Din Syamsuddin Minta Kubu Prabowo Buktikan Kecurangan Pemilu: Kalau Tak Benar, Itu Fitnah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak BPN Prabowo-Sandi diminta buktikan kecurangan Pemilu 2019.

Tetapi, jika BPN Prabowo-Sandi tak bisa tunjukkan kecurangan Pemilu 2019, maka BPN Prabowo-Sandi disebut fitnah.

Demikian hal itu dikatakan oleh seorang Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin.

Din menilai perlunya pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membuktikan adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut perlu dilakukan agar tuduhan yang disampaikan BPN itu memiliki bukti, bukan hanya menjadi fitnah saja.

Tak hanya itu, jika kecurangan dari kubu 01 itu terbukti benar, maka persoalan harus segera diluruskan agar tak menjadikan Pemilu 2019 ini menjadi cacat konstitusi.

Baca: FAKTA BARU Tour Jihad ke Jakarta Terbongkar, Tarif hingga Agenda, Penyedia: Bukan Sekejam Kata-Kata

Baca: Jokowi: Kalah Itu Pasti Tidak Puas

Baca: Ferdinand Hutahaean Berhenti Dukung Prabowo-Sandi, Ini Penyebabnya

Baca: Tak Kuasa Menahan Sedih, Denada Curahkan Perasaannya Setahun Putrinya Idap Leukimia

Baca: 4 Orang Panitia Tur Jihad ke Jakarta Diamankan Polda Jawa Timur, Ini Perannya

"Maka tuduhan-tuduhan itu verifikasi saja. Kalau nanti tidak benar tuduhan oleh Paslon 02, BPN, itu fitnah. Itu fitnah. Dan kalau dia yang memimpin, itu fitnah akan berkepanjangan dalam tubuh bangsa ini," kata Din Syamsuddindalam acara Kajian Ramadhan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWMU) Jawa Timur di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (19/5/2019).

"Tapi kalau tuduhan-tuduhan itu benar, benar adanya dapat dibuktikan. Harus diluruskan. Dan kalau ini yang tampil, di atas kecurangan-kecurangan itu namanya musibah. Dan bangsa ini akan mengalami musibah yang berkepanjangan pula. Maka harus ditarik ke titik kebenaran," jelasnya.

Din Syamsuddin lantas meminta kepada seluruh pihak agar tidak perlu timbul keributan terkait Pemilu 2019.

Ia menyebutkan, pihak yang menuduh adanya pihak yang curang itu harus bisa membuktikannya.

Sementara di lain pihak, KPU sebagai penyelenggara pemilu juga harus bisa berlaku adil dan jujur.

"Saya mendorong, jangan ribut-ribut. Jangan ramai-ramai. Jangan berantem. Apalagi sesama kita. Tetapi tegakkan kejujuran dan keadilan. Buka sebuka bukanya, mana bukti anda. Nanti baru ketahuan. Terima-lah apa adanya," papar Din Syamsuddin.

"Kalau Pak Jokowi sama Kiai Ma'ruf Amin terpilih ya legowo setelah proses itu. Kalau misalnya nanti Prabowo-Sandi, ya legowo setelah proses itu. Itu akan membawa bangsa ini kepada kebaikan," imbuh dia.

Prabowo Ucap Tolak Hasil Pilpres KPU

Calon Presiden kubu 02, Prabowo Subianto memberikan pernyataan sikap akan menolak hasil perhitungan suara Pilpres 2019 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu disebutkan Prabowo saat memberikan pidato di pertemuan "Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Prabowo menegaskan, dirinya akan menolak hasil pemilu, karena masih adanya kecurangan-kecurangan yang ditemukan.

"Sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan pemilihan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidakjujuran," tegas Prabowo.

Tak hanya menolak hasil perhitungan suara Pilpres dari KPU, kubu 02 juga berencana tidak akan membawa laporan dugaan adanya kecurangan Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu dijelaskan Anggota Dewan Pengarah BPN, Fadli Zon.

Dikutip dari Kompas.com, Jumat (17/5/2019) Fadli menuturkan bahwa keputusan menggugat dugaan kecurangan berkemungkinan besar tidak akan di bawa ke Mahkamah Konstitusi.

Namun dijelaskannya keputusan itu tetap akan dinyatakan oleh Prabowo-Sandi.

"Kemungkinan besar tentu tidak akan ke MK dengan catatan dari pemilu yang lalu ya. Nanti akan kita lihat. Nanti pasti finalnya akan dinyatakan oleh paslon," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Ia kemudian menjelaskan kembali pengalaman kubunya saat mengajukan gugatan pilpres ke MK pada tahun 2014.

"Bahkan waktu itu hard evidence sudah disiapkan, bahkan untuk materainya saja habis bermiliar-miliar waktu itu," kata dia.

Fadli mengatakan lagi bahwa pihaknya akan menyerahkan kepada masyarakat bagaimana untuk bersikap.

"Rakyat yang memiliki sikap. Itu kan ada yang memilih, yang memilih tentu mempunyai sikap terhadap itu, yang memilih kan puluhan juta," kata dia. 

