Pilpres 2019
Gerindra: Demokrat Seharusnya Konsisten Mendukung Prabowo-Sandiaga
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani meminta Partai Demokrat agar tetap konsisten mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani meminta Partai Demokrat agar tetap konsisten mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Hal tersebut sekaligus menanggapi pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas yang membebaskan kadernya memilih pasangan calon presiden dalam Pilpres 2019.
Baca: Pemangku Kepentingan Pemilu Diminta Singkirkan Ego Sektoral untuk Selesaikan Daftar Pemilih Pemilu
"Demokrat kan secara politik memberikan dukungan kepada Prabowo-Sandi sebagai capres-cawapres," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/11/2018).
Konsekuensi dari keputusan mendukung Prabowo-Sandi, harusnya seluruh elemen partai di semua tingkatan komitmen memenangkan Prabowo-Sandi.
Baca: Mengungkap Kepribadian Seseorang Lewat Bentuk Jari Kakinya, Ada 7 Tipe, yang Mana Punyamu?
"Konsekuensi dari partai di tingkat pusat mestinya itu diikuti oleh seluruh eksponen partai di semua tingkatan dan dipatuhi oleh seluruh calon anggota DPR di semua tingkatan," imbuhnya.
Menurut Muzani, jika ada wilayah yang bukan merupakan basis Prabowo-Sandi, itu merupakan tanggung jawab dari seluruh partai koalisi untuk dapat mendapatkan suara.
Begitu pun sebaliknya, jika kondisi tersebut dialami kubu Jokowi-Ma'ruf Amin.
Baca: Janji Pangeran Wiliam Sebelum Menikahi Kate Middleton Terbongkar
"Itu problem semua partai dan problem koalisi di sana (Jokowi-Ma'ruf) juga," ujarnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR itu tak ingin ikut campur terkait kebebasan yang diberikan Demokrat kepada calegnya di Pilpres 2019.
Baca: Sedang Berlangsung Laga Timnas Indonesia vs Timor Leste, Babak I Skor Masih Kacamata
Karena hal itu, menurut Muzani sepenuhnya menjadi tanggung jawab Partai Demokrat.
"Kami tidak bisa mengambil atau memaksa apapun terhadap Demokrat. Tetapi itu biasanya berdampak pada militansi kader terhadap keputusan partai politik," katanya.