Wamen P2MI Ungkap Ada Potensi Qatar Serap Banyak Pekerja Migran Profesional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla melangsungkan pertemuan bilateral dengan delegasi pemerintah Qatar yang diwakili Undersecretary of Ministry of Labour, Sheikha Najwa bint Abdulrahman Al Thani di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (9/7/2025).

Dalam rapat bilateral itu, sejumlah poin penting yang dibahas antara lain peningkatan kompetensi, hingga sistem penempatan pekerja migran.

"Salah satunya terkait peningkatan kompetensi, kemudian sistem penempatan, dan lain sebagainya," kata Dzulfikar di sela pertemuan.

Ia menegaskan pembahasan juga berkutat pada memastikan pelindungan para pekerja migran Indonesia yang ada di Qatar, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. 

Perihal peluang penempatan PMI di Qatar, Dzulfikar mengungkap negara yang terletak di semenanjung Arab, Asia Barat ini, lebih membutuhkan banyak tenaga kerja di bidang profesional ketimbang sektor domestik rumah tangga.

Baca juga: Kemenperin-Kementerian P2MI Siap Cetak Pekerja Migran Profesional Bidang Industri

Ini karena jumlah penduduk mereka yang hanya sekitar 200 ribu jiwa.

Di sisi lain pemerintah Indonesia memiliki moratorium untuk penempatan sektor domestik untuk negara-negara di kawasan Timur Tengah.

"Kebutuhan profesional mereka ternyata lebih tinggi ketimbang domestik, karena penduduk mereka itu kurang lebih hanya sekitar 200 ribu orang," katanya.

Berdasarkan data paparan dalam rapat tersebut, ada sebanyak 6.465 warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Qatar. Dengan rincian gender, 4.758 laki-laki dan 1.707 perempuan.

Baca juga: Menteri P2MI Ungkap 95 Persen Kasus Kekerasan yang Dilaporkan Berasal dari Pekerja Migran Ilegal

Jika mengacu pada data kependudukan Qatar dan jumlah WNI yang bekerja di negara itu, Dzulfikar menyimpulkan adanya kebutuhan pekerja migran profesional yang cukup tinggi di negara beribukota Doha itu.

Kebutuhan tenaga kerja itu kebanyakan untuk sektor formal, seperti kesehatan, konstruksi, infrastruktur, blockchain hingga operator untuk bidang Artificial Intelligence (AI).

"Mereka sudah sampaikan di awal bahwa kebutuhan mereka di sektor formalitas, salah satunya tadi di sektor kesehatan, faktur, kemudian ada blockchain, kemudian ada operator untuk artificial intelligence," ujarnya.

Namun untuk jumlah pastinya, kedua otoritas belum sampai pada pembahasan tersebut. Pembahasan dalam pertemuan ini masih bersifat teknis seputar kesepakatan-kesepakatan dari sisi kebijakan.

"Kalau kita lihat rasio penduduk yang di sana ada 200 ribu, kemudian pekerja kita ada kurang lebih 3 ribu, berarti kalau dibandingkan dengan rata-rata negara Timur Tengah yang lain itu lumayan tinggi minatnya," katanya.