Jokowi akan temui Prabowo?

Presiden Jokowi mengungkapkan dirinya masih memiliki keinginan bertemu dengan Prabowo Subanto.

Upaya Jokowi untuk bertemu Prabowo usai pemungutan suara pada 17 Mei 2019 sempat dilakukan dengan mengutus Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Namun hingga saat ini, dirinya belum bisa bertemu Prabowo Subianto.

Baca: Seekor Anjing di Thailand Selamatkan Bayi yang Dikubur Hidup-hidup Ibunya, Begini Ceritanya

"Sejak awal dulu sudah kan, masa saya sampaikan bolak-balik, ya sudahlah sudah saya sampaikan," ujar Jokowi saat ditanya rencananya bertemu Prabowo Subianto usai menghadiri acara buka puasa bersama Partai Golkar di Jakarta, Minggu (19/5/2019).

Sebelumnya, sehari setelah dilakukan pemungutan suara, Jokowi mengaku ingin bertemu rivalnya, calon presiden Prabowo Subianto.

Ia mengaku sudah mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Prabowo.

Baca: Polda Jawa Timur Amankan 3 Bus Pengangkut Massa Aksi 22 Mei 2019 di Madiun dan Malang

Jokowi mengatakan bahwa ingin tetap menjaga persahabatan antara dirinya dengan Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno.

Adapun, utusan yang diminta Jokowi adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Namun, hingga saat ini Jokowi belum juga bertemu dengan Prabowo.

Wajar tidak puas

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai wajar jika setelah diumumkan hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada pihak yang merasa tidak puas. 

"Yang namanya kalah ya mesti tidak puas, enggak ada kalah yang itu puas, enggak ada. Kalah itu pasti enggak puas," ujar Jokowi seusai buka puasa bersama dengan Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (19/5/2019).

Baca: Airlangga ke Muhaimin : Kami Usulkan Ketua MPR dari Partai Golkar

Menurut Jokowi, jika tersebut merasa tidak puas karena dinilai ada kecurangan dalam Pemilu 2019, maka sebaiknya menempuh jalur yang telah ditentukan yaitu Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini kan mekanisme menurut konstitusi, mekanisme yang sudah disepakati bersama-sama di DPR, semua fraksi ada semua, semua partai ada, jangan aneh-aneh lah," ujar Jokowi. 

"Harusnya mekanisme konstitusional itu yang diikuti, jangan anulah, ini kita membuat sebuah fondasi dalam kita berdemokrasi harus diikuti," sambung Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyampaikan, Indonesia tidak hanya satu dua kali dalam menyelenggarakan Pemilu dan pada 17 April 2019, masyarakat telah menentukan pilihannya dalam bilik suara. 

Baca: Enam Pesan PP Muhammadiyah Terkait Isu Aksi Massa di Hari KPU Umumkan Hasil Pemilu

"Rakyat sudah berkehendak, sudah memutuskan. Setelah itu ada proses, proses perhitungan, prosesnya itu semua diikuti karena semua proses demokrasi seperti itu kalau sudah dihitung oleh kpu, yang menang sudah ditetapkan, itulah keputusan dari penyelenggara pemilu yaitu KPU," tutur Jokowi.

Diketahui, KPU saat ini masih melakukan rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 dan direncanakan diumumkan pemenang Pilpres pada 22 Mei 2019. 

Soal kursi Ketua MPR

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal perebutan kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR) antara Partai Golkar dan PKB. 

Menurut Jokowi, wajar saja jika partai berlambang pohon beringin menginginkan posisi tersebut, mengingat Golkar menjadi pemenang Pemilu nomor dua dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Baca: Jokowi : Yang Namanya Kalah Mesti Tidak Puas

"Ya saya kira sebagai pemenang yang kedua ya wajar," kata Jokowi usai buka puasa bersama dengan Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (19/5/2019).

Ketika ditanya soal Ketua PKB Muhaimin Iskandar yang juga menginginkan posisi Ketua MPR, Jokowi menilai hal itu juga sebuah kewajaran. 

"Semua menginginkan, wajar juga," ucap Jokowi. 

Sebelumnya di tempat yang sama, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan mengusulkan nama Ketua MPR berasal partai berlambang pohon beringin.

Baca: Airlangga ke Muhaimin : Kami Usulkan Ketua MPR dari Partai Golkar

Airlangga menjelaskan dalam UU MD3 bahwa pemenang Pemilu akan menjadi Ketua DPR. Dalam hal ini, PDIP sudah jelas akan menduduki pucuk pimpinan tersebut. 

"Sehingga akan wajar, ini seizin Pak Muhaimin Iskandar (Ketua PKB), yang dipilih dalam sistem paket, paket Koalisi Indonesia Kerja, wajar juga mengusung paket dengan ketua dari Partai Golkar," ujar Airlangga.

Penulis : Abba Gabrillin

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Ditanya Keinginan Bertemu Prabowo, Ini Tanggapan Jokowi