Sosiolog UI Nilai Rizal Ramli Gagal Paham Pidato Jokowi Di Konvensi Rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kritik mantan Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli terhadap pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Konvensi Rakyat, di SICC Bogor, Minggu (24/2/2019) sebagai ‘recehan, overclaim dan kerdil’ patut disayangkan.

Demikian disampaikan Sosiolog dari Universitas Indonesia, Kastorius Sinaga dalam keterangannya tertulisnya kepada Tribunnews.com, Selasa (26/2/2019).

Menurut Kastorius Sinaga, tudingan ini bias atau menyimpang jauh dari fakta isi dan maksud pidato yang disampaikan Presiden Jokowi.

“Kritik tersebut hanya berdasar pada analisa parsial yang tak objektif sehinga mengindikasikan RR gagal paham terhadap program pro-rakyat Jokowi” ujar Kastorius Sinaga yang juga Ketua Divisi Hukum, Advokasi dan Migran Care Relawan Jokowi (ReJo) ini.

Dia menilai, Rizal Ramli gagal paham bila menyebut program pro-rakyat Jokowi melalui distribusi kartu sakti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Pra Kerja sebagai proyek “recehan” bermotif elektoral.

“Sasaran riil KIP saja menyentuh 18,7 juta siswa, lalu cakupan KIS untuk kesehatan mencapai 92,4 juta penduduk, dan kartu sakti teranyar, yaitu Kartu Pra Kerja akn menyasar 2,5 juta orang pencari kerja baru dari kelompok milenial berikut korban PHK” jelas Kastorius Sinaga.

Baca: Jaksa Agung Sebut Sudah Kirim 25 Jaksa Tambahan ke KPK

“Bila data itu diagregasi maka program pro-rakyat Jokowi secara matematis mencakup 113,6 juta jiwa atau hampir 50 persen dari total penduduk Indonesia. Target angka ini sangat kolosal, sama sekali jauh dari nilai recehan seperti ditudingkan oleh Rizal Ramli” papar Kastorius Sinaga.

Bahkan, lanjut Kastorius Sinaga, program populis Jokowi ini masih ditambah dengan pembagian 11 juta Sertifikat hak milik lahan bagi rakyat kecil.

Artinya, Kastorius Sinaga menjelaskan, program Jokowi terfokus pada pemberdayaan kelompok masyarakat bawah dengan triple-deck strategy sekaligus yaitu sisi pendidikan, kesehatan, kepemilikan alat produksi dan kesiapan memasuki lapangan kerja sektor formal.

“Menganggap program tersebut “recehan”, bagi saya, tak lebih dari sekadar upaya menambah stigma politik kepada Jokowi oleh Rizal Ramli, yang mungkin saat ini sedang galau karena mengalami gejala post power syndrome”, tegas Kastorius yang juga Penasehat Ahli Kapolri periode 2005-2017 tersebut.

Overclaim Vs Proporsional

Rizal Ramli juga mengkritik Jokowi ‘overclaim’ atas program dana desa dalam pidatonya di hadapan puluhan ribu relawan dan masyarakat di Konvesi Rakyat di SICC Bogor Minggu (24/2) itu.

Argumen Rizal Ramli berasandar pada terbitnya UU Bantuan Dana Desa di tahun 2013 sebelum Jokowi terpilih menjadi Presiden RI ke 7 di tahun 2014. Artinya, Rizal Ramli menuding Jokowi “overclaim” atas jasa pendahulunya.

Di titik ini, menurut Kastorius Sinaga, Rizal Ramli lagi-lagi melontarkan kritik yang asal-asalan.

“Posisi konten pidato Jokowi dalam isu program dana desa bukanlah hendak menyoroti kronologi sejarah, tokoh perancang dan asal usul UU Dana Desa yang menjadi landasan legal Program Dana Desa” tegas Kastorius yang juga meraih Ph.D di bidang sosiologi pembangunan dari universitas terkemuka Jerman itu.

Namun Jokowi, lanjut Kastorius Sinaga, hendak menerangkan bahwa dana desa telah berhasil dikucurkan, dikawal dan dimanfaatkan sesuai tujuannya.

Baca: Soal Video Siswa SD Nyanyi Pilih Prabowo-Sandi, Ada Dua Pelanggaran Yang Terjadi

Sehingga secara signifikan menghasilkan geliat kebangkitan perekonomian pedesaan tempat dimana mayoritas kaum miskin Indonesia bermukim.

“Klaim Jokowi disini sangat proporsional. Taka da overclaim. Karena yang ingin ditegaskan oleh Jokowi di pidatonya adalah menyangkut “policy excecution” atau pelaksanaan kebijakan dan bukan pada “policy formulation” atau perumusan kebijakan” ucap Kastorius Sinaga yang mengkonter kritik Rizal Ramli dari sisi teori siklus pengambilan kebijakan.

Artinya, sambung Kastorius, tudingan ‘overclaim’ oleh Rizal Ramli, lagi-lagi muncul akibat gagal paham Rizal Ramli atas maksud konten pidato Jokowi sehingga harus diluruskan untuk mencegah tudingan tersebut tidak menyesatkan publik.

“Kita tahulah semua, salah satu keunggulan kepemimpinan Jokowi selama empat tahun terakhir, yang justru membedakannya dari presiden pendahulunya, terletak pada “kekuatan eksekusi” atau pelaksanaan program yang massif entah itu di bidang pembangunan infra struktur dan juga di bidang sosial yaitu penyaluran dana bantuan desa setiap tahun” ujar Kastorius Sinaga.

Keunggulan ini, kata Kastorius Sinaga, telah terbukti mengisi titik lemah utama bangsa kita selama ini yang condong berkutat di perencanaan ide besar namun selalu mangkrak di pelaksanaan detail lapangan.

“Karenanya tudingan “overclaim” Rizal Ramli lebih bermotif pengalihan perhatian publik atas prestasi dan kinerja Presiden Jokowi selama ini,“ jelas Kastorius Sinaga.

Sebelumnya, Rizal Ramli mengkritik habis-habisan pidato Jokowi di Konvensi Rakyat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019).

Rizal Ramli menyebut isi pidato Jokowi bertajuk 'Optimisme Indonesia Maju' mulai dari overclaim, cara receh hingga kerdil.

Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan dalam 4 tahun terakhir pemerintahannya sudah menggelontorkan dana desa hingga Rp 187 triliun. Menurut Rizal Ramli, Jokowi terlalu mengklaim berlebihan atau overclaim.

"Misalnya Presiden Widodo terlalu jumawa yang katakan dana desa dimulai sejak Jokowi. Maaf, dana desa itu amanat UU Desa, alokasi dana desa lebih dari Rp 1 miliar per desa yang disahkan 2013," ujar Rizal Ramli dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (25/2/2019).(*)