Kapolri Jamin Keamanan Untuk Investor: Kita Tindak Tegas Setiap Tindakan Premanisme

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan jaminan kepada para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Dia meminta para investor tak perlu khawatir terkait aksi-aksi premanisme, karena ada Polri yang akan menindak tegas para pelaku.

"Terkait dengan investasi, tidak usah ragu. Masuk saja, urusan keamanan kami yang menangani," ucap Sigit kepada wartawan di Plaza Senayan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Sejauh ini, Polri sendiri telah menggelar operasi kewilayahan sejak 1 Mei 2025 untuk memberantas aksi premanisme di seluruh Indonesia.

"Yang jelas Polri menindak tegas setiap tindakan premanisme. Kita sudah membentuk operasi, namanya operasi pekat kewilayahan dalam kurun waktu mulai dari tanggal 1 kemarin sudah ribuan kasus yang tangani," ungkap Sigit.

Baca juga: Kapolda Metro Irjen Karyoto Tidak Akan Pandang Bulu Berantas Premanisme

Di sisi lain, Sigit juga meminta kepada masyarakat yang merasa terganggu dengan kehadiran para preman ini agar segera melapor ke pihak kepolisian.

"Yang jelas kita membuka semua layanan pengaduan dan kita pasti tindak tegas," tuturnya.

Sebelumnya, menggelar operasi kewilayahan serentak untuk menindak praktik premanisme yang tengah marak. Adapun operasi itu bakal digelar mulai 1 Mei 2025.

Baca juga: Resah Aksi Premanisme Berkedok Ormas, Prabowo Telah Koordinasi dengan Jaksa Agung dan Kapolri

Langkah ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan langkah ini dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

"Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi. Operasi ini bertujuan menindak tegas pelaku dan mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh,” kata Trunoyudo dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).

Operasi ini, kata Trunoyudo, dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, preemtif, dan preventif.

Trunoyudo merinci jenis aksi premanisme yang bakal ditindak meliputi pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, hingga penganiayaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

“Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia,” ungkapnya.

Dalam hal ini, Polri bekerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat pengawasan.

Koordinasi lintas sektor dinilai krusial untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang.

Sejauh ini, Polri mengklaim sudah ada 3.326 kasus premanisme yang meresahkan semenjak digelarnya operasi kewilayahan serentak tersebut.