Peneliti LIPI Nilai Wajar Demokrat Bilang Akan Tetap Bersama Koalisi Prabowo-Sandi Hingga 22 Mei

Karena itu imbuh dia, kewajiban moril dan politik partai Demokrat akan dilakukan selama koalisi ini belum berakhir.

"Koalisi ini akan berakhir, ketika KPU menetapkan siapa pemenang pemilu, apakah Jokowi atau Prabowo," ujar Ferdinand Hutahaean.

Kalau Prabowo yang menang, lanjut dia, bisa saja koalisi berakhir. Karena bisa saja Partai Demokrat mengambil posisi di luar pemerintahan.

"Itu sangat mungkin. Tidak ada masalah bagi Partai Demokrat," tegas Ferdinand Hutahaean.

Begitu juga, imbuh dia, kalau Jokowi diumumkan sebagai pemenang. Partai Demokrat sangat siap juga berada di luar pemerintahan.

"Jadi tidak perlu partai Demokrat disuruh-suruh keluar," tegasnya.

Baca: Menag Lukman Hakim Saifuddin Disebut Terima Rp 10 Juta dari Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim

Dia memahami dinamika yang kini terjadi di internal Partai politik di Koalisi pendukung Prabowo-Sandi. Sehingga cukup bisa memahami permintaan agar Partai Demokrat keluar dari koalisi.

"Saya tegaskan partai Demokrat akan menyelesaikan kewajiban moral dan politiknya mengawal koalisi Adil dan Makmur hingga akhir kompetisi ini selesai," ucapnya.

BPN Tak Paksa Demokrat Bertahan Dalam koalisi

Melansir Kompas.com, Selasa (7/5/2019), Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan, masyarakat dapat menilai pernyataan Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengenai kerja sama dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur jika Joko Widodo-Ma'ruf Amin memenangkan Pilpres 2019.

Andre mengatakan, sebaiknya komentar dari kader-kader Demokrat disampaikan dalam forum internal koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Baca: BPN Prabowo-Sandi Berbalas Pantun dengan Demokrat, Komitmen Anggota Koalisi 02 Dipertanyakan

"Kalau ingin berkomentar bicara, ayo di forum internal, bukan di media atau medsos. Habis waktu kami menanggapi kader koalisi yang sibuk di media atau media sosial," kata Andre saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/5/2019).

Andre mengatakan, prinsip BPN dalam berkoalisi adalah rasa kebersamaan antarpartai dan semangat perjuangan.

BPN tak memaksa Demokrat untuk bertahan di koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

"Seandainya temen-temen ingin keluar, itu hak teman-teman Demokrat ya. Yang pasti prinsipnya Gerindra tidak akan memaksa atau meminta-minta suatu partai bertahan dalam koalisi," ujarnya.

Baca: Saat Jepang Menjajah, Bukit Soeharto Disebut-sebut Jadi Lokasi Pembantaian Pekerja Paksa

Andre menambahkan, jika Demokrat mendapatkan tawaran untuk merapat ke koalisi Jokowi, maka perlu mengingat pentingnya etika dalam politik.

"Yang penting etika politik dipakai, Anda nampak muka datang, pulang nampak punggung gitu. Jadi ya dulu kita bergabung baik pisah pun harus baik-baik," pungkasnya.