Boni Hargens: Hindari Upaya Membenturkan Rakyat dengan Aparat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis Politik Senior, Boni Hargens menilai perjuangan rakyat yang mengoreksi para perilaku anggota DPR patut diacungi jempol. 

Namun, ia menyayangkan tindakan oknum yang berupaya membenturkan masyarakat dengan TNI maupun Polri.

"Perjuangan rakyat hari ini adalah perjuangan yang mulia untuk mengoreksi watak dan perilaku para wakil mereka di parlemen. Namun, kita menyesalkan jika ada oknum tidak jelas berupaya mengail di air keruh dengan membenturkan massa rakyat dengan aparat keamanan, TNI dan Polri adalah bagian dari rakyat," kata Boni Hargens dalam keterangannya, Minggu 31 Agustus 2025.

Boni Hargens menilai TNI-Polri bukan musuh rakyat. Ia pun meminta agar masyarakat saling memperjuangkan demokrasi yang lebih baik.

"Mereka bukan musuh rakyat. Maka, perlu ada kesalingpahaman dan bahu-membahu dalam memperjuangan kehidupan demokrasi yang lebih baik," katanya.

Selama karirnya, Boni Hargens dikenal sebagai akademisi dan pengamat politik, Boni aktif dalam pembangunan demokrasi dan media.

Ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Negara (LKBN) Antara.

Meraih gelar Doktor dalam Kebijakan Publik dan Administrasi dari Walden University, AS, Boni Hargens juga adalah mantan dosen Universitas Indonesia dan Universitas Petra.

Pria kelahiran Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT) ini mendirikan Lembaga Pemilih Indonesia (LPI ) dan menjadi direkturnya saat ini.

Kasus Affan Jangan Terulang Lagi

Di sisi lain, Boni mengecam insiden tewasnya Affan Kurniawan, salah seorang pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob. Namun, langkah Polri dinilai tegas karena langsung menindaklanjuti kasus tersebut.

"Kita mengutuk tindakan oknum dalam kematian saudara kita Affan Kurniawan, dan Polri sudah menyatakan dengan tegas komitmen untuk memperbaiki  kinerja," katanya.

"Kita semua menjadi saksi sejarah bahwa hal macam ini tidak boleh lagi terjadi di masa depan. Sebagaimana ditegaskan Kapolri Listyo Sigit sebelumnya bahwa Polri yang humanis adalah polri yang dikehendaki rakyat,maka komitmen itu harus dihargai," ujar dia.

Direktur Eksekutif LPI itu mengatakan rakyat Indonesia berhak menyampaikan protes maupun aspirasinya kepada para pejabat negara. Namun, harus disampaikan dengan cara yang baik.

"Rakyat berhak bersuara dan menyatakan protes karena konstitusi membolehkan itu dan karena rakyatlah pemilik kekuasaan, Namun, kita tidak mau rakyat dijadikan mainan oleh penumpang gelap yang ingin menghancurkan institusi negara," ujarnya.

Ia meminta agar masyarakat tidak terpecah belah dan selalu menciptakan demokrasi yang mendukung rakyat itu sendiri. 

"Apapun bentuk gerakan rakyat hari ini, negara sudah seharusnya melihat itu sebagai masukan yang baik dan belajar dari perisitwa ini untuk perbaikan yang substantif ke depan dalam rangka menempatkan rakyat sebagai tujuan teleologis dari kehidupan berdemokrasi," pungkasnya.