Kilang Minyak Dumai Kebakaran Sehari Setelah Menkeu Purbaya Ungkit soal Kilang Dibakar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Kilang Dumai milik PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) di Riau kembali mengalami kebakaran pada Rabu (1/10/2025) malam.

Ini kedua kalinya kilang minyak itu mengalami  kebakaran.

Kebakaran pertama terjadi di Kilang Dumai pada  Sabtu (1/4/2023) lalu  yang menyebabkan sembilan pekerja terluka.

Pagi ini kebakaran di Kilang Dumai sudah bisa diatasi.

Meski penyebab kebakaran belum diketahui.

"Penyebab kejadian belum diketahui, dan tim masih fokus pada upaya penanganan kejadian," ujar  Area Manager Communication Relation & CSR Kilang Dumai, Agustiawan.

Mengenai Kilang Dumai

Kilang Dumai merupakan kilang pengolahan minyak terbesar ketiga di Indonesia dengan tingkat kompleksitas/NCI 7.5. 

Kilang ini memiliki kapasitas total sebesar 170 MBPOD dengan output produk yaitu Solar, Avtur, Pertalite, Pertadex, MFO-LS, LSFO,  UCO, NBF, Smooth Fluid, LPG dan Green Coke.

Kilang Dumai bernilai sangat strategis dan berperan penting, karena turut berkontribusi memasok 16 persen kebutuhan energi nasional, khususnya di wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan sebagian wilayah Kalimantan.

Sehari Setelah Diungkit Menkeu Purbaya

Sehari sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyindir PT Pertamina (Persero) yang dianggapnya bermalas-malasan membangun kilang minyak baru.

"Jadi kilang itu bukan kita enggak bisa bikin atau kita enggak bisa bikin proyeknya, cuman pertaminanya malas-malesan saja," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta dikutip dari siaran TV Parlemen, Rabu (1/10/2025).

Dampak dari besarnya impor, subsidi BBM terus membengkak karena volume impor BBM terus naik dari tahun ke tahun.

Tingginya impor BBM juga berdampak buruk pada neraca perdagangan Indonesia.

Padahal pembangunan kilang minyak baru dibutuhkan untuk mengangkat produksi BBM dalam negeri, sehingga bisa mengurangi ketergantungan impor BBM yang membebani APBN.

"Subsidi energi naik terus dari tahun ke tahun, BBM tuh solar, diesel, kita banyak impornya sampai puluhan miliar dollar setahun," beber Purbaya.

Yang bikin dirinya tidak habis pikir, kondisi ini seolah dibiarkan bertahun-tahun. APBN pun tersedot untuk menyubsidi BBM impor yang terkadang harganya melonjak tinggi.

"Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru enggak, enggak pernah," ucap Purbaya.

Kilang Minyak Dibakar?

Purbaya lalu mengungkit soal janji Pertamina untuk membangun 7 kilang baru dalam 5 tahun pada 2018 silam, namun hingga sampai sekarang sudah 7 tahun berlalu, tak satu pun kilang dibangun.

Pada 2018, Purbaya saat itu menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di bawah Luhut Binsar Pandjaitan, sehingga tugasnya kerap bersinggungan dengan Pertamina.

Padahal saat itu, kata Purbaya, terdapat investor asal China yang menawarkan diri untuk membangun kilang baru di Indonesia, dengan tawaran Pertamina harus membeli produk mereka.

Investor China tersebut juga menjanjikan ke Pertamina, bahwa bila sudah beroperasi selama 30 tahun maka kilang minyak tersebut bisa diambil alih Pertamina secara cuma-cuma. Kendati demikian, tawaran investor China itu ditolak oleh Pertamina.

Saat itu, Pertamina berdalih sudah merencanakan pembangunan 7 kilang baru, sehingga bila menyetujui proposal dari China, bisa berpotensi mengakibatkan kelebihan kapasitas.

"Mereka (Pertamina) akan bangun tujuh kilang baru dalam waktu 5 tahun. sampai sekarang kan enggak ada satu pun. Yang ada malah beberapa dibakar. Jadi bapak tolong kontrol mereka juga," kata Purbaya.

Ia meminta DPR sebagai fungsi legislatif, ikut mendesak Pertamina agar segera membangun kilang minyak baru supaya APBN tidak jebol.

"Dari saya kontrol, dari bapak-bapak juga kontrol (Pertamina), karena kita rugi besar. karena kita impor dari mana dari Singapura.

"Mereka bilang iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang enggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan," ucap Purbaya mengungkit soal beberapa insiden kebakaran di kilang Pertamina beberapa waktu terakhir.

Anggaran Subsidi APBN 2025

Pada APBN 2025 pemerintah mengganggarkan subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 sebesar Rp 498,8 triliun dengan realisasi hingga Agustus mencapai Rp 218 triliun atau sekitar 43,7 persen dari pagu tersebut.

Perlu diketahui pula, realisasi subsidi dan kompensasi energi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume barang bersubsidi.

Data per akhir Agustus 2025 juga menunjukkan adanya peningkatan konsumsi berbagai barang bersubsidi hingga Agustus 2025 dimana konsumsi BBM tumbuh sekitar 3,5 persen, LPG 3 kg tumbuh 3,6 persen, pelanggan listrik bersubsidi tumbuh 3,8 persen, dan pupuk mengalami peningkatan sebesar 12,1 persen.