Job Fair di Bekasi Ricuh, Dedi Mulyadi Siapkan Sistem Lamar Kerja Tanpa Datang ke Lokasi Rekrutmen

TRIBUNNEWS.COM - Job fair yang diselenggarakan di Gedung Convention Center President University, Jababeka, Cikarang Utara, pada Selasa (27/5/2025) lalu, ricuh.

Job fair tersebut digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dengan tajuk Job Fair Pasti Kerja Expo.

Saat itu, diperkirakan ada sekitar 25.000 pencari kerja memadati gedung untuk berebut 2.517 lowongan yang ditawarkan oleh 64 perusahaan.

Padahal, kapasitas tempat itu hanya 3.000 orang.

Bahkan, parkir yang disediakan di lokasi acara penuh, sehingga ada kendaraan terparkir di sejumlah pertokoan, trotoar hingga bahu jalan.

Kericuhan pun pecah saat sejumlah pencari kerja menyerbu masuk ke dalam area expo. 

Para pencari kerja tersebut terlibat aksi saling pukul ketika berebut kode quick response (QR), hingga menyebabkan kepanikan.

Beberapa peserta, dilaporkan pingsan akibat terhimpit massa saat kericuhan terjadi.

Petugas keamanan pun tampak kewalahan mengendalikan massa yang sudah antre sejak dini hari.

Mengenai penanganan masalah, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM menyebut telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong penyerapan lapangan kerja.

Salah satunya adalah menyiapkan konsep sistem lamaran kerja tanpa harus datang langsung ke lokasi rekrutmen.

Baca juga: Job Fair di Bekasi Ricuh, CELIOS: Bukti Pemerintah Tak Serius Fasilitasi Kenyamanan Pencari Kerja

"Nanti perusahaan cukup melihat database yang ada dalam sistem data Ketenagakerjaan di Jawa Barat. Nanti orang-orang yang punya kualifikasi sesuai dengan spesifikasi industrinya, akan diundang," kata Dedi, Jumat (30/5/2025), dikutip dari TribunJakarta.com.

Dedi mengatakan, lamaran kerja tersebut akan memanfaatkan sistem database ketenagakerjaan milik Provinsi Jawa Barat.

Kemudian, pelamar yang memiliki kualifikasi sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan, akan dipanggil untuk wawancara kerja.

"Ini adalah cara-cara kami untuk menyelesaikan berbagai problem pengangguran di Jawa Barat," kata Dedi.

Sebelumnya, Pengamat Ketenagakerjaan Tadjuddin Noer Effendi menilai kericuhan yang terjadi pada job fair Bekasi menandakan banyaknya masyarakat yang butuh pekerjaan.

Dalam hal ini, menurutnya, pemerintah belum cukup sigap menciptakan lapangan kerja, sehingga bursa kerja yang digelar hampir selalu dipadati pencari kerja.

"Itu indikasi sebenarnya, masyarakat kita itu sedang membutuhkan peluang kerja sebenarnya. Sebab angka pengangguran kita kan meningkat, menurut BPS (Badan Pusat Statistik)," kata Tadjuddin.

Tadjuddin pun memperkirakan, pelaksanaan bursa kerja pasti akan selalu dipadati peserta dimanapun tempatnya.

Hal ini seiring dengan banyaknya orang yang masuk ke pasar kerja setiap tahun, dan bertambahnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Di mana saja itu bisa meledak, karena itu merupakan fenomena yang meluas, apalagi PHK terus meningkat."

"Nah, setiap tahun, angkatan kerja yang siap masuk ke pasar kerja itu kira-kira 3 juta sampai 3,5 juta," jelas Tadjuddin.

Respons Kemnaker

Terkait kericuhan yang terjadi di Job Fair Bekasi itu, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Sunardi Manampiar Sinaga mengatakan bahwa sejatinya job fair itu memang bentuk konsolidasi peluang kerja dalam satu tempat.

Sehingga, sangat memungkinkan kedatangan pengunjung dalam jumlah besar.

"Hal ini berbeda dengan proses lamaran kerja konvensional yang dilakukan langsung ke perusahaan, yang tidak menimbulkan keramaian karena prosesnya tersebar dan bersifat individual," katanya, Jumat (30/5/2025).

Maka dari itu, Sunardi berharap penyelenggara job fair juga mengadakan evaluasi terhadap acara, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Kendati demikian, Sunardi tetap mengapresiasi Pemda Kabupaten Bekasi yang telah berinisiatif menggelar job fair tersebut.

"Kami memahami tingginya antusiasme masyarakat dalam mencari peluang kerja dan melihat peristiwa ini sebagai cerminan bahwa kebutuhan terhadap informasi dan akses kerja masih sangat besar."

"Sehingga penyelenggaraan job fair harus direncanakan dengan matang dan sebaik mungkin," ungkapnya.

Sunardi menambahkan, tingginya animo masyarakat terhadap job fair sangat bisa dimengerti, terutama dari kalangan angkatan kerja baru, seperti lulusan SMA/SMK maupun perguruan tinggi.

Juga masyarakat yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan kembali pasca resign atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). 

"Job fair merupakan salah satu bentuk fasilitasi pemerintah dalam mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja di satu tempat."

"Oleh karena itu, tentu penyelenggaraannya harus dirancang secara baik dan tertib," ujarnya.

Kemnaker pun mencatat bahwa angkatan kerja Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2025, jumlah angkatan kerja mencapai lebih dari 149 juta orang, meningkat sekitar 2 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan ini utamanya disumbang oleh lulusan baru dari tingkat SMA/SMK hingga perguruan tinggi," jelasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Saat Pengangguran Banyak dan Job Fair Ricuh, KDM Kembangkan Sistem Lamar Kerja Tanpa ke Lokasi

(Tribunnews.com/Rifqah/Rahmat Fajar) (TribunJakarta.com/Pebby Adhe)