Waspada, Jangan Percaya Jual Beli Formasi PNS
SELEKSI calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari tahun ke tahun tetap menimbulkan kecurigaan. Isu jual beli formasi kerap terdengar.
SELEKSI calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari tahun ke tahun tetap menimbulkan kecurigaan. Isu jual beli formasi kerap terdengar.
Bursa "pembayaran" agar bisa lulus juga selalu naik dari tahun ke tahun. Bila tahun-tahun sebelumnya, untuk lulusan sarjana dipatok Rp 60 juta hingga Rp 75 juta agar bisa lulus, maka sejak tahun 2010 angkanya sudah bergeser menembus Rp 100 juta.
"Saya ditawari Rp 100 juta kalau mau lulus untuk formasi S1 (sarjana) teknik. Kalau saya punya uang sebanyak itu, saya memilih berwiraswasta," kata Safri, alumni salah satu universitas swasta di Jawa Timur yang tahun lalu ikut seleksi di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (2/7/2001).
Kini, Safri menjalankan usaha dengan modal dari kakaknya di kawasan Tamalanrea, Makassar. "Ya, ini bengkel kecil-kecilan untuk body repair (pengecatan). Tapi hasilnya sudah cukup untuk saya bagi bersama empat pekerja saya," kata pria yang memiliki nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,4 ini.
Tawaran atau iming-iming dari oknum yang mengaku bisa meloloskan seseorang menjadi CPNS mulai marak disaat informasi seputar formasi sudah mulai beredar.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Murny Amin Situru, selalu mengingatkan para pendaftar agar tidak mudah terpengaruh dengan iming-iming tersebut.
"Jangan mudah percaya karena mereka itu kerjanya hanya mencari uang. Proses seleksi dilakukan dengan ketat dan transparan dengan melibatkan banyak pihak," kata Murny.
Menurutnya, bila peserta tersebut lulus itu karena memang kemampuannya sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak lain.
Pengamat kebijakan publik Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ahmad Yani, mengatakan, ada kesan publik tak lagi mempercayai 100 persen proses seleksi CPNS, khususnya di lingkup pemerintah daerah (pemda).
"Stigma kecurangan atau adanya uang pelicin dalam proses seleksi tersebut sudah lama tertanam. Ini tidak lepas dari ketidakpercayaan publik kepada pemda selaku pelaksana kegiatan seleksi CPNS," katanya.
