Prabowo-Sandi Instruksikan Relawan Beri Perhatian Kepada Petugas KPPS

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said mengatakan pihaknya merasa prihatin dengan meninggalnya sejumlah petugas penyelenggara Pemilu.

Ia berharap semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

"Kami taruh prihatin dan duka cita mendalam pada korban terus berguguran. Hari ini 255 orang pahlawan demokrasi yang harus gugur di medan, tugas dan 1000 lebih dirawat di rumah sakit," ujar Sudirman Said di Posko Pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, (26/4/2019).

Baca: Budi Arie Setiadi: Silakan Jika PAN Mau Bergabung ke Pemerintahan Jokowi

Prabowo-Sandiaga menurutnya telah memberikan instruksi kepada tim para relawan untuk memberikan perhatian kepada para petugas KPPS di wilayahnya masing-masing.

Baca: Sejumlah Kapolda Dimutasi, Irjen Agung Budi Jabat Kabaintelkam, Irjen Condro Kirono Jadi Kabaharkam

Menurut Sudirman dengan banyaknya jumlah korban meninggal maka penyelenggaraan Pemilu 2019 harus dievaluasi.

"Prabowo-Sandi sudah berikan instruksi agar relawan dapat memberi perhatian, saya sore ini akan ke dapil untuk kunjungi dan bertemu dengan keluarga yang ditinggalkan," katanya.

Baca: Mahfud MD Ungkap Soal Sosok 'Pengadu Domba' Saling Serang ternyata 1 Komplotan, Cuma Mau Buat Kacau

Data terbaru

Data terbaru yang disampaikan Komisioner KPU Viryan Aziz, Jumat (25/4/2019) per pukuk 12.00 WIB, diketahui ada 230 orang petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia.

Sementara, jumlah petugas yang jatuh sakit berjumlah 1.671.

Baca: Tawaran Gaji Fantastis dan Rumah Mewah untuk Hazard dari Real Madrid

Sehingga total yang mengalami musibah seluruhnya menjadi 1.901.

"Update, ada 230 orang meninggal dunia, sakit 1.671, total 1.901 per Jumat siang ini," kata Viryan Aziz saat dikonfirmasi wartawan.

"Sepertinya akan bertambah," tambah Viryan Aziz.

Jumlah petugas KPPS yang meninggal bertambah 5 orang dari data sebelumnya yakni 225 orang.

Baca: Jepang Belum Tentu Juarai Piala Sudirman 2019 meski Berstatus Unggulan Pertama

Sementara yang sakit bertambah 201 orang, dari data sebelumnya yakni 1.470.

Sebelumnya KPU mengatakan Kementerian Keuangan telah menyetujui santuan bagi korban berdampak.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, kini pihaknya sedang menunggu Kemenkeu menentukan besaran santunan yang diberikan.

Baca: Siloam Hospitals Purwakarta dan Jasa Marga Gelar Pemeriksaan Kesehatan warga Desa Ciririp Jatiluhur

Diketahui KPU mengusulkan, untuk korban meninggal mendapat santunan kisaran Rp30 - 36 juta.

Untuk korban yang mengalami kecatatan mendapat santunan sebesar Rp30 juta dan korban luka usulan besaran santunan Rp16 juta.

Pemilu cukup tragis

 Pengamat politik Universitas Indonesia, Ade Reza Hariyadi menilai penyelenggaraan Pemilu 2019 berjalan cukup tragis.

Hal itu disampaikannya menanggapi banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat bertugas.

"Saya setuju kalau dikatakan pemilu kali ini cukup tragis, karena apa? kita belum pernah mengalami kejadian (korban meninggal KPPS) seperti ini," kata Ade Reza Hariyadi dalam diskusi bertajuk 'Mengungkap Fenomena Hoaks dan Upaya Delegitimasi Penghitungan Suara Pasca Pemilu Serentak 2019', di RM Mbah Jingkrak, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Baca: Respons Pemain Persib Bandung Atas Mundurnya Jadwal Liga 1 2019: Prediksi Bojan Malisic Tepat

Menurutnya pernyataan Pemilu 2019 sebagai Pemilu gagal dinilai terlalu tergesa-gesa.

Alasannya, hingga saat ini Pemilu belum selesai.

"Kalau dikatakan ini Pemilu curang kemudian gagal saya kira tidak tepat karena permainan belum selesai, karena itu perlu dikoreksi pernyataan yang tergesa-gesa itu," katanya.

Baca: Prabowo Tuding Pemilu Curang, Sandiaga Uno Yakin Pemilu 2019 Jujur dan Adil, Mulai Berseberangan?

Menurutnya, banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia saat bertugas menjadi catatan kelam perjalanan demokrasi di Indonesia.

Ia menilai perlu adanya evaluasi terkait sistem Pemilu secara serentak.

Baca: Irfan Sbaztian Jatuh ke Pelukan Wanita Lain, Elly Sugigi Tak Mau Lagi Pacaran dengan Pria Ganteng

"Saya kira ini suatu tragedi kemanusiaan yang luar biasa dan kita patut prihatin dan evaluasi sementara saya tapi kekurang cakapan dalam manajemen pemilu sehingga tidak mengantisipasi potensi-potensi ini, karena itu ini merupakan suatu catatan yang sangat serius," jelasnya.

