TKN Tidak Menutup Pintu Bagi PAN Bila Ingin Bergabung dengan Koalisi Jokowi

‎Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf tidak menutup pintu bagi Partai Amanat Nasional (PAN) bila ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Meskipun, koalisi Indonesia Kerja hingga saat ini masih belum membahas lebih lanjut terkait niatan membuka gerbang koalisi tersebut.

Sebab, saat ini pihaknya sedang fokus pada perhitungan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tapi saya kira kita lebih baik menunggu hasil KPU dulu, terutama hasil dari Pilpres dan Pileg, kan masing-masing kekuatan parpol masih belum bisa tergambarkan secara utuh berdasarkan hasil kursi yang akan didapat di DPR RI nanti," kata Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily di Hotel Gren Melia, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019).

Baca: Bawaslu Ingatkan KPU Agar Lebih Teliti dalam Input Data Situng

Ace mengatakan, pertimbangan PAN untuk masuk gerbong Jokowi-Maruf harus dibicarakan terlebih dahulu oleh ketua umum partai koalisi pengusung.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, hasil resmi KPU akan mentukan nasib PAN jika ingin bergabung kembali ke dalam koalisi pendukung Jokowi.

Sebab, hitungan resmi KPU terkait Pileg akan memberi gambaran pasti jumlah kursi yang akan diterima koalisi Indonesia kerja.

Baca: KPK Benarkan Geledah Rumah dan Kantor Wali Kota Dumai

Terlebih, suara di parlemen akan berdampak pada efektifitas pemerintahan Jokowi-Maruf jika terpilih sebagai kepala negara lima tahun ke depan.

"Kalau misalnya koalisinya sudah menguasai di parlemen saya kira pemerintahan pak Jokowi akan efektif dengan Koalisi Indonesia Kerja ini. Jadi artinya anda bisa pikirkan sendiri kalau kita sudah kuat," jelas Ace.

Buka peluang reposisi koalisi

Momentum berbincangnya Presiden Jokowi dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan di Istana Negara usai pelantikan gubernur Maluku, Rabu (24/4/2019) menjadi sorotan.

Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan mengatakan meski kedatangan Zulkifli Hasan ke Istana Negara sebagai Ketua MPR, namun posisi Ketua Umum PAN tetap melekat.

Karena itu, ia menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk kenegarawanan Zulkifli Hasan.

"Itu menunjukkan sikap kenegarawanan dari pak Zulkifli sebagai ketua MPR dan posisinya tidak bisa dipisahkan pak Zul adalah ketum PAN," kata Bara Hasibuan di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta, Kamis, (25/4/2019).

Baca: Respons Sekjen PDIP Sikapi Isu Merapatnya PAN ke Koalisi Indonesia Kerja

Bara Hasibuan mengatakan saat ini partainya sedang meninjau kembali posisi koalisi.

Karena menurutnya Pemilu Presiden telah usai.

"Yang jelas kita kan akan melihat posisi kita lagi ya, kan pemilihan presiden sudah selesai, ya jadi kita lihat nanti kedepannya gimana," katanya.

Terpenting saat ini menurutnya, Jokowi dan Zulkifli Hasan sudah berkomunikasi.

Tinggal menurutnya apakah komunikasi tersebut akan berujung pada reposisi koalisi atau tidak.

"Yang penting sudah mereka bertemu dulu dan itu menunjukan sikap kenegarawanan, ke depannya bagaimana apakah akan ada repositioning nanti kita lihat," katanya.

Baca: Update Petugas KPPS Tertimpa Musibah Hingga Kamis Sore Ini: 225 Meninggal Dunia, 1.470 Sakit

Sebelumnya Usai pelantikan gubernur dan wakil gubernur Maluku, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Presiden Jokowi sempat berbincang dengan Ketua Umum MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Baik Zulkifli Hasan maupun Surya Paloh sebelumnya juga hadir menjadi tamu undangan di pelantikan gubernur dan wakil gubernur Maluku.

Obrolan diawali dari Jokowi yang berjalan menuju meja bundar di tengah Istana Negara usai mengucapkan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Barnabas Orno.

Selang beberapa menit, Zulkifli Hasan atau Zulhas menyusul bersama Surya Paloh.

Zulhas duduk di sisi kanan, sementara Paloh di sisi kiri Jokowi.

Baca: Warga Cilandak Temukan Bayi Perempuan dalam Kardus Air Mineral Terbungkus Plastik Sampah

Jokowi juga terlihat menyampaikan sesuatu kepada Zulhas. Sesekali mereka tertawa bersama.

Dikonfirmasi awak media soal perbincangannya dengan Jokowi, Zulhas mengaku banyak hal yang dibicarakan bersama, salah satu yang dibahas yakni persoalan pemilihan umum (Pemilu) 2019.

"Silaturahmi pasti banyak yang kami bicarakan. Soal pemilu terlalu lama sampai delapan bulan jadi habis energi," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Zulhas menambahkan bersama Jokowi dan Surya Paloh, mereka lebih banyak membicarakan masalah pelaksanaan Pemilu yang memakan waktu lama hingga mencapai delapan bulan.

Zulhas merasa perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu agar pelaksanaan pemilu berlangsung sekitar 1,5 bulan saja.

Respons Sekjen PDIP

Partai Amanat Nasional (PAN) sedang mengevaluasi keberadaannya di koalisi Adil Makmur kubu Prabowo-Sandiaga.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, kemungkinan anggota koalisi Indonesia Kerja bertambah tergantung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain sebelumnya akan dikonsultasikan dengan para ketua umum partai politik yang sudah bergabung dalam koalisi Indonesia Kerja.

Baca: Mengidap Anafilaksis, Seorang Remaja di Tangerang Tewas Setelah Digigit Semut

"Untuk itu karena ini terkait dengan koalisi pemerintahan tentu saja bapak Presiden Jokowi yang nanti punya kebijakan dan akan dikonsultasikan tentu saja dengan para ketua umum partai politik," kata Hasto Kristiyanto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Sebab, ucap Hasto, koalisi Indonesia Kerja juga memiliki tanggungjawab terhadap janji kampanye untuk memastikan agar seluruh janji kampanye bisa berjalan dengan baik.

"Selain kalkulasi stabilitas dan efektifitas pemerintahan. Seperti 2014 lalu kemudian bergabung PPP dan Partai Golkar serta PAN," imbuh Hasto.

Baca: Mayat Bocah Berjenis Kelamin Pria Ditemukan Mengapung di Perairan Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu

Tapi koalisi Indonesia kerja saat ini lebih memprioritaskan untuk mengamankan seluruh proses rekapitulasi suara pada pemilihan umum serentak.

"Kami meyakini dari rekapitulasi manual yang dilakukan KPU dan juga tim kampanye PDI Perjuangan arahnya tidak jauh dari quick count," kata Hasto.