Kehadiran Tim Hore di Ruang Debat Kemungkinan Dikurangi Atau Hilang Sama Sekali

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KPU RI mengevaluasi kehadiran "tim hore" dalam ruang debat. Mereka berkaca dari pelaksanaan debat kedua kemarin, dimana para relawan yang diundang oleh kedua kubu mengeluarkan yel-yel yang terlalu riuh.

Usulan mengevaluasi kehadiran para relawan itu juga datang dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI. Nantinya jumlah pendukung alias tim hore di ruang debat akan dikurangi menjadi 50 orang saja.

Alasan mengurangi undangan bagi tim hore karena pertimbangan menjaga pelaksanaan debat lebih kondusif, tenang dan nyaman. Sehingga masing-masing kandidat bisa memaparkan visi-misi mereka dengan lebih fokus dan tanpa gangguan.

"Jumlah pendukung diusulkan nanti dikurangi, nanti jumlahnya ya kurang lebih 50-an saja dari masing-masing pasangan calon," kata Ketua KPU RI Arief Budiman, usai rapat evaluasi di KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019).

Arief mempersilakan perwakilan kedua kubu membawa usulan ini untuk dibahas oleh paslonnya masing-masing.

"Ini nanti akan ditetapkan semua usulan ini pada rapat berikutnya. Jadi ini nanti di share dan silakan dibahas di masing-masing paslon," ujar dia.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Priyo Budi Santoso yang turut hadir dalam rapat evaluasi hari ini menyampaikan dengan berat hati agar tim hore dalam debat ketiga lebih baik dihilangkan sama sekali.

Baca: Jokowi Tagih Hasil Dana Desa Kepada Para Kepala Desa

Priyo setuju dengan usulan Bawaslu untuk mengurangi kehadiran tim hore di dalam ruang debat. Bahkan dia meminta kehadiran mereka dihilangkan sama sekali.

"Dengan berat hati kami menyampaikan usulan untuk di debat berikutnya tim hore yang terlalu riuh, hiruk pikuk yang memekakkan telinga dan mengganggu capres-capres kita itu lebih baik dihilangkan," kata Priyo menanggapi.

Selain itu Priyo juga meminta sebaran undangan dari KPU RI untuk di evaluasi total agar perjalanan debat berikutnya bisa lebih baik. Tepuk tangan ketika salah satu capres mengemukakan gagasannya juga di kritik oleh BPN.

BPN menilai tepuk tangan bisa bermakna ganda, antara mengintimidasi ataupun mengganggu jalannya debat dua calon pemimpin.

"Kami berharap undangan dari KPU juga di evaluasi total. Sama-sama kita mengevaluasi. Sehingga kita ingin menjalankan sebuah debat yang lebih bagus, tepuk tangannya juga ada tetapi tidak dalam posisi yang saya terjemahkan bisa mengganggu atau mengintimidasi jalannya debat," sebut Priyo.

Sedangkan Kepala Sekretariat Posko Cemara Garda Maharsi yang mewakili Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menghormati apa usulan soal pengurangan tim hore.

TKN menyebut berapapun jumlah undangan yang akan diputuskan nanti, mereka pasti melaksanakannya dengan prinsip debat bisa mencapai substansi utama, yaitu penyampaian visi-misi kepada para calon pemilih.

"Prinsipnya kami menghormati. Jika memang nanti menjadi sebuah keputusan bersama, kami pasti melaksanakan. Mau 50 orang, 100 orang mau 10 orang, prinsipnya debat mencapai substansi," pungkas dia.