KPK Sita Toyota Land Cruiser VX-R dari Sesditjen Binwasnaker & K3 Terkait Kasus Pemerasan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil Toyota Land Cruiser VX-R dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Sesditjen Binwasnaker & K3) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Chairul Fadhly Harahap (CFH). 

Toyota Land Cruiser VX-R adalah varian mewah dari SUV legendaris Toyota yang dirancang untuk menghadirkan kemewahan, ketangguhan, dan teknologi canggih dalam satu paket.

Cocok untuk medan berat maupun perjalanan urban, VX-R menjadi pilihan utama bagi mereka yang menginginkan performa tinggi dan kenyamanan premium.

Penyitaan ini terkait dengan dugaan tindak pidana pemerasan dalam penerbitan sertifikat K3 di lingkungan Kemnaker.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi penyitaan tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (27/8/2025). 

"Kendaraan itu kita amankan dari pihak saudara CFH salah satu pejabat di Kemnaker," ujarnya.

Budi menjelaskan, penyidik menduga aset tersebut berasal dari tindak pidana pemerasan. 

"Penyidik menduga bahwa aset tersebut berasal ataupun terkait dengan tindak pemerasan dalam penerbitan sertifikat K3 di Kemnaker," lanjutnya.

KPK akan segera menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Chairul Fadhly untuk mengkonfirmasi kepemilikan dan keterkaitan kendaraan tersebut dengan perkara yang sedang diusut.

Peran Sesditjen dalam Konstruksi Perkara

Berdasarkan keterangan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pada Jumat (22/8/2025), nama Chairul Fadhly Harahap muncul dalam konstruksi perkara sebagai salah satu penyelenggara negara yang diduga turut menerima aliran dana hasil pemerasan.

Dalam perkara ini, KPK mengungkap adanya aliran uang sebesar Rp81 miliar dari selisih biaya pengurusan sertifikat K3 yang tidak disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Uang haram tersebut kemudian diduga dibagikan ke sejumlah pejabat di lingkungan Kemnaker.

"Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu Saudara CFH berupa satu unit kendaraan roda empat," ungkap Asep Guntur saat konferensi pers.

Chairul Fadhly Harahap, yang menjabat sebagai Sesditjen Binwasnaker dan K3 sejak September 2024, ditetapkan sebagai salah satu dari delapan penyelenggara negara yang diduga menerima aliran dana dalam kasus ini.

Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 20–21 Agustus 2025, di mana tim mengamankan 14 orang. 

Dari jumlah tersebut, KPK telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) dan Dirjen Binwasnaker dan K3 Fahrurozi (FRZ).

Para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Usai Pemerasan K3, Immanuel Ebenezer Kini Terancam Terjerat Perintangan Penyidikan, Ini Alasannya

Berikut ini daftar 11 tersangka dalam kasus ini:

1.⁠ ⁠Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022–2025
2.⁠ ⁠Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022–sekarang
3.⁠ ⁠Subhan selaku Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020–2025
4.⁠ ⁠Anitasari Kusumawati selaku Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020 sampai sekarang
5.⁠ ⁠Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI
6.⁠ ⁠Fahrurozi selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025 sampai sekarang
7.⁠ ⁠Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025
8.⁠ ⁠Sekarsari Kartika Putri selaku Subkoordinator
9.⁠ ⁠Supriadi selaku Koordinator
10.⁠ ⁠Temurila selaku pihak PT KEM Indonesia
11.⁠ ⁠Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia