Massa Demo DPR Menutup Jalan Tol, Pengendara dari Semanggi Arah Bandara Soekarno-Hatta Putar Balik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025), berimbas langsung pada arus kendaraan menuju Bandara Soekarno-Hatta atau Soetta. 

Jalur Tol Dalam Kota arah Slipi–Bandara ditutup total setelah massa memenuhi ruas jalan dan menutup akses dengan pembatas.

Pantauan Tribunnews pukul 15.08 WIB, kendaraan yang hendak menuju arah Bandara Soetta terpaksa diputar balik melalui jalur contra flow dengan pengawalan polisi lalu lintas.

Rekayasa ini menyebabkan antrean panjang kendaraan pribadi, bus pariwisata, hingga truk di sekitar Senayan.

Sementara arus dari arah Slipi menuju Cawang juga dialihkan. Kendaraan diminta keluar di gerbang tol depan Gedung BPK dan diarahkan masuk kembali lewat jalur arteri biasa.

Situasi kian semrawut lantaran hujan turun dengan intensitas sedang, namun massa aksi tetap bertahan di sekitar gedung DPR.

Polisi masih melakukan pengamanan di lokasi sekaligus berupaya menertibkan lalu lintas yang lumpuh.

Adapun demonstrasi sempat membakar ban dan melempar botol serta petasan ke arah halaman Gedung DPR.

Untuk diketahui, pagi hari tadi, ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja hadir dalam aksi ini untuk menyuarakan enam tuntutan utama.

1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM). Buruh menuntut penghapusan sistem kerja alih daya dan meminta kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen.

2. Stop PHK. Pemerintah diminta segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak terjadi.

3. Reformasi Pajak Perburuhan. Tuntutan mencakup kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7.500.000 per bulan, penghapusan pajak atas pesangon, THR, JHT, serta penghentian diskriminasi pajak terhadap pekerja perempuan yang telah menikah.

4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. Buruh menolak mekanisme omnibus law dan mendesak agar RUU Ketenagakerjaan menjamin kepastian kerja, upah layak, serta perlindungan sosial.

5. Sahkan RUU Perampasan Aset. Tuntutan ini dianggap penting sebagai langkah konkret dalam pemberantasan korupsi.

6. Revisi RUU Pemilu. Buruh mendesak adanya perombakan sistem Pemilu 2029 agar lebih demokratis, adil, dan partisipatif.