Soal Wacana TNI Jaga Kejaksaan, Hidayat Nur Wahid Ingatkan Jangan Sampai Hambat Penegakan Hukum

TRIBUNNEWS.COM- Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyatakan sikapnya yang menghormati wacana mengenai keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga Kejaksaan di seluruh Indonesia.

Kebijakan ini, menurut Hidayat, merupakan hasil kesepakatan internal antara Kejaksaan dan TNI.

Hidayat menjelaskan bahwa hingga saat ini, ia belum mendengar adanya penolakan dari Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan tersebut.

 "Karena secara prinsip itu kan kesepakatan internal antara Kejaksaan dan TNI."
 
 "Selama ini kita tidak mendengar presiden sebagai panglima tertinggi mengoreksi."

"Bisa diartikan presiden dalam tanpa kutip tidak mempersoalkan," kata Hidayat dilansir Tribun Jakarta, Minggu (18/5/2025).

Sebagai panglima tertinggi, presiden memiliki kewenangan untuk mengoreksi kebijakan tersebut, namun Hidayat menilai tidak ada indikasi bahwa presiden mempersoalkan hal ini.

Pentingnya Penegakan Hukum

Meski mendukung kebijakan tersebut, Hidayat mengingatkan agar keterlibatan TNI dalam menjaga Kejaksaan tidak mengganggu atau menghambat proses penegakan hukum.

"Jangan sampai pengawalan itu justru membuat kinerja Kejaksaan menjadi tidak maksimal dalam penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi," tegasnya.

Hidayat berharap bahwa kehadiran TNI di Kejaksaan dapat memperkuat komitmen dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Seharusnya, ini justru dalam rangka untuk menguatkan komitmen pemberantasan korupsi," pungkasnya.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).