OTT KPK Wamennaker RI Immanuel Ebenezer, Pengamat: Menanti Komitmen Prabowo Basmi Korupsi

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai diciduknya Wakil Menteri Tenaga Kerja RI (Wamennaker) Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan tantangan bagi Presiden RI Prabowo Subianto dalam membuktikan komitmen membasmi korupsi.

Korupsi sendiri merupakan kejahatan luar biasa dengan dampak yang destruktif, meluas, dan sistemik terhadap masyarakat, negara, dan pemerintahan, seperti kebocoran anggaran negara (sekaligus kerugian) dalam jumlah yang besar hingga tingginya angka kemiskinan.

Efriza pun menilai bahwa kasus korupsi di Indonesia yang baru saja merayakan 80 tahun kemerdekaannya ini sudah luar biasa kronis.

Hal ini dia sampaikan ketika menjadi narasumber dalam tayangan Kode-kode Prabowo sebelum Wamenaker Dicokok KPK, Pakar: Presiden Harus Ganti Preman Politik yang diunggah di kanal YouTube Tribunnews, Kamis (21/8/2025).

"Jadi kalau berbicara saat ini, tentu saja momennya kita masih hari kemerdekaan, 80 tahun Indonesia merdeka, korupsi di Indonesia masuk stadium 4 dan itu luar biasa kronis sekali," kata Efriza.

Menurut Efriza, Prabowo sudah beberapa kali mengutarakan komitmen dalam memberantas korupsi. 

Sehingga, kasus Noel —sapaan akrab Immanuel Ebenezer— harus menjadi bentuk pembuktian bagi Prabowo untuk mewujudkan komitmennya.

"Dan kasus Ebenezer ini adalah tantangan bagi Pak Prabowo sebagai Presiden. Pertama, tantangannya adalah bagaimana ia membuktikan dirinya, komitmennya, konsistensi perilaku dan bicaranya. Ia menyatakan di berbagai forum," papar Efriza.

"Yang pertama adalah forum ketika di Partai Golkar di bulan November, sebelumnya juga di bulan Juni dan Desember. Dan yang terbaru adalah tepatnya saat ini atau di Agustus," imbuhnya.

"Apa yang dinyatakan oleh Pak Prabowo? Ia menyatakan akan memproses, utamanya ia tidak akan membela anggotanya Gerindra yang melakukan tindakan korupsi, dianggap tindakan keliru, dan itu yang akan dilakukan oleh dirinya," tegasnya.

OTT KPK

Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer, terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dimulai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Rabu (20/8/2025) malam.

Baca juga: Wamenaker RI Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Rocky Gerung: Beban Jokowi dan Prabowo

Pada Kamis (21/8/2025), Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto telah membenarkan bahwa Noel ditangkap di Jakarta.

Fitroh mengungkap, operasi senyap ini terkait dugaan tindak pidana pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di lingkup Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker RI).

Sertifikasi K3 adalah proses pengakuan resmi yang diberikan kepada individu atau organisasi yang telah memenuhi standar kompetensi dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Sementara itu, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut barang bukti yang diamankan meliputi uang tunai dan 22 kendaraan mewah yang terdiri dari 15 mobil dan 7 motor, termasuk Nissan GT-R R35 “Godzilla”, Ducati, dan Vespa.

KPK juga telah menyegel ruangan di kantor Kemnaker RI sebagai bagian dari penyidikan dan mengamankan sejumlah uang. 

Total, KPK mengamankan 14 orang dalam operasi senyap ini, termasuk Immanuel Ebenezer dan seorang pejabat eselon II di Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Pemeriksaan intensif terhadap para pihak masih berlangsung, dan status hukum mereka akan ditentukan dalam waktu 1x24 jam setelah OTT diumumkan.

Konferensi pers dijadwalkan pada Jumat siang (22/8/2025) untuk mengungkap konstruksi perkara dan kronologi OTT.

“Konstruksi perkara dan kronologi kegiatan tangkap tangan ini akan disampaikan lengkap dalam konferensi pers, insyaallah besok siang,” ujar Budi, Kamis.

Immanuel Ebenezer sendiri merupakan kader Partai Gerindra.

