Rizal Ramli Tantang Debat Terbuka Soal Data Rekapitulasi Nasional Suara Pilpres

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tokoh nasional, Rizal Ramli menantang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak yang mengklaim memiliki data kemenangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 untuk berdebat secara terbuka.

Tantangan debat itu semata-mata untuk menjalankan prinsip demokrasi, yakni bebas, adil, dan jujur.

"Saya akan membawa ahli IT dan ahli statistik untuk menantang debat secara terbuka dengan KPU dan pihak yang mengaku memiliki data kemenangan paslon nomor urut 01 untuk berdebat secara terbuka, dan disiarkan media televisi," kata Rizal Ramli dalam siaran persnya, Rabu (15/5/2019).

Baca: KPK Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Bengkalis Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan

Menurut ekonom senior itu, tantangan debat publik terkait dengan penghitungan suara Pilpres 2019 adalah bagian dari pembelajaran demokrasi serta menyelamatkan kedaulatan rakyat.

"Kalau merasa punya komitmen menjaga demokrasi dan ingin menegakkan kedaulatan rakyat, harusnya mereka mau menerima tantangan saya," tuturnya.

Selain itu, sambung Rizal Ramli, melalui debat terbuka yang disiarkan media televisi niscaya dapat menguak pihak yang sesungguhnya telah melakukan kebohongan.

Baca: Prabowo-Sandi Tidak Akan Tempuh Jalur MK, Dahnil Anzar: Kami Kehilangan Kepercayaan Terhadap Hukum

"Data situng KPU kan selalu dijadikan argumentasi oleh kubu 01 bahwa pihaknya sudah menang. Bahkan, mereka bluffing berdasarkan hitungan mereka, menangnya tebal. Tapi, data situng KPU aja banyak yang salah. Misalnya, input data tidak match dengan formulir C1. Ini lah yang membuat rakyat resah. Jadi, ayo kita buka-bukaan data, supaya rakyat tak bingung," kata Anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu.

Pernyataan Prabowo

Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menggelar pemaparan kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa (14/5/2019).

Pemaparan tersebut dihadiri Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno serta sejumlah elit BPN.

Dalam pidatonya Prabowo Subianto menegaskan menolak hasil penghitungan suara Pemilu.

"Sikap saya yang jelas, saya akan menolak hasil penghitungan yang curang, kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidakjujuran," kata Prabowo Subianto di depan ratusan pendukungnya.

Baca: Presiden Jokowi : Saatnya Sudah Tiba Bangkitkan Ekonomi Syariah di RI

Prabowo Subianto mengatakan bahwa masa depan bangsa berada dipundak KPU.

Masa depan bangsa bergantung apakah KPU akan membiarkan terjadinya kecurangan Pemilu atau menghentikannya.

Baca: Kesal karena Berisik di Pos Ronda, Seorang Warga Tegal Tembak 2 Anak SMP Gunakan Senapan Angin PCP

"Kalau kau memilih ketidakadilan berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia saat ini mengalami pemerkosaan demokrasi.

Menurutnya mandat rakyat telah diberikan kepadanya bersama Sandiaga Uno.

"Setelah kita memperhatikan dengan seksama, mendengar, dan meyakinkan diri kita dan rakyat kita bahwa kita telah memenangkan mandat dari rakyat, kita telah memenangkan mandat dari rakyat," katanya.

Pernyataan Djoko Santoso

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyatakan menolak hasil penghitungan suara yang kini sedang berjalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Penolakan tersebut disampaikan Ketua BPN, Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso dalam acara pemaparan kecurangan Pemilu di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa (14/5/2019).

"Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan. Saya ulangi, kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," katanya.

Baca: Rekap Tingkat Nasional KPU RI: Jokowi-Maruf Unggul Suara di Sulawesi Tengah

Penolakan tersebut menurut Djoko Santoso karena penyelenggaraan Pemilu 2019 keluar dari prinsip Luber. 

Penyelenggaraan Pemilu tidak berlangsung jujur dan adil.

"Kita telah mendengar, melihat, memperhatikan secara mencermati paparan yang disampaikan para pakar para ahli tentang kecurangan pemilu 2019 pada sebelumnya, pada saat dan setelah pemilu yang bersifat TSM, ada juga yang menambahkan brutal," katanya.

Baca: Ditemukan di Singapura, Hal Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Cacar Monyet

Penolakan tegas BPN juga menurut Djoko berdasarkan rekomendasi dan laporan kecurangan dari Partai Politik Koalisi Adil dan Makmur.

"Pidato pak Sandiaga Uno juga mengungkapkan secara garis besar kecurangan yang terjadi," katanya.

Klaim suara

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga akhirnya memaparkan hasil penghitungan suara yang dilakukan tim internalnya.

Pemaparan dilakukan tim pakar Prabowo-Sandiaga, Laode Kamaluddin, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Menurutnya berdasarkan penghitungan formuli C1 hingga Selasa 00.00 WIB, perolehan suara pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 44,14 persen atau 39.599. 832 suara sementara pasangan Prabowo-Sandi 54,24 persen atau 48.657.483 suara.

"Jadi yang selama ini yang menanyakan datanya, ini datanya, ini hasilnya pasangan Prabowo-Sandi unggul," katanya.

Baca: Wali Kota Tasikmalaya Menangis di Hadapan Anggota DPRD, Pimpinan DPRD Turut Menangis, Apa Sebabnya?

Adapun menurut Laode hasil tersebut berdasarkan perhitungan di 444.976 TPS atau 54,91 persen.

Laode mengatakan pihaknya membuka pintu bagi pihak yang ingin menantang atau menguji penghitungan suara yang dilakukan BPN.

"Kalau ada yang mau menantang ini silahkan, kita adu data saja. Inilah angka-angkanya yang kita miliki," katanya.

Baca: Seorang Pria Diduga Korban Hipnotis, Motor dan Uang Rp 3,3 Juta Raib

Menurut Laode formulir C1 yang dimilikinya asli dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelum diinput, formulir C1 diversifikasi dan divalidasi.

"Data ini bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, mana datamu? ini dataku," katanya.