Kisruh PPDB 2019, Direktur YSKK Solo Menilai Itu Tanggung Jawab Pelayan Publik
PPDB 2019 dinilai tak hanya rumit, tapi juga kisruh. Direktur YSKK menyebutkan itu merupakan tanggung jawab pelayan publik.
lihat foto
"Nah, kita tidak bisa menyalahkan masyarakat. Kenapa?"
"Sebagai pengguna layanan publik, maka pelayan publiklah yang bertanggung jawab untuk memastikan regulasi pemerintah bisa terlaksana dengan baik," tuturnya.
"Mereka adalah regulator sekaligus implementator. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan masyarakat."
"Kalau kemudian terjadi kisruh, berarti ada persoalan. Persoalannya di mana? Karena Anda-anda sebagai pelayan publik tidak memberikan pemahaman terhadap kita," lanjut Kangsure.
Kisruhnya PPDB 2019 ini kemudian memberikan dampak terhadap penyelenggara pendidikan.
Baca: Perpres Diharap Jadi Solusi Jangka Panjang Sistem Zonasi PPDB
Baca: Ombudsman RI Minta Sosialisasi Sistem Zonasi PPDB Diperbaiki
"Penyelenggara pendidikan dibikin pusing, sakit kepala, dan lain sebagainya. Artinya, semua akhirnya terkena imbas soal PPDB 2019 ini," ucap Kangsure.
Soal sosialisasi, Unggul Sudarmo menyatakan pihaknya sudah mengundang para guru untuk menjelaskan sistem PPDB 2019.
Namun, Kangsure merasa hal tersebut kurang.
"Sosialisasi masih berhenti di tingkat sekolah. Tapi di masyarakat, di orang tua, saya kok nggak yakin ada sosialisasi seperti itu."
"Itu, persoalannya ada di situ," ucapnya.
Baca: PPDB SMP/SMA Jakarta 2019 Jalur Non Zonasi - Apa Perlu Ambil Token & Verifikasi Kembali?
Baca: Seleksi PPDB Ketat, Perlu Persiapan Finansial Sejak Dini
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)
