Sabtu, 4 Oktober 2025

Isu Arah Koalisi Demokrat Menghangat Usai Jokowi Bertemu AHY: Begini Respons Sejumlah Politikus

Respons politikus Demokrat, PKS, Gerindra, Puan Maharani, Airlangga Hartanto, menyikapi pertemuan Jokowi dengan AHY.

Penulis: Adi Suhendi
Biro Pers Istana Kepresidenan/Rusman
Presiden Jokowi menyalami dan mempersilakan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk mengambil tempat yang disediakan di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2019) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan, Kamis (2/5/2019) menjadi sorotan banyak pihak.

Isu Partai Demokrat akan menyebrang dari koalisi Adil Makmur Prabowo-Sandiaga ke Koalisi Indonesia Kerja Jokowi semakin berhembus kencang.

Terlebih saat ini meskipun KPU RI belum mengumumkan hasil Pilpres 2019, tetapi berdasarkan hasil real count sementara KPU RI berdasarkan data C1 plano yang diinput dalam Situng, Jokowi-Maruf Amin masih unggul dalam perolehan suara.

Baca: Polisi Sebut Eggi Tetap Masih Harus Diperiksa Karena Belum Cukup Jawab Pertanyaan Penyidik

Meskipun AHY tidak menjelaskan ada tidaknya pembahasan koalisi dalam pertemuannya dengan Jokowi, tetapi saat ini arah koalisi Partai Demokrat menjadi menarik untuk dibicarakan setelah sebelumnya Partai Amanat Nasional (PAN) pun diisukan akan merapat ke kubu Jokowi.

Presiden Jokowi dan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat berbincang di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2019)
Presiden Jokowi dan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat berbincang di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2019) (Biro Pers Istana Kepresidenan/Rusman)

Setelah bertemu Jokowi, AHY memberikan keterangan pers ditemani Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Dalam kesempatan tersebut AHY mengungkapkan rasa syukurnya bisa memenuhi undangan Presiden Jokowi untuk berbincang-bincang di Istana Merdeka.

Baca: Hasil Real Count KPU Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo Jumat 3 Mei Pukul 16.00 WIB, Data Masuk 63,8%

Dalam pertemuan AHY saling bertukar pikiran dengan Presiden Jokowi.

"Komunikasi itu tidak harus selalu berbicara tentang komunikasi politik secara pragmatis tetapi juga ada hal-hal besar lain dan kita juga selalu harus bisa membangun semangat untuk menjadi bagian besar mewujudkan indonesia semakin baik ke depan," kata AHY di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (2/5/2019).


Respons Demokrat, PKS, dan Gerindra

Menyikapi hal tersebut, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, mengatakan pertemuan tersebut jangan diartikan Partai Demokrat akan meninggalkan koalisi Adil Makmur.

"Pertemuan ini jangan diartikan bahwa seolah Demokrat meninggalkan koalisi Adil Makmur dan pindah ke koalisi Jokowi. Politik tidak seperti itu," kata Ferdinand Hutahaean kepada Tribunnews.com, Kamis (2/5/2019).

Anggota BPN Prabowo-Sandiaga tersebut mengatakan AHY bertemu atas undangan Jokowi secara pribadi.

Baca: Ahmad Dhani Dikabarkan Susul Istri Lolos Jadi Anggota DPR RI, Begini Ucapan Romantis Mulan Jameela

Terlebih undangannya pun hanya silaturahmi.

Sehingga, menurut Ferdinand tidak elok kalau undangan silaturahmi ditolak hanya karena beda koalisi.

"Kita Partai Demokrat DNA politiknya adalah meletakkan kepentingan bangsa di atas semua kepentingan. Maka silaturahmi ini adalah silaturahmi untuk menyejukkan suasana politik," katanya.

Ia pun menegaskan bila Demokrat akan menyelesaikan kewajiban moral politiknya di koalisi Adil Makmur hingga selesai ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Apalagi menurutnya sampai saat ini belum tahu siapa yang akan ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2019.

Ahmad Riza Patria
Ahmad Riza Patria (Danang Triatmojo/Tribunnews.com)

"Jika Prabowo yang ditetapkan oleh KPU, maka tentu Demokrat akan melanjutkan koalisinya dengan Prabowo memimpin negeri ini," ucapnya.

Baca: Tugas Kampus Mengantar Ima Mahdiah Mengenal Sosok Ahok Hingga Mendulang Suara Dalam Pemilu 2019

Namun, jika KPU menetapkan Jokowi sebagai pemenang, menurutnya Partai Demokrat mandiri dan bebas serta berdaulat menentukan sikap politiknya.

"Jadi sekali lagi, pertemuan ini adalah silaturahmi untuk kepentingan bangsa. Menyejukkan situasi politik saat ini yang saat ini cenderung semakin memanas," katanya.

Sementara itu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera melihat pertemuan AHY dengan Jokowi tidak lebih hanya sebagai silaturahmi antarelite politik.

"Silaturahim antara elite politik itu baik," ujar Mardani Ali Sera, Kamis (2/5/2019).

Apalagi, menurutnya, silaturahmi itu dilakukan antara AHY dan Jokowi yang berbeda posisi politiknya saat Pemilu Presiden (pilpres) lalu.

Baca: Menilik Jumlah dan Asal Usul Dana Kampanye Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandiaga, Begini Rinciannya

"Menyejukkan dan membuat rakyat bahagia. Tapi pendapat berbeda diperbolehkan," jelas Mardani Ali Sera.

