Pengamat Politik Sarankan Kubu Jokowi dan Prabowo Turunkan Suhu Politik

Sebab, menurut pengamatan dia, dalam kampanye Pilpres kali ini, dengan adu program masih cenderung para aktor politik berupaya keras melakukan pembenaran programnya tanpa sedikitpun mengemukakan sisi kekurangan dari programnya itu.

"Upaya pembenaran pun dilakukan oleh aktor politik bahwa program kawan bersaing selalu salah," jelasnya.

Padahal, dia menjelaskan, sejelek apapun program, pasti ada sisi bagusnya.

Melihat belum munculnya kedewasaan berpolitik beberapa elit, dia menilai, masih lebih baik menawarkan program kepada masyarakat.

Kedua, saling membela.

Walaupun ini tampak sulit, jika ada kemauan pasti bisa diwujudkan.

Ketika salah satu Paslon Pilpres diserang atau dirugikan wacana hoaks, ujaran kebencian, provokatif, eksploitasi politik identitas dan sejenisnya, maka paslon lain yang boleh jadi diuntungkan dari wacana tersebut, maju ke depan membela paslon yang dirugikan.

"Sembari mengatakan, kami tidak mau menang di tengah munculnya politik hoax, ujaran kebencian, provokatif, eksploitasi politik identitas dan sejenisnya. Demikian sebaliknya," katanya.

Bila saling membela dilakukan antara masing-masing Paslon, menurut dia, hoaks, ujaran kebencian, provokatif, eksploitasi politik identitas akan layu sebelum berkembang.

Sebaliknya, jika upaya saling membela dikesampingkan demi memperoleh kemenangan dalam kontestasi Pilpres yang sedang berlangsung sekarang ini, amat sulit meredam hoaks, ujaran kebencian, provokatif, eksploitasi politik identitas dan sejenisnya.

"Kampanye damai bisa sulit terwujud," ujarnya.

Ketiga, melakukan pertemuan silaturahmi antar kedua Paslon Pilpres sekali sebulan.

Pertemua ini dilakukan di beberapa tempat secara bergantian di seluruh wilayah Indonesia.

"Setting acara bisa saja bermusik dan bernyanyi bersama serta berseda gurau antar kedua Paslon Pilpres, yang juga dihadiri oleh semua lapisan masyarakat. Acara ini harus steril dari perbincangan politik dan saling menyindir," jelasnya.

Lebih menarik lagi, kata dia, bila penyelenggaranya dari perkumpulan masyarakat biasa, yang juga steril dari kepentingan politik praktis seperti perkumpulan pengamen, pemulung, nelayan tradisional, petani penggarap, pedagang asongan, dan sebagainya.