Jaga Netralitas, Kapolri Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memerintahkan jajarannya untuk menunda proses penegakan hukum terhadap pasangan calon (paslon) kepala daerah yang akan maju di Pilkada Serentak 2020.

Perintah tersebut tertuang dalam Surat telegram bernomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 per tanggal 31 Agustus 2020.

Instruksi itu diteken Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo atas nama Kapolri Jenderal Idham Azis.

Perintah itu bertujuan agar netralitas dan profesionalisme pelaksanaan pelayanan masyarakat tetap terjaga.

Khususnya di bidang penegakan hukum untuk menghindari Conflict of Interest serta menghindari pemanfaatan kepentingan politik oleh kelompok tertentu.

"Ya benar (penerbitan telegram). Paslon yang sedang bermasalah hukum kalau polisi lakukan pemeriksaan bisa dituduh tidak netral. Itu yang kita hindari," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Rabu (2/9/2020).

Menurut Argo, penundaan proses hukum kepada peserta pilkada nantinya bisa akan dilanjutkan kembali setelah tahapan pesta demokrasi lima tahunan tersebut berakhir.

Argo menuturkan Kapolri telah memerintahkan apabila ada anggota atau penyidik yang melanggar hal tersebut akan diberikan sanksi dengan diproses secara disiplin maupun kode etik.

Kendati demikian, telegram itu juga mengatur soal aturan tersebut tidak akan berlaku kepada peserta Pilkada yang diduga melakukan tindak pidana pemilihan, tertangkap tangan, mengancam keamanan negara (kamneg), dan mereka yang terancam hukuman seumur hidup serta mati.

Apabila peserta Pilkada melakukan tindak pidana sebagaimana hal tersebut, Kapolri memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengusutan, penyelidikan dan penyidikan secara tuntas.

"Untuk menghindari hal tersebut dibuatkan TR untuk menjaga netralitas," pungkasnya.

Baca: Tak Dipilih Ikut Pilkada Surabaya Anak Mantan Sekjen PDIP Kepalkan Tangan ke Dada, Ini Kata Megawati

Sementara itu, Partai Golkar memastikan pihaknya tidak mengusung eks narapidana tindak pidana korupsi (Tipikor) untuk maju di Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, dari semua kandidat partai Golkar di 271 daerah pilih yang sudah inkrah, tidak ada eks napi Tipikor.

"Kita tidak mencalonkan kandidat seperti itu. Jadi clean, tidak ada, khususnya yang sudah inkrah (di Pilkada 2020)," ucap Airlangga saat bertandang ke Markas Tribun Network.

Partai Golkar menetapkan target 60 persen kemenangan pada Pilkada yang akan berlangsung di 271 daerah pilih 9 Desember 2020 mendatang.

Dari 271 daerah pilih, 95 persen yang terjun sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah adalah kader Golkar.

Proses perekrutan kader Golkar untuk maju sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sudah berlangsung sejak lama.

Di mana proses perekrutan tersebut menggunakan pendekatan melalui paparan hasil survei sejumlah lembaga terkait elektabilitas para calon.

"Di 271 daerah itu 95 persen, baik itu calon gubernur atau wakil gubernur, calon bupati atau wakil bupati, calon wali kota wakil wali kota, Golkar ada kadernya. Dalam setiap kali pemilu, target itu hanya ada satu, targetnya menang," ujar Airlangga.

Golkar lanjut Airlangga juga mengerahkan seluruh anggota DPRD untuk mengawasi para pasangan bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang nantinya lolos pada putaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Baca: Golkar Maksimalkan Peran Anggota DPRD Awasi Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada

Pengawasan DPRD diperlukan lantaran terkadang para Paslon yang lolos Pilkada hanya akur ketika putaran pemilu saja.

"Kalau akur tidak akur itu, kalau dalam kampanye pasti akur untuk menang. Mulai tidak akur ketika ada gangguan dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Airlangga.

"Tapi ini bisa dikurangi dengan melakukan pengawasan yang dilakukan DPRD. Diharapkan partai pengusung bisa ikut mengawasi," sambung dia.

Ada sebuah langkah yang dilakukan Partai Golkar dalam upaya mempertahankan agar para pasangan calon yang nantinya lolos Pilkada bisa tetap akur sampai purna tugas.

Golkar melakukan pendidikan latihan politik kepada seluruh pimpinan DPRD di 271 daerah, termasuk kepada para ketua dari fraksi Golkar.

Dari pelatihan ini diharapkan para anggota DPRD fraksi Golkar bisa memiliki kesamaan dan target politik dengan calon-calon kepala daerah yang diusung.

"Kalau ini bisa dijaga melalui pengawasan yang dilakukan DPRD tingkat provinsi atau kabupaten, mudah-mudahan ini akan lebih smooth dibandingkan tidak ada dialog dan penjagaan dan pengawasan di awal," ucap Airlangga.

Airlangga menjelaskan, ada sejumlah penyebab yang memungkinkan seorang kepala daerah dan wakilnya bisa tiba-tiba tidak sejalan dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Putaran tahun berikutnya pemilu, bisa jadi rivalitas sudah terbentuk di dalam. Kejadian biasanya begitu, itu kepala daerahnya mau maju lagi, wakilnya juga mau maju lagi," pungkas Airlangga.

Baca: Eri Cahyadi, Anak Buah Risma Ditunjuk PDIP Maju Pilkada Surabaya Punya Harta Rp 3 M, Ini Daftarnya

Menko Perekonomian ini juga berharap para kandidat di Pilkada 2020 mengutamakan penerapan protokol kesehatan Virus Corona atau Covid-19 dalam berkampanye.

Sebagaimana diketahui, perhelatan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang kemungkinan berlangsung di tengah situasi Covid-19.

"Pertama dalam pilkada yang di dalam situasi pandemi Covid-19, harapannya tentu yang kita utamakan protokol kesehatan dari seluruh calon bupati, gubernur, dan wali kota dan juga kepada para pemilih," ucap Airlangga.

Airlangga sekaligus berharap agar para pemilih nantinya memberikan suara kepada para kandidat yang mampu memberikan contoh kepada masyarakat.

Utamanya contoh dalam menerapkan protokol kesehatan di tengah situasi Covid-19 saat ini.

"Diharapkan pemilih bisa memilih yang bisa memberikan contoh perilaku (di tengah pandemi Covid-19) kepada masyarakat," jelas Airlangga.

Airlangga menjelaskan, bila para kandidat mengutamakan penerapan Protokol Kesehatan, kemungkinan terjadinya klaster Pilkada akan sangat minim.

Mengingat perilaku para kandidat sekaligus mempromosikan penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 kepada masyarakat.

"Hasilnya akan maksimal karena akan lebih banyak calon yang kampanye untuk protokol kesehatan. Kita aman dari Covid-19, dan juga bisa memulihkan kegiatan sosial masyarakat," ujar dia.(tribun network/gen/igm/wly)