Prabowo Buat Wasiat Malam Ini, Ahli Hukum Dikumpulkan

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan ahli hukum di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, (14/5/2019).

Prabowo kumpulkan tim hukum karena akan membuat wasiat.

"Sekalian setelah ini, sore hari ini saya akan ke kertanegara, saya akan kumpulkan ahli hukum saya akan membuat surat wasiat saya," ujar Prabowo dalam pemaparan kecurangan Pemilu 2019, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Dalam wasiat tersebut Prabowo akan menuliskan himbauan untuk tidak takut terhadap ancaman pasal makar.

Baca: Didorong Jadi Ketua DPR, Puan Maharani: Serahkan ke PDI-P

Baca: Trik Zian Spectre Tetap Olahraga Selama Jalani Ibadah Puasa di Bulan Ramadan

Baca: Respons Pimpinan Soal Usulan Pegawai KPK Masuk BUMN

Baca: Aksi Solidaritas Pasca Serangan di Masjid Christchurch Mengantar Lovelady Jadi Mualaf (Bagian I)

Untuk diketahui sejumlah orang di lingkaran Prabowo dalam beberapa hari terakhir terseret kasus makar.

Menurut Prabowo sejumlah purnawirawan Jenderal yang ada di lingkarannya tidak pernah berniat untuk makar.

Misalnya Jenderal Purnawirawan Tyasno Sudarto, Marsekal Purnawirawan Imam Sufa'at, Laksamana Purnawirawan Tedjo Edhy Purdjiatno, dan juga Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso.

"Mereka tidak makar, kita membela negara dan bangsa Indonesia ini, jangan takut takuti kita dengan senjata yang diberikan oleh rakyat," katanya.

Prabowo menegaskan tidak akan meninggalkan rakyat. Artinya keinginan rakyat untuk menegakkan keadilan akan terus diperjuangkan. Ia dan Sandiaga Uno tidak menyerah dalam memperjuangkan keadilan Pemilu jujur dan adil.

"Jangan khawatir saya bersama rakyat, selalu bersama rakyat sampai titik darah saya yang terakhir," katanya.

Menurutnya bila proses kecurangan dan ketidakadilan jalan terss, maka rakyatlah yang akan menentukan. Selama rakyat mempercayainya, Prabowo-Sandi menegaskan akan terus bersama rakyat.

"Bila rampasan dan 'pemerkosaan' ini jalan terus, hanya rakyat lah yang menentukan, hanya rakyat yang akan menentukan, selama rakyat percaya dengan saya selama itu lah saya bersama rakyat indonesia," pungkasnya.

Tolak Penghitungan KPU

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasalnya, Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu, dari mulai masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo saat berbicara dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Prabowo mengatakan, selama ini pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) telah mengumpulkan bukti terkait dugaan kecurangan yang terjadi.

Dalam acara tersebut, tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya.

Di antaranya adalah permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU.

"Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua BPN Djoko Santoso. Menurut dia, dugaan kecurangan itu sudah dilaporkan oleh BPN sejak awal, namun tak pernah ditindaklanjuti.

"Beberapa waktu lalu kami sudah kirim surat ke KPU, tentang audit terhadap IT KPU, meminta dan mendesak di hentikan sistem penghitungan suara di KPU yang curang, terstruktur dan sistematis," kata Djoko.

Pernyataan Djoko Santoso

Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil perhitungan suara pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum.

Alasannya, BPN mengklaim telah terjadi banyak kecurangan yang merugikan pihaknya pada Pilpres 2019.

"Berdasarkan hal tersebut, kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat indonesia yang sadar hak demokrasinya, menyatakan menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Ketua BPN Djoko Santoso dalam acara mengungkap fakta-fakta kecurangan pilpres 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Dalam acara tersebut, tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya.

Di antaranya adalah permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU.

Baca: Alasan Billy Syahputra Belum Pernah temui Keluarga Sang Kekasih

Baca: Bukan Uang, Hadiah Pertama yang Diterima Manchester City Justru Sebungkus Permen

Baca: Hasil Penghitungan Suara BPN: Jokowi-Maruf 44,14 Persen, Prabowo-Sandi 54,24 Persen

Baca: Kisah Hijrah Ki Joko Bodo, Berawal dari Umrah hingga Wakafkan Rumahnya untuk Dijadikan Masjid

Baca: TERBARU HASIL Real Count KPU Pileg 2019 Selasa 14 Mei: PDIP Tak Terkejar, PKB Dekati NasDem di No 4

Menurut Djoko Santoso, permasalahan itu sudah dilaporkan oleh BPN sejak awal namun tak pernah ditindaklanjuti. "Beberapa waktu lalu kami sudah kirim surat ke KPU, tentang audit terhadap IT KPU, meminta dan mendesak di hentikan sistem penghitungan suara di KPU yang curang, terstruktur sistem," kata dia.

Dalam angka sementara Sistem Informasi Penghitungan Suara milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (14/5/2019), pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengungguli pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jokowi-Ma'ruf mendapat suara 69.897.142 atau 56,31 persen, sedangkan Prabowo-Sandi 54.221.717 atau 43,69 persen. Selisih perolehan suara di antara keduanya mencapai 15.675.425 atau 12,62 persen.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul BPN Prabowo-Sandi Tolak Hasil Penghitungan Suara KPU

Sementara juru bicara Tim Kampanye Nasional ( TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily mengkritik calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyatakan penolakannya terhadap hasil Pemilu 2019.

Menurut dia, itu artinya Prabowo tidak menghormati pilihan rakyat Indonesia dalam Pemilihan Presiden 2019 ini.

"Kita harus harus menghormati pilihan rakyat. Mereka telah menentukan pilihannya untuk menjadikan Jokowi-Kyai Ma’ruf sebagai capres-cawapres 2019 ini. Seharusnya Prabowo-Sandi malu kepada rakyat," ujar Ace melalui keterangan tertulis, Selasa (14/5/2019).

Ace menyayangkan Prabowo mengulangi sikapnya saat tidak terima dengan hasil Pemilihan Presiden 2014 lalu. Menurut dia, ini merupakan pelajaran buruk dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.