Ia sepakat dengan pandangan AHY agar semua pihak menunggu keputusan KPU pada 22 Mei 2019 untuk menentukan siapa pemenang Pilpres 2019.

"Setuju menunggu KPU. Tapi KPU mesti betul-betul menjaga kepercayaan publik ini," ucapnya.

Politikus Gerindra, Ahmad Riza Patria, menyebut kemungkinan ada niat lain dari Presiden petahana Joko Widodo mengundang AHY ke Istana.

Apalagi saat ini proses rekapitulasi suara Pemilu 2019 masih berjalan.

Baca: Ahmad Dhani Dikabarkan Susul Istri Lolos Jadi Anggota DPR RI, Begini Ucapan Romantis Mulan Jameela

"Kita memahami ini suasana politik, masih proses rekap tentu tidak dapat dipungkiri Pak Jokowi dan timnya ada maksud lain dalam rangka proses rekapitulasi," kata Riza di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).

Namun, pertemuan dua tokoh di kubu berseberangan itu tidak ditafsirkan Riza sebagai sesuatu yang bisa mengguncang kesolidan koalisi Adil Makmur.

Dia yakin AHY yang merepresentasikan Partai Demokrat akan tetap setia dan menjaga keutuhan koalisi bersama Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat dan Partai Berkarya.

"Kami yakin koalisi Adil Makmur, Gerindra, PKS, PAN, Demokrat dan Berkarya tetap solid, tetap kokoh mengawal C1 dan rekap," kata Riza.

Untuk menguatkan pernyataan soal kesolidan koalisi Adil Makmur, Ketua DPP Partai Gerindra ini menuturkan partai-partai yang tergabung di dalamnya masih tetap fokus mengawal formulir C1.

"Tadi malam juga kami rapat, kami solid dan kokoh mengawal C1, mengawal rekap," ujar dia.

Respons Puan dan Airlangga

Politikus PDIP Puan Maharani mengatakan pertemuan Jokowi dan AHY dapat membawa angin positif untuk dunia perpolitikan di Tanah Air usai Pemilu 2019.

"Kalau saya Alhamdulilah silaturahmi itu tetap harus dilakukan. Namanya silaturahmi juga positif," kata Puan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kenudayaan (Menko PMK), Puan Maharani berikan keterangan mengenai keinginannya setelah lulus kuliah di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019).
Puan Maharani di Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019). (Lendy Ramadhan/Tribunnews.com)

terkait kemungkinan Demokrat bergabung dengan koalisi Indonesia Kerja, Puan menyebut banyak hal yang menjadi pertimbangan PDIP untuk membuka pintu partai politik di luar koalisi KIK bergabung bersama mendukung Jokowi-Ma'ruf setelah pencoblosan 17 April 2019.

Namun, Puan enggan menyebutkan pertimbangan apa saja dalam membuka pintu berkoalisi.

Baca: Subandi DItemukan Istrinya Tergantung di Kamar Mandi

Ia hanya menyebut hal tersebut perlu dibicarakan bersama partai-partai yang sejak awal mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Kan kami lihat ini bukan hanya PDIP, tapi semua partai yang masuk di koalisinya pak Jokowi lah. Nanti kami harus sama-sama bicara," ucap Puan.

Di tempat yang sama Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menuturkan, kemungkinan bergabungnya partai Demokrat ke Koalisi KIK tergantung persetujuan dari Jokowi dan merupakan preogratif dari capres.

"Tergantung pak Presiden (akan terima Demokrat atau tidak), nanti kita tunggu saja," ucap Airlangga.

Menurutnya, partai politik hampir seluruhnya saat ini sudah dapat menerima hasil Pemilu yang nantinya diumumkan KPU pada 22 Mei 2019.

"Inikan merapatnya (Demokrat) masih menunggu hasil resmi tanggal 22 nanti, jadi kita tunggu hasil saja," ujarnya.


TKN sempat singgung peluang Demokrat

Sebelum pertemuan AHY dengan Jokowi, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding , sempat menyinggung soal partai politik yang berada di barisan Prabowo merapat ke Jokowi.

Menurut Karding semua partai politik yang berseberangan dengan kubu Jokowi-Ma'ruf dalam pemilihan presiden 2019 memiliki kemungkinan untuk masuk ke koalisi Indonesia kerja.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Abdul Kadir Karding berikan keterangan mengenai pemberian sorban hijau dan Tasbih dua ulama kepada Presiden Jokowi, di sebuah hotel, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Sabtu (13/4/2019).
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Abdul Kadir Karding berikan keterangan mengenai pemberian sorban hijau dan Tasbih dua ulama kepada Presiden Jokowi, di sebuah hotel, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Sabtu (13/4/2019). (Lendy Ramadhan)

"Dalam koalisi itu semua partai memungkinkan. Soal nanti siapa yang cocok dan punya chemistry bersama itu soal masing-masing nanti akan dibahas," ujar Karding di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2019).

Baca: Pertemuan AHY-Jokowi di Istana, BPN Endus Adanya Maksud Tertentu

Karding mengatakan, selain PAN, Partai Demokrat juga berpeluang besar untuk bergabung ke partai koalisi Jokowi-Ma'ruf.

"Saya melihat yang punya peluang besar ke depan PAN dan Demokrat," kata Karding.

Jika bergabung, ucap Karding, maka akan memberikan keuntungan bagi koalisi Indonesia kerja.

"Jumlah koalisinya jadi lebih besar," ucapnya. (tribunnews.com/ srihandriatmo malau/ dennis/ danang)

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved