Dedi Mulyadi Temukan Sosok  'Penyunat' Hak Sopir Angkot di Puncak: yang Minta Uangnya Pak Haryandi?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya membongkar kasus pemotongan insentif untuk para sopir angkot, lewat informasi yang didapat dari Nandar.

Nandar adalah satu dari lima orang koordinator sopir angkot di Kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat.

Perbincangan antara Dedi Mulyadi dan Nandar diunggah di akun instagram @dedimulyadi71 pada Kamis (10/4/2025).

Terungkapnya dalang di balik pemotongan hak sopir angkot tersebut bermula ketika Nandar diminta Dedi Mulyadi mengungkapkan kronologi kasus pemotongan insentif dari Pemprov Jawa Barat atas liburnya sopir angkot di kawasan Puncak selama Lebaran. 

Nandar mengaku mendapatkan tugas dari Sekretaris DPC Organda Kabupaten Bogor, Haryandi. 

"Waktu itu Bapak mendapat tugas Dari siapa tugas awal?" tanya Dedi Mulyadi. 

"Dari Bapak Sekretaris DPC Organda (Kabupaten Bogor) itu Bapak Haryandi," jawab Nandar. 

"Bapak Haryandi," ujar Dedi Mulyadi menegaskan. 

Dirinya pun kembali menegaskan bahwa arahan untuk mengumpulkan para sopir, termasuk memangkas uang insentif berdasarkan arahan dari Haryandi.

"Bapak dikasih tugas untuk mengumpulkan supir angkot-supir angkot karena akan mendapat insentif dari Bank Jabar Peduli dan Baznas, tapi dari insentifnya itu mereka harus tidak beroperasi selama Lebaran dan setelah lebaran selama seminggu," ujar Dedi Mulyadi menegaskan.

"Bapak mengumpulin (sopir)? Berhasil?" tanyanya lagi. 

Nandar menjawab jujur dan mengaku telah bekerja mengumpulkan para sopir angkot selama lebih dari 20 jam, terhitung sejak pukul 12.00 WIB hingga pukul 08.00 WIB. 

"Alhamdulillah ya, sampai pagi sampai pagi Pak, dari jam 12 ya sampai pagi," jawab Nandar.

"Sehari semalam?" tanya Dedi Mulyadi lagi.

"Sehari semalam kita berlima berkoordinasi karena banyak yang berdatangan ke rumah. 'Tolong katanya saya sudah ke rumah aja mendata'. Ya, alhamdulillah setelah itu kita hampir sampai jam 8 itu mendapatkan 270 angkot," ungkap Nandar.

Mendengar jawaban dari Nandar, Dedi Mulyadi menyatakan salut. 

Sebab diketahui, Nandar bersama empat orang rekannya berjibaku mensukseskan kebijakannya hingga Puncak bebas kemacetan selama Lebaran. 

"Bapak sampai tidak tidur demi kebijakan benar ini, demi kebijakan agar selama lebaran tidak macet, horor karena beberapa bulan yang lalu (kawasan) Puncak itu ribut masalah jadi joki, ribut macet yang horor, menjadi kesemrawutan yang luar biasa," ungkap Dedi Mulyadi. 

"Tapi berkat Bapak jasa mengkoordinasikan sampai pagi, akhirnya hari ini tertib," tambahnya.

"Alhamdulillah," balas Nandar.

"Dan Bapak itu tidak ada operasionalnya?" tanya Dedi Mulyadi lagi.

"Tidak ada," balas Nandar.

"Sampai sehari semalam bekerja itu tidak ada? Yang berlima itu tidak ada?" tanyanya lagi menegaskan.

"Tidak ada," balas Nandar lagi.

Mengaku heran, Dedi Mulyadi pun menanyakan soal upah yang diterima Nandar.

"Karena Bapak tidak ada operasionalnya akhirnya apa yang bapak lakukan?" tanya Dedi Mulyadi.

Ditanya soal upah, Nandar pun berterus terang.

"Alhamdulillah, selama ini yang tadi ada mandat, apa namanya koordinasi tolong koordinasikan," ujar Nandar.

"Itu yang nyuruh koordinasi siapa?" tanya Dedi Mulyadi.

"Oknum gitu Pak, Bapak Haryandi," ujar Nandar.

"Bapak sekretaris DPC minta pada bapak untuk berkoordinasi dengan sopir-sopir, dan kemudian agar dikumpulkan uang koordinasi betul? Berapa itu Bapak Haryandi minta uang koordinasinya?" tanya Dedi Mulyadi lagi.

Nandar pun terus terang kepada Dedi Mulyadi. 

Dirinya menyebutkan Haryandi meminta setiap sopir menyetorkan uang sebesar Rp 200.000. 

"Waktu itu dia katanya ya kalau bisa sih sampai 200.000," ungkap Nandar.

"Yang kerja Bapak? Yang minta uang koordinasinya Pak Haryandi?" ujar Dedi Mulyadi di akhir video.

Polisi Diminta Periksa Kasus Pemotongan Uang Kompensasi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus pemotongan uang kompensasi yang diberikan oleh Pemprov Jawa Barat kepada sopir angkot.

Permintaan ini muncul setelah sejumlah sopir angkot di Kabupaten Bogor melaporkan bahwa uang kompensasi sebesar Rp 1 juta yang seharusnya mereka terima dipotong oleh oknum dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor.

Pengakuan Sopir Angkot

Sopir angkot mengaku bahwa oknum Dishub melakukan pemotongan sebesar Rp 200.000 per orang dari uang kompensasi tersebut.

Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya penyelidikan untuk menemukan kebenaran di balik kasus ini.

"Saya sudah telepon Kapolres Bogor untuk memeriksa dan memastikan alur yang benar," ungkapnya dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube-nya pada Minggu, 6 April 2025.

Respons Dishub Kabupaten Bogor

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, awalnya membantah adanya pemotongan uang kompensasi.

Ia menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam pemberian uang dari sopir angkot kepada Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU). 

"Para sopir awalnya secara sukarela menyerahkan uang ke KKSU, namun kemudian berkembang ada pemotongan Rp 200.000," jelasnya saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, pada Jumat, 4 April 2025.

Menyikapi hal itu, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa meskipun uang kompensasi telah dikembalikan, penting untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pemotongan tersebut. 

"Biarkan Polres Bogor memberikan penjelasan. Walaupun uang kompensasi sudah dikembalikan, klarifikasi kepada publik tetap diperlukan agar tindakan serupa tidak terulang," tegasnya.

Dishub Kabupaten Bogor mengeklaim telah menyelesaikan masalah ini dengan mengembalikan total dana Rp 112 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir angkot.

Kasus pemotongan uang kompensasi sopir angkot ini menjadi sorotan publik, dan langkah Dedi Mulyadi untuk meminta penyelidikan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Sumber: Warta Kota