Muncul Petisi Desakan Agar Menkes Budi Gunadi Sadikin Dicopot, Sudah Ditandatangani 5.735 Orang

Tayang: Minggu, 18 Mei 2025 20:38 WIB

Editor: willy Widianto

Muncul Petisi Desakan Agar Menkes Budi Gunadi Sadikin Dicopot, Sudah Ditandatangani 5.735 Orang

Tribunnews.com/ Chaerul Umam

POLEMIK MUTASI DOKTER - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan mutasi Dr. Piprim Basarah Yanuarso SpA(K), staf pengajar senior di Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM, Jakarta, dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke RS Fatmawati. Budi menegaskan, mutasi yang dilakukan sejak enam bulan lalu merupakan bagian dari upaya menciptakan pemerataan serta menghapus praktik-praktik yang tidak sehat dalam sistem layanan kesehatan nasional.

Baca Selanjutnya:

Komisi XI DPR RI: Pentingnya Penguatan Regulasi Program Jasa Raharja Sebagai Asuransi Sosial

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Linimasa media sosial dihebohkan dengan munculnya petisi mengenai desakan agar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin diganti. Dalam petisi di change.org tersebut sudah ada 5.735 orang yang menandatangani.

Petisi dibuat pada 4 Mei 2025 dengan pengusul pertama kali adalah Sekretariat Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa.

Dalam keterangan di petisi tersebut menyerukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengganti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Selama masa jabatannya Menkes dianggap telah mengeluarkan kebijakan dan pernyataan yang tidak berpihak kepada rakyat, tidak berdasar pada data ilmiah dan mencederai nilai-nilai profesionalisme kesehatan.

PETISI MINTA MENKES DGANTI - Linimasa media sosial dihebohkan dengan munculnya petisi mengenai desakan agar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin diganti. Dalam petisi di change.org tersebut sudah ada 5.372 orang yang menandatangani.

Petisi dibuat pada 4 Mei 2025 dengan pengusul pertama kali adalah Sekretariat Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa.

Dalam keterangan di petisi tersebut menyerukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengganti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Selama masa jabatannya Menkes dianggap telah mengeluarkan kebijakan dan pernyataan yang tidak berpihak kepada rakyat, tidak berdasar pada data ilmiah dan mencederai nilai-nilai profesionalisme kesehatan. — PETISI MINTA MENKES DGANTI - Linimasa media sosial dihebohkan dengan munculnya petisi mengenai desakan agar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin diganti. Dalam petisi di change.org tersebut sudah ada 5.372 orang yang menandatangani. Petisi dibuat pada 4 Mei 2025 dengan pengusul pertama kali adalah Sekretariat Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa. Dalam keterangan di petisi tersebut menyerukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengganti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Selama masa jabatannya Menkes dianggap telah mengeluarkan kebijakan dan pernyataan yang tidak berpihak kepada rakyat, tidak berdasar pada data ilmiah dan mencederai nilai-nilai profesionalisme kesehatan. (Tangkapan layar Change.org)

Salah satu yang disoroti dalam petisi tersebut adalah kebijakan sepihak menghentikan pendidikan dokter spesialis (PPDS), membuat pernyataan tidak pantas dan merendahkan profesi kesehatan, mendukung pembukaan fakultas kedokteran tanpa rencana distribusi SDM, kinerja lemah dalam memperbaiki indikator kesehatan nasional, meminta dan mendorong rakyat membeli asuransi swasta serta promosi kebijakan melalui influencer.

Selain kemunculan petisi tersebut, sebelumnya ratusan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) keluarkan pernyataan resmi merespon kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ada 146 guru besar yang menandatangani pernyataan kekecewaan tersebut.

Guru Besar Tetap Ilmu Penyakit Dalam FKUI Prof DR dr Iris Rengganis Sp.PD-KAI mengatakan pihaknya merasa prihatin atas kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kemenkes.

Kata dr Iris, kebijakan tersebut justru berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. "Kami para Guru Besar FKUI bersama dokter dan akademisi kedokteran di seluruh Indonesia, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kemenkes yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis, sehingga berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat," kata dr Iris dalam konferensi pers di Salemba Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025) lalu.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Aji Muhawarman saat dikonfirmasi Tribun melalui pesan Whatsapp terkait kemunculan petisi tersebut belum merespon. Pesan Whatsapp yang dikirim Tribun centang dua namun belum berbalas.