Ia bergabung dengan partai tersebut pada 2023, setelah mengalihkan dukungan dari kelompok relawan Jokowi Mania dan Ganjar Mania ke relawan Prabowo Mania 08 untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Kemudian, Noel dilantik menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI (Wamennaker), mendampingi Menteri Tenaga Kerja RI (Menaker) Yassierli pada 21 Oktober 2024, dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Status Noel sebagai Wamenaker RI menambah panjang daftar pejabat pemerintahan Indonesia yang terlibat korupsi.

Apakah Prabowo Sejalan dengan Komitmennya?

Efriza juga menanti apakah Prabowo sejalan dengan komitmennya, apalagi ada tiga momen yang bisa dinilai sebagai preseden buruk dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

Yakni, pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, abolisi untuk Mantan Menteri Perdagangan RI Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), serta Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto yang mendapat diskon vonis, rentetan remisi, dan pembebasan bersyarat.

"Dan apa yang kita bisa lihat apakah komitmen Pak Prabowo ini sesuai atau tidak. Karena kita melihat kemarin ada kasus gonjang-ganjing, abolisi, amnesti, kemudian remisi terhadap Setya Novanto," jelas Efriza.

Di satu sisi, kata Efriza, pemberian amnesti dan abolisi dapat dilihat bahwa Prabowo tak mau terjerat dalam politik balas dendam pendahulunya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Namun di sisi lain, tiga momen itu juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Ini artinya ada permasalahan-permasalahan di publik yang menjelaskan bahwa Presiden Prabowo satu sisi memang tidak ingin terlibat politik balas dendam eranya Jokowi," tuturnya.

"Di sisi lain, ada kekhawatiran, dalam hal ini KPK, [upaya] menyelesaikan persoalan korupsi karena itu tantangannya," ujar Efriza.

Namun, Efriza juga salut kepada KPK yang berani menggelar OTT di tengah adanya abolisi dan amnesti yang diberikan kepada terpidana kasus korupsi.

"Tapi buat KPK saya akui, saya mengapresiasi dan efektivitas independensi dari KPK ini benar-benar luar biasa. Mereka, ketika terjadi abolisi, amnesti, masih melakukan operasi tangkap tangan," tegas Efriza.

Penangkapan Immanuel Ebenezer, menurut Efriza, menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk menunjukkan bahwa partainya, Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), adalah partai yang bersih.

"Dan jangan lupakan ini kadernya Gerindra dan sudah waktunya Prabowo menunjukkan Gerindra itu bersih," kata Efriza.

Komitmen Pemberantasan Korupsi yang Pernah Dilontarkan Prabowo

Adapun Prabowo sudah beberapa kali menyatakan akan memberantas korupsi di Indonesia sejak dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 lalu, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pidato pelantikan Presiden RI 20 Oktober 2024

Prabowo menyatakan komitmen untuk memberantas korupsi, kolusi, dan penyimpangan di pemerintahan saat menyampaikan pidato pelantikan sebagai Presiden 2024-2029 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 20 Oktober 2024.

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan perlunya keteladanan dari pimpinan dan menggunakan metafora “ikan busuk dari kepala.”

2. Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2 Juni 2025

Prabowo pernah memberikan peringatan, korupsi akan ditindak tanpa pandang bulu dan menjadi agenda prioritas pemerintahannya.

Hal ini dia sampaikan dalam pidato upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta pada 2 Juni 2025.

3. Pidato kenegaraan 15 Agustus 2025

Dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPR RI, Jakarta, 15 Agustus 2025, Prabowo menegaskan pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah korupsi.

Ia menyatakan bahwa kekuasaan tanpa pengawasan cenderung korup secara absolut, sehingga pemerintahannya akan memperkuat mekanisme pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Prabowo menekankan bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu prioritas utama pemerintahannya, dengan fokus pada penegakan hukum yang tegas dan transparan.

Tanggapan Prabowo tentang OTT KPK yang Menjerat Immanuel Ebenezer

Presiden RI Prabowo Subianto telah mengetahui informasi ditangkapnya Immanuel Ebenezer dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. 

"Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum," kata Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025).

"Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya," sambungnya. 

(Tribunnews.com/Rizki A.) (Wartakotalive.com/Alfian Firmansyah)