AHY Soal Isu Pemakzulan Gibran: Nggak Deh Saya Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo

​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons soal makin gencarnya Forum Purnawirawan TNI untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI (Wapres).

Baca juga: Sekjen Golkar: Mas Gibran Bisa Belajar Bersikap terhadap Ibu Megawati yang Lebih Senior

Kekinian, Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat ke Sekretaris Jenderal MPR dan DPR untuk menyuarakan pemakzulan tersebut.

Menyoal hal tersebut, AHY mengaku dirinya enggan mengomentari lebih jauh, pasalnya, dia mengaku belum pernah membaca isu tersebut secara rinci.

"Nggak deh, saya nggak masuk komentar ke sana ya. Saya rasa. Saya belum melihat, saya belum baca secara khusus sehingga saya tidak ingin komentar terlalu jauh ke sana," kata AHY kepada awak media saat ditemui di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

Terpenting kata AHY, saat ini partai Demokrat yang notabene ada kadernya di pemerintahan akan lebih fokus terlebih dahulu dalam mengawal program pemerintahan Prabowo Subianto.

Kata dia, para kader partai Demokrat yang tergabung di dalam kabinet sebagai menteri akan lebih mementingkan fokus terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

"Yang jelas kami fokus untuk mengawal pemerintahan Pak Prabowo Subianto yang saya sendiri, termasuk teman-teman sejumlah kader Demokrat juga tengah mengemban amanah di pemerintahan," kata dia.

Baca juga: Muncul Usulan Reuni Tokoh Bangsa: Megawati Masak Nasi Goreng untuk Jokowi, Prabowo, Gibran, dan SBY

Adapun beberapa kader partai Demokrat yang tergabung dalam pemerintahan yakni, AHY sebagai Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Teuku Riefky Harsya sebagai Menteri Ekonomi Kreatif.

Selanjutnya, Iftitah Sulaiman sebagai Menteri Transmigrasi dan Ossy Darmawan sebagai Wakil Menteri ATR/BPN. Atas hal tersebut, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu secara tegas menyatakan, enggan lebih jauh untuk menyoroti persoalan tersebut.

"Saya rasa kita fokus ke sana lah, supaya, ya kita kawal betul karena program-program kebijakan-kebijakan yang harus diwujudkan juga pasti dinantikan oleh masyarakat luas," ujar dia.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI sebelumnya mendesak agar proses pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat.

Forum tersebut bahkan sudah menyurati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Baca juga: Menko AHY Paparkan Empat Prioritas Pembangunan Infrastruktur  

Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani.

"Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," demikian bunyi surat tersebut. 

Ada empat purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni: 

1. Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi
2. Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan
3. Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto
4. Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto