Pendidikan GOPilpres 2019
Seputar Pertemuan AHY dan Jokowi : Reaksi Sandiaga Uno hingga Pelat Nomor B 2024 AHY
Seputar pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di Istana Kepresidenan Jakarta
lihat foto
"Kalau menurut saya pertemuan-pertemuan itu kan enggak bisa dilarang, karena politik inikan dinamis dan itu hak politik dari masing-masing partai politik. Tapi kami masih yakin dan percaya bahwa parta-partai koalisi itu masih solid walaupun bertemu-bertemu," lanjut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Pelat Nomor B 2024 AHY
Terpantau, AHY yang merupakan putra dari Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba di Istana sekira pukul 15.45 WIB dengan mengenakan batik lengan panjang.
Kehadiran AHY ke Istana Kepresidenan Jakarta menarik perhatian awak media.
Baca: TKN: PAN dan Demokrat Berpeluang Besar Gabung Koalisi Jokwi-Maruf
Bukan ke sosok AHY saja, tetapi mobil yang dipakai AHY.
AHY menggunakan mobil Toyota Land Cruiser hitam dengan pelat nomor B 2024 AHY.
Saat ditanya perihal kedatangannya AHY mengaku ke Istana untuk memenuhi undangan dari Jokowi yang merupakan calon presiden nomor urut 01.
"Iya diundang (Jokowi)," ucap AHY sembari berjalan masuk ke gerbang ketiga komplek Istana.
Saat ditanya pembahasan yang akan dibicarakan dengan Jokowi nantinya, AHY belum dapat menjelaskannya.
"Nanti ya," kata AHY.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan pertemuan Presiden Jokowi dengan AHY sebagai upaya merangkul Demokrat masuk dalam koalisi.
"Sepertinya yang terlihat seperti itu (merangkul Demokrat). Politik segitu dinamis, jadi menit-menit terakhir berubah sangat cepat, jadi bisa saja yang tadinya berada di sana (oposisi), sekarang berada di sini, itu sangat dinamis," Kata Moeldoko yang juga menjabat Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf.
Baca: Moeldoko Sebut Jokowi Akan Rangkul Partai Demokrat
Menurut Moeldoko, pada prinsipnya dalam menjalani roda pemerintahan yang efektif, maka dibutuhkan teman atau dukungan partai yang kuat, meskipun partai pendukung Jokowi-Ma'ruf saat ini sudah banyak.
"Sebenarnya sudah di atas 60 (persen), cukup ya. Tapi kalau bisa di atas 80 (persen), kenapa harus 60 kan, sehingga nanti semua hal-hal yang jadi kebijakan itu lebih mudah," tutur Moeldoko. (Tribunnews.com/Seno Tri Sulistiyono/Taufik Ismail/Kompas.com)
