Sabtu, 4 Oktober 2025

Pemekaran Lambat, Warga Singgung Kontrak Politik

Akumulasi kejengkelan itu disikapi warga dengan menggelar pertemuan terbuka

Editor: Budi Prasetyo
zoom-inlihat foto Pemekaran Lambat, Warga Singgung Kontrak Politik
IST
Perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, Nunukan, kaltim

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNNEWS.COM  NUNUKAN,- Lambannya proses usulan pembentukan Kota Sebatik membuat masyarakat di pulau yang terbagi menjadi wilayah Indonesia dan Malaysia itu menjadi jengkel. Akumulasi kejengkelan itu disikapi warga dengan menggelar pertemuan terbuka di gedung bulutangkis non permanen di Desa Sungai Pancang, hari ini.

Sedikitnya 200 warga dari Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sebatik Timur dan Kecamatan Sebatik Utara, hadir pada pertemuan dimaksud.

Pertemuan yang berlangsung memanas tersebut membahas proses pemekaran yang dinilai lamban. Dalam pertemuan tersebut, seorang warga bahkan membacakan kontrak politik yang ditanda tangani pasangan calon Bupati Basri dan pasangan calon Wakil Bupati Hajjah Asmah Gani, saat pembentukan Koordinator Pemenangan Pasangan BAGUS di Desa Sungai Nyamuk. Item yang digaris Bawahi adalah persoalan percepatan pemekaran Sebatik menjadi daerah otonom baru.

"Kami sudah tidak sabar lagi. Pemekaran Sebatik adalah wajib" kata warga.
Pertemuan tersebut melahirkan kesimpulan, warga akan mendesak Bupati sesuai dengan kontrak politiknya saat Pemilukada Nunukan 2011 untuk mempercepat proses pemekaran.

"Tim Pemekaran dari Himpunan Masyarakat Sebatik Wahana Pemekaran telah bersusah payah memenuhi semua persyaratan dan bahkan telah mengundang Universitas Airlangga Surabaya untuk melakukan kajian dengan menggunakan dana masyarakat, tapi kenapa malah stagnan?" ujar warga.

Haji Herman selaku penanggung jawab Himpunan Masyarakat Sebatik Wahana Pemekaran mengatakan, pertemuan yang digelar masyarakat tersebut tidak melibatkan pihaknya. Selama ini, pihaknya sudah berjalan seseuai dengan program dan prosedur yang berlaku.

“Semua persyaratan kami telah penuhi dan kami serahkan ke Pemda Nunukan. Kalau pun tadi pertemuan masyarakat itu adalah hal yang wajar dan kami dari himpunan tidak bisa menghalangi, hanya kami berharap tidak terjadi demo aja,” ujarnya.

Berita  Terkait :

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved