Elite Demokrat Minta Koalisi Dibubarkan, BPN: Kurang Bijak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak setuju dengan pernyataan Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik, yang mengusulkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk segera membubarkan koalisi partai politik pendukungnya.

"Usulan pembubaran untuk menurunkan tensi politik kurang bijak," ujar Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera kepada Tribunnews.com, Minggu (9/6/2019).

Adapun parpol pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yakni, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Berkarya dan Partai Demokrat.

Menurut Ketua DPP PKS ini, pembubaran koalisi justru menyulitkan pengambilan keputusan politik.

"Biarkan ini jadi pembelajaran bersama dengan syarat semua mengedepankan akhlak politik yang dewasa," tegas Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.

Dia menilai, yang terjadi sebenarnya dalah kurang kualitas kepemimpinan.

Dia menegaskan, kapasitas dan kualitas kepemimpinan menentukan kualitas kompetisi Demokrasi.

Mardani Ali Sera pun mengingatkan peristiwa saat Calon Presiden Amerika Serikat John McCain mengoreksi pernyataan seorang pendukungnya yg mencap lawannya Capres Barrack Obama sebagai bukan orang Amerika.

"Sikap McCain jelas, Obama orang Amerika yang baik dan kompetitor saya dalam mencintai Amerika. Untuk itu pembelajarannya, kita bisa bersaing dan tetap saling menghormati kompetitor," jelasnya.

Elite Demokrat Usul Koalisi 01 dan 02 Dibubarkan

Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik juga meminta calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto membubarkan koalisi partai politik pendukungnya masing-masing.

Apa alasannya?

Seperti disampaikan Rachland melalui akun Twitter pribadinya, perlu ada upaya untuk tensi politik di tengah masyarakat pasca-Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

"Sekali lagi, Pak @ jokowi dan Pak @ prabowo, bertindaklah benar. Dalam situasi ini, perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput," tulis Rachland, Minggu (9/6/2019).

Di sisi lain, meskipun BPN Prabowo-Sandi sedang mengajukan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun Rachlan menilai proses tersebut tidak melibatkan peran partai.