Saat Jokowi Dibuat Jengkel oleh Persoalan Sertifikat Lahan, Dampaknya Orang Bisa Bunuh-bunuhan

“Kalau di forum rapat kita harus terbuka, kita harus terbuka, praktiknya tidak. Itu yang kita sering yang lemah di situ. Sekali lagi semua lembaga pemerintah harus saling terbuka dan saling bersinergi,” pungkasnya.

Baca juga: Menteri ATR Ungkap 8 Juta Sertifikat Tanah Telah Digadaikan oleh Pemiliknya

Ingatkan Bahaya Sengketa Lahan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan gugus tugas reforma agraria untuk bisa mengintegrasikan dan memadukan seluruh kementerian, lembaga dan juga pemerintahan daerah dalam menyelesaikan masalah lahan.

Hal itu disampaikan presiden dalam acara pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) di Sulawesi Tenggara, Kamis, (9/6/2022).

“Menyelesaikan masalah masalah lahan yang ada di masyarakat. Engga ada yang lain agar sengketa-sengketa lahan itu bisa kita selesaikan,” kata Jokowi.

Masalah sengketa lahan bisa menimbulkan dampak sosial. Pasalnya kata Presiden, bila terjadi sengketa tanah atau lahan, orang bisa saling bunuh, antara kampung bisa saling serang.

“Bahaya loh yang kalau sudah namanya sengketa tanah, sengketa lahan, bahaya banget. Orang bisa bunuh-bunuhan gara gara itu. orang bisa pedang-pedangan gara-gara sengketa lahan. Antar kampung berantem bisa karena sengketa lahan. rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan. hati-hati ini, hati-hati dampak sosial dampak ekonominya bisa kemana-mana,” katanya.

Baca juga: Kementerian ATR: 12.000 Sertifikat di Sumatera Utara Bukan Fiktif, Tapi Belum Diserahkan 

Oleh karena itu kata Presiden, sertifikat tanah menjadi sangat penting. Selain menghindari sengketa, sertifikat tanah juga bisa dipakai untuk mengakses permodalan ke lembaga keuangan.

“Memberikan trigger kepada ekonomi, karena bisa dipakai untuk kolateral, bisa dipake untuk jaminan untuk mengakses permodalan ke bank, ke lembaga keuangan. hati-hati persoalan yang tidak bisa kita selesaikan merembetnya bisa ke sosial, bisa merembet ke ekonomi,”pungkasnya.

8 Juta Sertifikat Tanah Telah Digadaikan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyatakan, pelayanan pertanahan, termasuk dalam kelompok yang sedang bertransformasi secara digital. 

Sofyan Djalil mengatakan, proses digitalisasi mendorong pendaftaran sertifikat tanah hingga mencapai 80 juta bidang saat ini.

Menurut dia, sertifikat tanah legal dapat bermanfaat untuk pemiliknya, terutama jika ingin 'disekolahkan' atau digadai ke bank untuk dapat pendanaan, meski yang lakukan itu masih sedikit yakni 10 persen.

"Dari catatan kami, yang menyekolahkan (menggadaikan) sertifikat sekira 8 juta, baru sekira 10 persen. Kalau 80 juta ini semua bisa di-leverage, luar biasa dampak ekonominya," ujar dia dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (7/6/2022). 

Karena itu, pihaknya berkeinginan untuk mendaftarkan semua bidang tanah, sehingga membuka kotak pandora agar masyarakat bisa mempunyai akses ke lembaga keuangan formal atau dalam hal ini perbankan. 

"Tadinya layanan pendaftaran manual. Sekarang sudah elektronik kita lakukan," kata Sofyan. 

Dia menambahkan, peluncuran layanan-layanan digital akan terus dilakukan hingga layanan pertanahan mencapai tingkat efisiensi tertinggi.

"Dengan demikian, transaksi-transaksi pertanahan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien," ujarnya.