Sosiolog UI Nilai Rizal Ramli Gagal Paham Pidato Jokowi Di Konvensi Rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kritik mantan Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli terhadap pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Konvensi Rakyat, di SICC Bogor, Minggu (24/2/2019) sebagai ‘recehan, overclaim dan kerdil’ patut disayangkan.

Demikian disampaikan Sosiolog dari Universitas Indonesia, Kastorius Sinaga dalam keterangannya tertulisnya kepada Tribunnews.com, Selasa (26/2/2019).

Menurut Kastorius Sinaga, tudingan ini bias atau menyimpang jauh dari fakta isi dan maksud pidato yang disampaikan Presiden Jokowi.

“Kritik tersebut hanya berdasar pada analisa parsial yang tak objektif sehinga mengindikasikan RR gagal paham terhadap program pro-rakyat Jokowi” ujar Kastorius Sinaga yang juga Ketua Divisi Hukum, Advokasi dan Migran Care Relawan Jokowi (ReJo) ini.

Dia menilai, Rizal Ramli gagal paham bila menyebut program pro-rakyat Jokowi melalui distribusi kartu sakti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Pra Kerja sebagai proyek “recehan” bermotif elektoral.

“Sasaran riil KIP saja menyentuh 18,7 juta siswa, lalu cakupan KIS untuk kesehatan mencapai 92,4 juta penduduk, dan kartu sakti teranyar, yaitu Kartu Pra Kerja akn menyasar 2,5 juta orang pencari kerja baru dari kelompok milenial berikut korban PHK” jelas Kastorius Sinaga.

Baca: Jaksa Agung Sebut Sudah Kirim 25 Jaksa Tambahan ke KPK

“Bila data itu diagregasi maka program pro-rakyat Jokowi secara matematis mencakup 113,6 juta jiwa atau hampir 50 persen dari total penduduk Indonesia. Target angka ini sangat kolosal, sama sekali jauh dari nilai recehan seperti ditudingkan oleh Rizal Ramli” papar Kastorius Sinaga.

Bahkan, lanjut Kastorius Sinaga, program populis Jokowi ini masih ditambah dengan pembagian 11 juta Sertifikat hak milik lahan bagi rakyat kecil.

Artinya, Kastorius Sinaga menjelaskan, program Jokowi terfokus pada pemberdayaan kelompok masyarakat bawah dengan triple-deck strategy sekaligus yaitu sisi pendidikan, kesehatan, kepemilikan alat produksi dan kesiapan memasuki lapangan kerja sektor formal.

“Menganggap program tersebut “recehan”, bagi saya, tak lebih dari sekadar upaya menambah stigma politik kepada Jokowi oleh Rizal Ramli, yang mungkin saat ini sedang galau karena mengalami gejala post power syndrome”, tegas Kastorius yang juga Penasehat Ahli Kapolri periode 2005-2017 tersebut.

Overclaim Vs Proporsional

Rizal Ramli juga mengkritik Jokowi ‘overclaim’ atas program dana desa dalam pidatonya di hadapan puluhan ribu relawan dan masyarakat di Konvesi Rakyat di SICC Bogor Minggu (24/2) itu.

Argumen Rizal Ramli berasandar pada terbitnya UU Bantuan Dana Desa di tahun 2013 sebelum Jokowi terpilih menjadi Presiden RI ke 7 di tahun 2014. Artinya, Rizal Ramli menuding Jokowi “overclaim” atas jasa pendahulunya.

Di titik ini, menurut Kastorius Sinaga, Rizal Ramli lagi-lagi melontarkan kritik yang asal-asalan.

“Posisi konten pidato Jokowi dalam isu program dana desa bukanlah hendak menyoroti kronologi sejarah, tokoh perancang dan asal usul UU Dana Desa yang menjadi landasan legal Program Dana Desa” tegas Kastorius yang juga meraih Ph.D di bidang sosiologi pembangunan dari universitas terkemuka Jerman itu.