Awasi Lebih Ketat Pengajuan Jamkesmas

TRIBUNNEWS.COM, TASIKMALAYA - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tasikmalaya, Nana Rosadi, mengatakan, pengeluaran kartu Jamkesmas atau Jamkeskinda mesti melalui jalur yang benar. Prosedurnya berawal dari permohonan ke RT, RW, dan kelurahan, dilanjutkan ke Dinkes.

"Pengeluaran kartu Jamkesmas atau Jamkeskinda yang benar seperti itu, mesti melalui dulu RT hingga kelurahan. Terutama untuk memperkuat bahwa warga bersangkutan memang dari golongan kurang mampu," kata Nana di kantornya, Selasa (16/10/2012).

Pernyataan Nana disampaikan untuk menanggapi terjadinya dugaan praktik percaloan pengurusan pelayanan kartu Jamkesmas di RSU Tasikmalaya. Seperti diberitakan sebelumnya, salah satu dugaan praktik percaloan adalah menyertakan pasien umum menjadi pasien Jamkesmas dan diduga melibatkan orang dalam.

Modusnya, pasien yang akan pulang dan membayar biaya perawatan ditawari harga miring oleh calo asal bersedia dikategorikan sebagai pasien Jamkesmas. Keluarga pasien akhirnya hanya membayar setengahnya. Calo berikut oknum orang dalam mendapat uang dari keluarga pasien berikut klaim layanan Jamkesmas.

Selaku dinas yang mengoordinasikan pembuatan kartu Jamkesmas, Nana berharap pihak RSU Tasikmalaya melakukan pengawasan baik secara intern maupun di luar, untuk meminimalisasi terjadinya praktik dugaan percaloan. "Ya, kami berharap manajemen RSU melakukan pengawasan agar Jamkesmas tepat sasaran," katanya.

Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum, menyatakan, masalah dugaan praktik percaloan di RSU Tasikmalaya bukan wewenangnya. "Itu kan wilayah kota. Saya tidak berwenang memberikan tanggapan apa-apa," ujarnya.

Disebutkan bahwa pasien peserta Jamkesmas banyak yang berobat ke RSU Tasikmalaya, Bupati tetap menyatakan bahwa urusan tersebut merupakan wewenang kota.

Pemerhati pemerintahan Evi Hilman mengatakan, pihaknya bersama sejumlah relawan dari kalangan akademisi sempat melakukan pemantauan di RSU Tasikmalaya, kemarin, khususnya di depan apotek serta di bagian loket pembayaran.

"Kami mencoba melakukan pemantauan sekitar satu jam, tapi tidak menemukan adanya praktik percaloan. Mungkin menghilang karena diangkat ke media," ujarnya, seraya menyebutkan, pemantauan dilakukan sekaligus untuk menyurvei lokasi yang tepat untuk pojok pengaduan independen.