Politisi PAN Sindir Manuver SBY di Youtube

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Laode Ida menyindir Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kerap menyampaikan pandangan politiknya di media Youtube.

"Di saat semua tokoh politik bermanuver dalam koalisi. Saya kasihan melihat Pak SBY sampai main di Youtube," kata Laode dalam Dialog Kenegaraan bertema "Menyosong Pemilu 9 Juli 2014" di gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (7/5/2014).

Laode yang juga Wakil Ketua DPD RI ini menegaskan keprihatinanya bahwa SBY sebagai kepala negara terkesan dicuekin oleh elit partai politik tertentu untuk berkomunikasi.

"Pada tingkat tertentu Pak SBY kurang memposisikan diri sebagai kepala negara ketika bergairah melalui Youtube meminta ketemu yang tidak mau ketemu dengannya," kata Laode.

Dijelaskan bahwa manuver politik berbagai elite partai tidak sadar bahwa mereka besar karena dibesarkan oleh SBY selama ini.

Diberitakan hari ini SBY kembali menyampaikan pandangan politiknya soal kondisi terkait terkini menjelang Pilpres 2014 ini.

SBY antara lain menegaskan konsistensinya bahwa untuk memilih calon presiden mendatang harus yang tahu persis apa yang akan dia lakukan ketika terpilih.

"Apa yang akan dia lakukan dan mau dibawa kemana negeri ini serta pemerintahan mau dijalankan seperti apa kelak," kata SBY.

SBY mengatakan dia dan rakyat Indonesia tentu tidak akan memilih Capres yang tidak yakin bahwa apa yang dijanjikan dalam kampanye itu tidak terlalu muluk-muluk untuk dilaksanakan serta bisa membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat.

"Saya berikan contoh kalau kita mendengarkan janji kampanye selama ini ada yang berbahaya misalnya Calon Presiden yang mengatakan kalau saya terpilih menjadi presiden maka semua aset asing dinasionalisasi, kita ambilalih," kata SBY.

Barangkali, menurut SBY, dengan retorika seperti itu dianggap oleh rakyat sebagai calon pemimpin tegas dan hebat karena nasionalismenya tinggi namun kalau yang bersangkutan terpilih menjadi presiden lalu bagaimana menasionalisasi semua aset asing yang perjanjiannya dilakukan sejak era Presiden Soekarno dan era Presiden Soeharto hingga sekarang.

"Kalau hari ini semua aset asing di Indonesia itu dinasionalisasi maka besok kita akan dituntut di arbitrase internasional, lusa kita bisa kalah dan kalahnya kita itu akan memporak-porandakan perekonomian dan dampaknya akan dahsyat," kata SBY.

Karena itu, SBY menegaskan kalau ada Capres yang bersikukuh mengatakan mau menasionalisasi aset asing di Indonesia maka dia tidak akan memilihnya dan tidak akan mendukung sebab dampaknya membawa malapetaka di negeri ini.

Selain itu, SBY juga mendengar ada Capres yang kalau terpilih jadi presiden nanti ingin kembali ke UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan atau dengan kata lain UUD 45 era jaman dulu kala dengan sistem presidensial murni dimana MPR RI memegang pemerintahan dan tidak ada Pemilu langsung.

"Itu mudah diucapkan tapi bagaimana implementasinya nanti apa tidak mengganggu stabilitas politik nasional. Apakah itu tidak membalik jalannya sejarah. Saya tidak bisa membayangkan kalau itu betul-betul dijanjikan dan akan dilaksanakan," kata SBY.