Program MBG Harus Tetap Dilanjutkan Meski Banyak Kasus Keracunan, Pakar Ungkap Alasannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus keracunan massal akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cipongkor, dan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat meninggalkan noktah hitam dari program perbaikan gizi demi masa depan anak, ibu menyusui dan ibu hamil.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Pasundan Bandung, Eki Baehaki mengatakan, meski ada masalah di dua kecamatan, namun tidak ada persoalan di 14 kecamatan lain di Bandung Barat. 

Baca juga: Prabowo Kembali Tekankan Pentingnya Program MBG: Masih Banyak Anak Makan Nasi Pakai Garam

Sehingga menurutnya program MBG harus tetap dilanjutkan dengan perbaikan tata kelola secara radikal. 

Mengingat program ini jadi upaya pemerintah memerangi masalah stunting, anemia hingga malnutrisi bagi generasi muda. 

Eki Baehaki adalah seorang pakar kebijakan publik dari Universitas Pasundan (Unpas) yang dikenal aktif dalam isu-isu sosial, tata kelola publik, dan pembangunan berkelanjutan. 

Ia juga merupakan penggiat Citarum Harum, sebuah gerakan revitalisasi Sungai Citarum yang sempat dinobatkan sebagai salah satu sungai terkotor di dunia.

"Sepiring makan bergizi gratis di sekolah adalah intervensi negara yang sangat dibutuhkan. Namun, niat mulia bisa runtuh oleh tata kelola yang rapuh. Program MBG harus terus dilanjutkan tetapi dengan perbaikan tata kelola yang radikal," ujar Eki kepada wartawan, Sabtu (27/9/2025).

Ia mengatakan, kasus keracunan yang berulang dalam program MBG merupakan tanda lampu merah. 

Prinsip keamanan pangan, menjaga kebersihan, memisahkan pangan menyah dan matang, prosedur memasak benar, hingga menggunakan bahan baku bersih harus berjalan konsisten. 

Eki menyebut, tata kelola disiplin jadi keniscayaan agar program MBG dapat menghasilkan kepercayaan publik, investasi politik dan kesehatan.

"Program MBG adalah investasi besar tetapi tanpa tata kelola yang disiplin, investasi itu justru bisa menghasilkan kerugian kesehatan, hilangnya kepercayaan publik, dan kegagalan politik. Walau bagaimana pun agar Program MBG harus tetap jalan maka harus ada jalan selamat bagi revitalisasi Program MBG itu sendiri," ungkap Eki.

Sejumlah murid maupun orang tua murid di SD Negeri 2 Cimarem, Bandung Barat ikut menanggapi persoalan kasus MBG. 

Salah seorang wali murid, Siti mengaku sedikit khawatir usai muncul berita soal siswa keracunan MBG. 

Namun dirinya meyakini pihak sekolah sudah melakukan pengecekan terhadap makanan sebelum disajikan kepada murid-muridnya.

"Kalau dengar dari berita ya khawatir (keracunan). Tapi guru-guru di sini (SD Negeri 2 Cimareme selalu cek makanan itu satu-satu. Jadi sebelum dikasih ke murid, dicoba dulu sama gurunya. Kalau ada yang basi, ya nggak dikasih ke murid. Itu yang membuat saya yakin makanan untuk anak saya aman," jelasnya.

Linda, ibu dari murid kelas 2 di SD Negeri 2 Cimareme, merasa terbantu dengan program MBG. Khususnya dalam hal meringankan beban untuk menyiapkan bekal makan anak di sekolah. 

"Ayeuna (adanya) program MBG janten (menjadi) tidak memberatkan beban keluarga untuk makan anak di sekolah. Sangat membantu," kata Linda.

Terkait penyediaan MBG, Linda mengusulkan agar menu makanan diperbaiki agar tak mudah basi, seperti perbaikan pengolahan dan pengemasan makanan. 

Mengingat, ada jeda beberapa jam antara waktu pembuatan MBG, dengan waktu saat menu itu disantap siswa.

Namun dia menyerahkan apapun keputusan terkait MBG kepada pemerintah.

"Kalau mau diteruskan, gimana pemerintah aja. Saya mengikuti aja," ujar Linda yang tinggal di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah.

Di sisi lain, SMP Negeri 1 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat belum terdistribusi program MBG.

Tak jauh dari SMP Negeri 1 Padalarang, ada SMK Negeri 4 Padalarang yang sudah menerima penyaluran MBG. 

Sejumlah siswa SMK ini mengaku kehadiran MBG sudah membantu mereka dalam menghemat uang jajan sekolah. 

"Selain untuk menambah gizi kami, uang jajan dari rumah juga bisa kami sisihkan untuk ditabung," kata Farid, murid kelas XI jurusan teknik elektro.