Soal Dugaan DPT Ganda 17,5 Juta, BPN Akan Minta Klarifikasi Dukcapil

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Debat BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan minta klarifikasi Ditjen Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) terkait isu DPT (Daftar Pemilih Tetap) ganda 17,5 juta.

Hari ini, Senin (11/3/2019) Ahmad Riza Patria bersama Hashim Djojohadikusumo dan jajaran BPN melaporkan dugaan DPT ganda 17,5 juta itu kepada KPU RI.

“Data itu kami dapatkan setelah menyisir DPT yang dirilis KPU RI tanggal 15 Desember 2019, pihak KPU menyatakan data tersebut dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, nanti kami cari waktu untuk minta klarifikasi mereka,” ujar Ahmad Riza Patria ditemui di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.

Ahmad Riza Patria menjelaskan dugaan DPT ganda itu berupa jumlah pemilih yang lahir pada tiga tanggal yaitu 31 Desember, 1 Januari, dan 1 Juli.

“Dari 17,5 juta nama yang tak wajar itu terletak pada tanggal lahir yaitu yang lahir pada tanggal 1 Juli sejumlah 9,8 juta; yang lahir pada tanggal 31 Desember ada 3 juta; dan yang lahir pada 1 Januari sejumlah 2,3 juta nama,” jelas Ahmad Riza Patria.

Ahmad Riza mengatakan perbedaan itu cukup mencolok karena jumlahnya jauh dari angka rata-rata penduduk yang lahir pada tanggal yang lain.

Baca: Bawaslu RI: Politik Uang, Berita Bohong dan SARA Itu Kampungan

“Kalau kami hitung rata-rata setiap tanggal dalam satu tahun itu ada 520 ribu nama, misal masyarakat yang lahir tanggal 30Juniada 520 ribu kemudian tiba-tiba yang lahir tanggal 1 Juli ada 9,8 juta; kemudian yang lahir 2 Juli kembali 520 ribu, itu menurut kami yang tak wajar,” tegasnya.

Kejanggalan lain yang dibeberkan Ahmad Riza adalah penemuan angka yang signifikan pada pemilih di atas 90 tahun dan di bawah 17 tahun.

“Ada sekitar 300 ribu orang pemilih yang berusia di atas 90 tahun, lalu ada 20.475 pemilih berusia di bawah 16 tahun,” lanjutnya.

“Kemudian ada 41.555 nama di Kabupaten Banyuwangi yang menurut kami tak wajar juga, masa ada 400 hingga 1.800 nama yang ada dalam 1 kartu keluarga, ini yang kami minta KPU RI untuk menertibkan,” kata Ahmad Riza Patria.

Pada saat yang sama adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo yang memimpin rombongan BPN melapor ke KPU RI mengatakan dugaan 17,5 DPT ganda itu bisa terjadi karena memang ada data ganda atau invalid

“Itu bisa ganda atau invalid,” ujar Hashim.