Resmi Kubu Prabowo Daftarkan Gugatan Sengketa Pilpres 2019 - Ini Syarat, Tahapan & Jadwal Putusan MK

Resmi Kubu Prabowo Daftarkan Gugatan Sengketa Pilpres 2019 - Ini Syarat, Tahapan & Jadwal Putusan MK

TRIBUNNEWS.COM - Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno resmi telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (24/5/2019) malam.

Bukti tersebut diserahkan secara langsung Ketua Tim Kuasa Hukun BPN, Bambang Widjojanto kepada Panitera Muda MK, Muhidin.

Terkait dengan hal ini pun Muhidin membocorkan Syarat, Tahapan & Jadwal Putusan MK.

Mengutip dari siaran langsung Kompas TV, Muhidin mengatakan jika putusan MK akan jatuh pada tanggal 28 Juni 2019.

Ia sebelumnya juga menyebutkan jika sebanyak 12 Jumlah permohonan yang diajukan oleh Tim BPN Prabowo-Sandi kepada MK.

Baca: Kuasa Hukum Prabowo Laporkan 51 Alat Bukti saat Mendaftarkan Gugatan Sengketa Pilpres 2019 ke MK

"Ada 12 Jumlah permohonan yang diajukan ke MK," papar Panitera Muda Mk, Muhidin kepada tim kuasa hukum Prabowo-Sandi pada Jumat (24/5/2019) malam.

Ia pun menambahkan jika sebanyak 12 rangkap surat kuasa harus disertakan.

"Surat kuasa juga harus lengkap 12 untuk melengkapi berkas gugatan," tambah Muhidin.

Muhidin juga mengatakan jumlah alat bukti yang telah sah dilaporkan kuasa hukum BPN kepada MK.

"Daftar alat bukti, merinci alat bukti apa saja dalam rangka melengkapi permohononan yakni 12 rangkap"

"51 alat bukti yang diberikan oleh Bambang Widjayanto," kata Muhidin.

Baca: Resmi Berikut Daftar 8 Kuasa Hukum Tim BPN Prabowo-Sandi dalam Gugatan Sengketa Hasil Pilpres 2019

Terkait dengan jadwal Putusan MK, Muhidin mengatakan jika tepat pada tanggal 28 Juni 2019 merupakan putusan MK.

MK juga akan mengadakan sidang untuk pertama kali yakni pada 14 Juni 2019 mendatang.

"Sidang Pertama kali mengenai gugatan sengketa Pilpres 2019 yakni pada tanggal 14 Juni 2019," ungkap Muhidin.

Setelah hal tersebut, kemudian pada tanggal 17-21 merupakan tahapan pemeriksaan persidangan.

"Lalu kemudian pada tanggal 17-21 Juni adalah tahapan untuk melakukan pemeriksaan persidangan," tegas Muhidin.

Hal ini kata Muhidin, merupakan proses Pemeriksaan pemohon dan termohon serta pihak-pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2019 tersebut.

"Sidang 28 Juni Merupakan Penutupan putusan Sidang MK,"

"MK juga menerima penambahan alat bukti jika pemohon masih ingin menambah daftar alat bukti," tegas Muhidin saat menyampaikan informasi kepada kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi.

Baca: VIDEO - Cerita Cindy Permadi, Reporter Kompas TV yang Viral di Tengah Aksi 22 Mei

51 alat bukti yang dilaporkan Tim BPN Prabowo-Sandi

Dalam pendaftaran gugatan sengketa Pilpres 2019 tersebut, terdapat 51 alat bukti yang dilaporkan dalam berkas gugatan.

Mengutip dari siaran langsung Kompas TV, Bambang Widjojanto mengatakan akan menyusulkan bukti lain untuk melengkapi gugatan sengketa pilpres 2019.

Bukti tersebut diserahkan secara langsung Ketua Tim Kuasa Hukun BPN, Bambang Widjojanto kepada Panitera Muda MK, Muhidin.

Baca: Resmi Berikut Daftar 8 Kuasa Hukum Tim BPN Prabowo-Sandi dalam Gugatan Sengketa Hasil Pilpres 2019

"Insyaallah dalam waktu dekat kami akan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan,"

"Kemungkinan kami juga menambahkan beberapa hal yang penting"

"dan diperlukan dalam mengungkap proses kebenaran di Mahkamah Konstitusi," ungkap Bambang Widjojanto dalam jumpa pers (25/5/2019) malam di Gedung MK.

Dalam pendaftaran gugatan tersebut terdapat 8 Nama Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi.

Tahapan dan syarat gugatan ke MK

Juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono sebelumnya menyampaikan syarat apa saja yang harus dibawa pemohon.

"Jadi permohonan itu sendiri permohonan tertulis rangkap empat kemudian disertai daftar alat bukti dan alat bukti itu sendiri yang sesuai dengan daftar itu," ujar Fajar di Kantor Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (23/5/2019), dikutip dari Kompas.com.

Isi permohonan tersebut berupa identitas pemohon, kewenangan MK, kedudukan kewenangan MK, kedudukan hukum, dan juga tenggat waktu pengajuan.

"Apa yang dipersoalkan? Apakah kecurangan? Terjadi di mana? Kalau kesalahan penghitungannya di mana? Kemudian ada petitumnya yaitu apa yang diminta," ujar Fajar.

Fajar mengatakan, alat bukti juga harus dibawa pada saat mendaftarkan gugatan.

Baca: Inilah Daftar Tim Hukum TKN untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2019 di MK

(Tribunnews.com/ Whiesa/ Umar Agus W)