Ungkit soal asuransi

 Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani mengatakan gelaran Pemilu Serentak 2019 menjadi pesta demokrasi dengan beban terberat yang pernah diselenggarakan Indonesia.

Hal tersebut merujuk pada banyaknya petugas penyelenggara Pemilu yang jatuh sakit bahkan meninggal dunia.

Setidaknya hingga Rabu (24/4/2019) sore data KPU menunjukkan ada 144 petugas KPPS meninggal dunia dan 883 lainnya sakit.

Jika di total, ada 1.027 orang terkena musibah akibat kerja maraton menyukseskan gelaran Pemilu 2019.

Baca: Jaksa Akan Tanggapi Pendapat Kuasa Hukum Ratna Sarumpaet Dalam Analisis Yuridis

"Rasanya inilah pemilihan umum yang menurut kami paling berat bebannya, paling berat tanggung jawabnya," kata Ahmad Muzani di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Kerja berat para petugas penyelenggara Pemilu tersebut sebenarnya sudah diantisipasi KPU RI.

Tapi sayang, fasilitas asuransi yang mereka ajukan tidak disambut baik pemerintah.

Muzani menuturkan, pengajuan KPU dimentahkan pemerintah yang berkuasa saat ini dengan tidak merespon hal tersebut hingga proses Pemilu berjalan.

Padahal, KPU berupaya melindungi para pekerjanya dari risiko atau beban tugas yang terlalu berat.

"KPU upaya untuk mengajukan asuransi bagi setiap penyelenggara KPU, tetapi pengajuan tersebut tidak mendapatkan respon baik. Sehingga hal itu tentu saja kami sayangkan," ujar Muzani.

Baca: Respons Sekjen PDIP Sikapi Isu Merapatnya PAN ke Koalisi Indonesia Kerja

Meski gagal lewat pengajuan asuransi, KPU tidak begitu saja berhenti.

Dalam rangka menghormati jerih payah petugas penyelenggara Pemilu yang tertimpa musibah, kemudian KPU berupaya memberikan santunan.

Nominal yang diusulkan mulai dari Rp 16 juta hingga Rp 36 juta.

"Upaya yang dilakukan sekarang ini adalah dengan memberikan santunan baik kepada mereka meninggal dunia ataupun kepada mereka yang masih dirumah sakit agar beban pembiayaan bisa mendapatkan santunan dari negara," kata dia.

Baca: Kronologi Lengkap Kasus Mutilasi Budi Hartanto: Peristiwa di Warung Nasi Goreng Hingga Adik Pelaku

Terlepas dari itu semua, Muzani menaruh harapan besar kepada KPU RI supaya dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk merammpungkan dan mengebut seluruh rekapitulasi suara sesuai waktu yang ditetapkan.

"Sisa waktu yang ada, digunakan dengan baik, berlaku baik, berlaku jujur," katanya.

Setuju cairkan santunan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah rampung membahas usulan santunan bagi para petugas penyelenggara Pemilu yang kena musibah sakit hingga meninggal dunia. Kemenkeu setuju pencairan dana santunan tersebut. 

Hal itu diungkap oleh Komisioner KPU RI Viryan Azis saat di temui di kantor KPU RI, Jakarta Pusat.

"Kemenkeu sudah memberikan dukungan pernyataan akan memberikan santunan. Kami mengapresiasi hal itu," kata Viryan, Selasa (23/4/2019).

Kemenkeu, kata Viryan juga menyambut positif soal usulan bantuan fasilitas kesehatan bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Apalagi proses rekapitulasi suara saat ini masih berlangsung di tingkat kecamatan.

Baca: Pembekalan Petugas Haji 2019 Junjung Tinggi 5 Nilai Budaya Kerja

Baca: Ratusan Brimob Dikerahkan ke Jakarta, Kubu Prabowo: Jangan Berlebihan

"Kami ucapkan thank you kepada kemenkeu yang mendukung santunan atau layanan kesehatan kepada jajaran kami di kecamatan," terangnya.

Namun soal besaran santunan yang diusulkan KPU, Viryan mengaku hal tersebut menjadi ranah Kemenkeu untuk memutuskan kemudian.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan pemberian santunan sebesar Rp30-36 juta bagi para petugas penyelenggara Pemilu yang meninggal dunia saat menjalankan tugasnya.

Sedangkan bagi mereka yang cacat fisik, KPU mengusulkan santunan sebesar Rp30 juta. Sementara mereka yang terluka atau trauma fisik, bantuan santunan maksimal Rp16 juta.

Sejauh data yang dihimpun KPU RI per Selasa (23/4) pukul 16.30 WIB, total ada 667 petugas penyelenggara Pemilu yang sakit hingga meninggal dunia.

Rinciannya, 119 orang meninggal dunia dan 548 lainnya jatuh sakit. Para korban tersebar di 25 provinsi seluruh Indonesia.

Data ini bertambah cukup signifikan dari rilis KPU Senin (22/4) kemarin. Petugas meninggal dunia bertambah 28 dari 91 orang. Sedangkan mereka yang jatuh sakit bertambah 293 dari data sebelumnya 374 orang.