Pilkada Serentak 2020
Datangi Kantor KPU, Mendagri Koordinasi Pilkada 2020
Upaya pertemuan itu untuk membahas sejumlah persiapan pelaksananaan pemilihan kepala daerah2020.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melakukan pertemuan dengan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (30/7/2020) sore.
Upaya pertemuan itu untuk membahas sejumlah persiapan pelaksananaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
Tito memastikan penyelenggaraan pemungutan suara di Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020 sesuai jadwal.
Baca: PKS Terus Komunikasi dengan Achmad Purnomo Soal Pilkada Kota Solo
Menurut dia, Pilkada 2020 menjadi momentum bagi pemerintah melawan pandemi COVID-19.
"Kami ingin mereka bergerak menangani COVID-19. Kapan momentumnya? Momentumnya Pilkada.
Kenapa? Karena bagi kepala daerah, bagi petahana atau kontestan, ini pertarungan," kata Tito, pada sesi jumpa pers di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (30/7/2020)
Dia menjelaskan, penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah Covid-19 merupakan suatu keharusan.
Baca: KPU Umumkan Hasil Verifikasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pilkada 2020
Pertama, tidak ada satu pun ahli atau otoritas yang menjamin kapan pandemi akan selesai, satu.
Kedua, praktik di negara lain, seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, dan Polandia, menyelenggarakan pemilu.
"Amerika Serikat nanti November itu jauh lebih masif daripada kita, pilpres, senator, kongres, beberapa gubernur negara bagian, dan lain-lain.
Jadi ada yang mengubah bulan, setahun dalam catatan kami hanya beberapa yang menunda tahun, itu pun karena tradisi, petugas TPS-nya di atas 60 tahun seperti di Inggris," kata dia.
Namun, kata dia, penyelenggaraan pilkada di tengah Pandemi Covid-19 bukan sesuatu hal yang mudah. Salah satu yang harus dipersiapkan, yaitu masyarakat selaku calon pemilih.
Menurut dia, di negara demokrasi, upaya pemerintah mengontrol masyarakat relatif akan lebih sulit.
"Itu akan lebih mudah kalau kelas menenga besar, mereka terdidik, terlatih, ekonomi baik. Tapi akan sulit mengendalikan publik mengendalikan masyarakat di negara demokrasi kalau masih banyak low classnya.
