Kamis, 2 Oktober 2025

Calon Presiden 2014

Koalisi Masyarakat Sipil Tuntut Jokowi-JK Tak Beri Tempat Koruptor di Kabinet

Jokowi-JK tak boleh lengah dan akomodatif terhadap penjahat kemanusian, lingkungan atau koruptor, untuk masuk ke dalam kabinet atau posisi strategis.

Editor: Y Gustaman
Tribunnews/Herudin
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla melambaikan tangan sambil memberikan salam tiga jari tanda persatuan usai menyampaikan pidato di atas kapal pinisi Hati Buana Setia , di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Selasa (22/7/2014). Jokowi-JK menyampaikan pidato kemenangan usai ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang Pilpres 2014. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com,  Achmad Rafiq

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil merekomendasikan beberapa poin kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla Mendatang.

"Kami menyarankan kepada Jokowi dan Kalla untuk segera melakukan konsolidasi dengan rakyat dan konstituen bangsa," ucap anggota Koalisi dari Kontras, Haris Azhar di Sekretariat Kontras, Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Mereka meminta Jokowi-JK tidak boleh lengah dan akomodatif terhadap para penjahat kemanusian, lingkungan atau koruptor, untuk masuk ke dalam kabinet atau posisi-posisi strategis.

Koalisi juga meminta Jokowi-JK segera melakukan konsultasi publik dalam menyusun kabinetnya. Menurut mereka, masyarakat berperan dan memiliki andil besar pada kemenangan Jokowi-JK.

Perwakilan dari Imparsial, Pungky, menambahkan agar Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak membuat kebijakan baru yang dapat membebani pemerintahan selanjutnya.

"Kepada Pemerintahan SBY agar mempersiapkan masa pensiunnya, dengan tak membuat kebijakan-kebijakan yang dapat membebani kepemimpinan Jokowi-JK mendatang," kata Pungky.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved