Dedi Mulyadi Ingin Siswa Nakal Dididik di Barak Militer, DPR: Pendekatan Psikologis Lebih Tepat

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menanggapi soal rencana Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang ingin mendisiplinkan siswa-siswa nakal dengan cara mengirim mereka ke barak militer.

Menurut Bonnie, rencana Dedi Mulyadi itu tidaklah tepat untuk dilakukan ke siswa-siswa yang bermasalah.

Karena Bonnie menilai, tak semua persoalan terkait siswa bermasalah atau nakal ini bisa diselesaikan oleh tentara atau secara militer.

"Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," kata Bonnie dilansir Tribun Jakarta.com, Rabu (30/4/2025). 

Bonnie menilai wacana Dedi Mulyadi untuk mengirim siswa nakal ke barak ini perlu dikaji ulang.

Mengingat masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk membangun atau memperkuat karakter siswa, tidak harus menggunakan cara-cara militeristik yang menurutnya hanya cara instan. 

Selain itu latar belakang siswa yang bermasalah ini juga perlu ditelaah.

Karena faktor keluarga, lingkungan pergaulan, hingga aktivitas di sekolah bisa menjadi pengaruh buruk kepada siswa tersebut.

"Penguatan karakter bukan selalu berarti mendidik siswa bermasalah dengan cara militeristik. Penanganan siswa bermasalah harus dipahami secara holistik dengan menelaah keluarga, lingkungan pergaulan, dan aktivitas di sekolah,."

"Cara instan menyelesaikan problem kenakalan remaja tidak akan bisa menyelesaikan masalah hingga ke dasarnya, yang seringkali berakar ke problem sosial," terang Bonnie.

Lebih lanjut Bonnie menegaskan, pendekatan psikologis akan lebih tepat untuk diterapkan pada siswa-siswa nakal ini, daripada harus dikirim ke barak militer.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Minta Rencana Dedi Mulyadi Bawa Siswa Bermasalah ke Barak TNI Dikaji Secara Matang

Bonnie juga menegaskan bahwa setiap anak memiliki karakter dan latar belakang berbeda yang membuat perilakunya menjadi bermasalah. 

“Karena penyebab mereka bermasalah juga tak sama. Bisa jadi karena inner child mereka, kekurangan perhatian, atau akibat lingkungan maupun hanya sekadar ikut-ikutan. Jadi tidak bisa disamaratakan seperti itu."

“Harus ditemukan pola yang paling tepat untuk memperbaiki sikap mereka sesuai dengan kebutuhan anak-anak ini seperti apa. Kalau seperti ini dengan gaya militeristik, kayaknya malah jadi ke mana-mana,” jelas Bonnie.

Terakhir, Bonnie berpendapat, akan lebih baik jika penanganan siswa bermasalah dilakukan dengan memfasilitasi serta menyalurkan minat dan bakat mereka di bidang tertentu. 

Hasilnya aktivitas siswa bisa lebih diarahkan ke hal-hal yang positif dan terhindar dari tindakan-tindakan yang mengarah ke kriminal. 

akan lebih baik jika penanganan siswa bermasalah dilakukan dengan memfasilitasi serta menyalurkan minat dan bakat mereka di bidang tertentu.

Dengan demikian, aktivitas siswa bisa lebih diarahkan ke hal-hal yang positif dan terhindar dari tindakan-tindakan yang mengarah ke kriminal. 

Akan lebih baik jika penanganan siswa bermasalah dilakukan dengan memfasilitasi serta menyalurkan minat dan bakat mereka di bidang tertentu. 

“Penyediaan fasilitas olahraga dan kesenian juga seharusnya bisa dilakukan pemerintah agar siswa-siswa bermasalah bisa menyalurkan energi dan kreativitasnya,” pungkas Bonnie

Baca juga: Kritik Tajam DPR ke Dedi Mulyadi soal Rencana Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer

Berpotensi Langgar Hak Asasi Anak

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyoroti potensi pelanggaran hak-hak asasi anak terkait rencana kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan TNI Angkatan Darat terkait pembinaan siswa bermasalah.

Usman memandang pelibatan personel TNI untuk melakukan pembinaan siswa bermasalah dengan cara militer adalah cara yang tidak tepat.

Disiplin militer, menurutnya tidak cocok untuk pertumbuhan anak karena metode militer sering kali melibatkan disiplin keras dan hukuman fisik yang tidak sesuai untuk anak-anak yang masih dalam proses perkembangan dan pertumbuhan.

Menurutnya, anak-anak justru membutuhkan pendekatan yang mendukung perkembangan emosi, sosial, dan kognitif mereka.

"Pendekatan itu membawa potensi terjadinya pelanggaran hak-hak asasi anak. Pembinaan dengan cara militer dapat berpotensi melanggar hak-hak anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan fisik dan psikologis, serta hak untuk berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung," kata Usman saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (30/4/2025).

Baca juga: TNI AD: Akan Ada Kerja Sama Antara Kodam III Siliwangi dan Pemprov Jabar Tangani Siswa Bermasalah

Menurutnya, pendekatan yang dibutuhkan untuk menangani siswa bermasalah adalah pendekatan yang lebih holistik.

Pendekatan tersebut menurutnya termasuk dukungan psikologis, pendidikan khusus, dan bantuan sosial. 

"Metode militer tidak dirancang untuk menangani kebutuhan kompleks anak-anak tersebut, apalagi hak anak yang utama adalah bermain. Ada risiko trauma dan dampak jangka panjang," kata dia.

"Pengalaman kekerasan atau disiplin keras dapat menyebabkan trauma dan memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan emosi anak. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan anak," sambung Usman.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Gita Irawan)(Tribun Jakarta/ Rr Dewi Kartika H)