D‎‎emokrat: Koalisi Prabowo-Sandiaga Dibubarkan Atau Tidak, Tentu Akan Bubar Sendirinya

Menurut Aboe menjadi oposisi memang tidak mudah.

Baca: Saksi: Sekjen Kementerian Agama Tahu Haris Hasanuddin Sosok Bermasalah

Baca: Menteri Agama Hadir Sebagai Saksi Sidang Kasus Jual Beli Jabatan

Baca: Kadin Minta Pemerintah Beri Kepastian Soal Investasi di Pelabuhan Penunjang Tanjung Priok

Namun menurutnya hal tersebut harus dilakukan demi kebaikan jalannya bernegara.

"Buat PKS posisi dimanapun tidak masalah, asal semua untuk kebaikan bangsa. PKS sudah membuktikan bisa dalam koalisi pemerintahaan seperti saat dengan SBY, bisa juga kita di luar seperti sekarang," katanya.

Menurut Aboe keberadaan oposisi di negara demokrasi sangatlah penting.

Oposisi menjadi penyeimbang dan pengoreksi kebijakan pemerintah.

Baca: Kadin Minta Pemerintah Beri Kepastian Soal Investasi di Pelabuhan Penunjang Tanjung Priok

Demokrasi tidak akan berjalan bila tidak ada oposisi.

"Lebih sederhananya kita lihat orang naik sepeda, pedal kanan dan kiri harus digenjot bergantian, jika tidak nanti sepeda gak jalan. Lebih parahnya lagi jika sepeda gak jalan, pasti akan rubuh, kenapa? Karena keseimbangan sepeda diperoleh dengan berjalannya roda. Denikian juga demokrasi dan pemerintahan kita. Perlu oposisi untuk memberikan keseimbangan, agar pemerintahan bisa berjalan seimbang," ujarnya.

Jangan sampai tidak ada yang mengkritisi

Pengamat politik Hendri Satrio mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka pintu selebar-lebarnya bagi partai politik oposisi untuk bergabung bersama partai politik pendukung pemerintah periode 2019-2024.

Khususnya bagi Partai Gerindra yang dipimpin rival Jokowi dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto.

Apalagi tujuannya untuk rekonsiliasi pasca-pemilu 2019.

Baca: Bawaslu Mengaku Tidak Pernah Terima Komplain Dari BPN Soal Status Maruf Amin di Dua Bank Syariah

"Tawaran Jokowi sangat baik. Patut dihargai dan harus diapresiasi," ujar pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini kepada Tribunnews.com, Rabu (12/6/2019).

Hanya saja, dia berpendapat, jangan sampai semua partai politik ada dalam satu kubu pemerintah.

Tanpa ada partai politik oposisi pemerintah dikhwatirkan tidak ada pihak yang mengkritisi kebijakan pemerintah.

Baca: Kivlan Zen Kirim Surat Kepada Menhan Minta Perlindungan Hukum

"Bila semuanya ada di kubu pemerintah, tanpa ada oposisi, tanpa ada yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, tak ubahnya ini akan menjadi orde baru jilid II. Pada saat semua pejabat negara ketika menyanyikan lagu setuju," tegas Hendri Satrio.

Bila akhirnya keputusannya Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan bergabung ke koalisi pemerintah, maka dia berpesan, agar tetap kritis di parlemen.

Sehingga masih ada checks and balances system (sistem pengawasan dan keseimbangan) terjadi di negeri ini oleh wakil rakyat.