Pilpres 2019
PDIP Buka Peluang Bagi Gerindra Gabung Koalisi Jokowi
PDI Perjuangan tidak menutup kemungkinan berkoalisi dengan Partai Gerindra yang kini dipimpin Prabowo Subianto.
Lebih lanjut, Hasto menyebut narasi keberatan hasil Pemilu seharusnya ditempuh melalui mekanisme hukum.
Hasto juga mengatakan, terkait aksi 22 Mei 2019, aparat memiliki dasar-dasar legalitas untuk menindak jika ditemukan adanya gerakan menghasut yang ditujukan ke arah tertentu.
Baca: Prabowo Bawa Nasi Padang Ketika Jenguk Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma
Ia juga mengatakan, pihak yang tidak terima karena kalah merupakan sebuah dinamika politik biasa.
"PDIP memastikan dengan perjuangan rakyat maka puncak rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU pada 22 Mei akan berjalan dengan aman, persoalan yang menghasut rakyat itu bagian dari dinamika politik seperti Pilkada, ketika ada pendukung pihak yang kalah menyatakan ketidakpuasannya, tetap bisa melalui Mahkamah Konstitusi," jelasnya.
Deteksi pergerakkan massa dari Bekasi
Jelang aksi massa 22 Mei 2019 mendatang, polisi mendeteksi adanya pergerakan massa menuju Jakarta.
"Kita terdeteksi ada enam elemen yang akan ke Jakarta," kata Candra saat dikonfirmasi, Senin (20/5/2019).
Baca: Jelang 22 Mei, Prabowo Tipiskan Selisih Suara atas Jokowi, Berikut Hasil Rekapitulasi 31 Provinsi
Seperti yang diketahui, pada Rabu mendatang, tepat di hari pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI, sejumlah massa akan menggelar unjuk rasa penolakan hasil pemilu di Jakarta.
Candra melanjutkan, pergerakan massa dari Bekasi terdiri dari enam elemen, dia tidak merinci secara detail elemen apa saja yang siap berangkat ke Jakarta.
'01 enggak berangkat, 02 semua kurang lebih ada 400 orang mereka berangkat pakai kendaraan pribadi, tidak ada titik kumpul," jelas Candra.
Dia mengaskan, pihaknya tidak akan memberikan pengawalan massa yang akan bergerak ke Jakarta. Hal ini lantaran polisi akan fokus melakukan pengamanan disejumlah titik objek vital.
"Ada 3 titik yang dipantau objek vital, pusat perbelanjaan, gerbang tol kita amankan, termasuk kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi," ungkap Candra.
Dia mengimbau, warga sebaiknya tetap berada di Bekasi lantaran kondisi keamanan di kantor KPU RI bisa dibilang cukup rawa saat pengumunan pemilu nanti.
Hal ini menyusul adanya pengakuan dari salah satu tersangka teroris yang diamankan Densus 88 bahwa, kelompoknya berencana menyerang kantor KPU RI pada 22 Mei 2019.
"Kita imbau jangan ke Jakarta ya, rawan itu, enggak tau juga kalau kelompok terorisnya masih aktif apa enggak," kata Candra.
Baca: Polisi Bantah Penangkapan Lieus Sungkharisma Terkait Pengamanan 22 Mei