Retret Kepala Daerah Banjir Kritikan, Wamendagri: Perusahaan 10 Pegawai Saja Butuh Outbound

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menanggapi kritikan-kritikan yang ditujukan terhadap program Retret Kepala Daerah.

Baik gelombang I di Akmil Magelang, Jawa Tengah (Jateng), maupun Retret Kepala Daerah Gelombang II di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumedang, Jawa Barat (Jabar), mendapatkan sejumlah kritikan.

Menurut Bima Arya, para pelontar kritik menganggap retret sangat militeristik dan bisa membangkitkan ideologi militer.

Bima Arya pun menjelaskan bahwa yang diambil dari retret kepala daerah ini adalah nilai disiplin dan konsistensi. 

"Retret dianggap terlalu militeristik, dianggap membangkitkan kembali ideologi militer, penjelasannya tegas, jelas, dan lugas," kata Bima Arya di Lapangan Parade IPDN, Jatinangor, Sumedang, Senin (23/6/2025), dilansir TribunJabar.id.

"Satu hal selain pemahaman tentang program dan tugas pokok, yang sangat penting untuk kita kuatkan adalah disiplin dan konsisten," sambungnya.

Bima Arya menggunakan pengandaian sebuah perusahaan dengan jumlah pegawai 10-50 orang yang pada suatu waktu juga membutuhkan kegiatan outbound untuk kembali menyatukan visi perusahaan.

Tak beda halnya dengan pemerintahan yang besar di Indonesia, perlu hal serupa untuk menyatukan visi demi mencapai target.

"Kami sampaikan kepada semua yang mengeritik, perusahan dengan anggota 10, 30, 50 orang saja, perlu outbound, perlu untuk retret, konsolidasi organisasi, mematikan semuanya satu frekuensi untuk mencapai target," jelas Bima Arya.

"Apalagi sinergi untuk mengabdi kepada rakyat. Jangan pernah ragu, bahwa retret jauh dari ideologi militer, bahwa yang diambil hanya disiplin dan konsisten," imbuhnya.

Bima Arya menyebutkan bahwa Indonesia dari segi intelegensi penduduknya, tidak kalah dengan negara-negara lain.

Baca juga: Tak Lagi di Akmil Magelang, Ini Alasan Retret Kepala Daerah II Digelar di Kampus IPDN Sumedang

Namun, lanjut Bima Arya, yang kurang dari bangsa ini yaitu disiplin dan konsisten. 

"Kita tidak kalah dengan Cina, Taiwan, Singapura, dalam intelegensi, intelektual, kecerdasan. Tapi yang harus kita kejar adalah disiplin dan konsisten," ucap Bima Arya.

"Ketika bertemu dengan pemimpin bangsa lain, tidak ada yang tidak on-time (tepat waktu), presisi tepat waktu," lanjutnya.

Bima Arya lantas mengungkapkan bahwa setelah retret pertama, pihaknya berkeliling ke daerah-daerah menghadiri Musrenbang dan penetapan RPJMD.

Disebutkan Bima Arya bahwa banyak perubahan yang terjadi, di antaranya soal waktu yang tepat. 

"Kami berkeliling untuk menghadiri Musrenbang, RPJMD, kami lihat dampak retret, jam 8 jadwalnya, Gubernur sudah minta kepada daerah hadir 7.30," ungkap Bima Arya.

"Kita tinggalkan budaya tidak pasti, presisi adalah awal dari kepastian kita," tambahnya.

Materi Retret Kepala Daerah Gelombang II

Dalam retret yang dilangsungkan pada 22-26 Juni 2025 ini, para peserta akan mendapatkan materi tentang tugas pokok dan fungsi kepala daerah, program prioritas hingga kolaborasi antar pemimpin. 

"Materi sama substansinya sama. Kesatu, pemahaman umum tugas kepala daerah. Kedua, program prioritas termasuk pemberantasan korupsi. Ketiga, saling mengenal untuk kolaborasi," ujar Bima Arya, dilansir TribunJabar.id.

Bima Arya memaparkan bahwa evaluasi dari Gelombang I di Magelang pada Februari 2025 lalu, yakni kolaborasi bagian yang penting dari retret itu, yang mana kepala daerah mengenal kepala daerah lainnya sehingga terjadi sinergi. 

"Yang penting dari gelombang pertama adalah saling mengenal dan sinergi di lapangan," terangnya.

Adapun para kepala daerah di retret gelombang II ini juga menginap di asrama tempat praja tingkat akhir.

Satu kamar untuk dua orang kepala daerah tingkat bupati-wali kota.

Sementara itu, untuk gubernur, satu orang satu kamar. 

"Tidak boleh didampingi oleh ajudan, maupun publikasi. Semua mengikuti rangkaian ini," jelas Bima. 

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Wamendagri Bima Arya Mengonter Kritikan Soal Retret Kepala Daerah Bangkitkan Ideologi Militeristik

(Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunJabar.id/Kiki Andriana)