Anggota Komisi I DPR: Usulan Satu Orang Punya Satu Akun Bisa Jadi Kunci Perangi Kejahatan Anonim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN Farah Puteri Nahlia, mendukung wacana kebijakan "satu orang, satu akun media sosial" sebagai langkah strategis untuk menekan maraknya kasus penipuan daring. 

Dia menilai kebijakan tersebut menjadi kunci untuk melindungi masyarakat dari kejahatan ekonomi digital yang semakin meresahkan.

"Prioritas utama kita adalah keamanan warga di ruang digital. Kebijakan ini harus dilihat sebagai benteng pertahanan untuk melindungi masyarakat dari kerugian finansial dan psikologis akibat penipuan. Kita harus memutus rantai kejahatan ini dari akarnya, dan itu dimulai dengan meniadakan anonimitas yang disalahgunakan," ujar Farah kepada wartawan, Selasa (16/9/2025).

Politikus DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VII, yang meliputi wilayah, Kabupaten Bekasi
Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta ini menekankan bahwa akar persoalan penipuan daring adalah anonimitas serta kemudahan pelaku dalam membuat akun palsu. 

Dengan verifikasi identitas asli seperti e-KTP dan nomor telepon sah, anonimitas tersebut dapat dihilangkan. 

Menurutnya, hal ini akan membatasi ruang gerak penipu dan mempersulit praktik impersonasi terhadap figur publik, institusi, maupun kerabat korban.

"Jika terjadi penipuan, proses penelusuran oleh aparat menjadi sangat cepat. Kebijakan ini adalah langkah fundamental untuk menarik garis pertanggungjawaban yang jelas dari ruang maya ke dunia nyata," ujarnya.

Farah menilai kebijakan satu akun berbasis identitas asli tidak hanya bermanfaat untuk menekan kejahatan ekonomi digital, tetapi juga efektif melawan disinformasi terstruktur yang kerap memanfaatkan akun anonim.

"Operasi disinformasi yang merusak tatanan sosial kita sangat bergantung pada akun-akun anonim. Dengan kebijakan ini, kita tidak hanya melumpuhkan kemampuan mereka menyebar kebohongan, tetapi juga mengembalikan marwah ruang diskusi publik yang sehat dan berbasis fakta," ujarnya.

Farah memastikan komitmennya untuk mengawal kajian kebijakan tersebut, agar dapat dirumuskan secara efektif, adil, serta tetap menjunjung tinggi perlindungan data pribadi.

"Ke depan, kita perlu membangun fondasi ruang digital yang berlandaskan prinsip akuntabilitas, di mana penyalahgunaan anonimitas untuk merugikan publik tidak lagi ditoleransi. Ini adalah langkah esensial dalam perjalanan kita mewujudkan ekosistem digital yang aman, cerdas, dan berkeadaban untuk kemajuan Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR, Bambang Haryadi, mengusulkan pembuatan aturan satu orang satu akun media sosial (medsos) dan satu nomor ponsel. Bambang mengatakan bahwa media sosial (medsos) saat ini benar-benar terbuka, sehingga sulit untuk menyaring isu yang benar dan salah.

Hal tersebut disampaikan Bambang dalam merespons beredarnya isu liar tentang keponakan Presiden Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati atau Sara Djojohadikusumo, yang mundur dari anggota DPR demi menjadi menteri. 

"Jadi kita kan paham bahwa social media itu benar-benar sangat terbuka dan susah. Isu apapun bisa dilakukan di sana. Kadang kita juga harus cermat dalam menanggapi isu social media itu," ujar Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Bambang lantas berpendapat bahwa perlu ada aturan agar masyarakat Indonesia hanya memiliki satu akun di medsos. 

Dia mengklaim belajar dari Swiss yang menerapkan aturan bahwa warganya hanya boleh memiliki satu nomor telepon dan satu akun medsos saja.

"Bahkan kami berpendapat bahwa ke depan, perlu juga single account. Setiap warga negara hanya boleh memiliki satu akun. Kami belajar dari Swiss, misalnya, satu warga negara hanya punya satu nomor telepon. Hanya satu punya akun sosmed," jelasnya.