Mabes TNI Sebut Tak Perlu Ada Pembelaan soal Vonis 3 Oknum Prajurit Penembak Bos Rental: Kita Ikuti

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan militer terkait vonis hukuman yang dijatuhkan terhadap tiga oknum prajurit TNI Angkatan Laut (AL) dalam kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil, Ilyas Abdurrahman.

Kristomei menegaskan, pihaknya tidak akan mencampuri hal tersebut dan akan mengikuti apapun putusan yang diberikan pengadilan militer.

"Mabes TNI menyerahkan sepenuhnya kepada peradilan militer, kita serahkan, kita enggak mencampuri itu, memang keputusan seperti itu, ya sudah kita ikuti," ujar Kristomei di Mabes TNI Cilangkap Jakarta pada Kamis (27/3/2025).

Pengadilan militer, kata Kristomei, memiliki keahlian di bidang hukum.

Sehingga, dia menghormati vonis yang dijatuhkan majelis hakim tersebut.

Jadi, menurut Kristomei, sudah tidak perlu lagi ada pembelaan yang dilakukan terhadap vonis hukuman tiga oknum TNI itu.

"Nggak perlu kita pembelaan segala macam, oh ini kenapa berbeda? Ya sudah memang mereka lah ahlinya. Kayak saya misalnya tanya, aku bukan ahli hukum, nggak bisa juga, ini hukumnya kurang berat, hukum pancung, nggak bisa kan?" ucap dia.

"Mereka lah yang sudah punya keahlian untuk menentukan sesuai dengan hasil investigasi, hasil penyelidikan dan sebagainya, hukumannya itu ya kita menghormati keputusan itu," pungkasnya.

Di sisi lain, para terdakwa  belum menentukan langkah hukum atas vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam kasus penembakan bos rental mobil tersebut.

Tim penasihat hukum ketiga terdakwa menyatakan masih perlu waktu untuk menentukan apakah menerima vonis yang dijatuhkan itu atau justru mengajukan langkah hukum banding.

 "Kami mohon waktu, berikan kami waktu tujuh hari untuk berpikir atas putusan tersebut. Pikir-pikir," kata tim penasihat hukum terdakwa di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Selasa (25/3/2025), dikutip dari TribunJakarta.com.

Baca juga: Amnesty International Minta Pemerintah Revisi UU Peradilan Militer usai Kasus Penembakan Bos Rental

Karena memilih pikir-pikir, tim penasihat hukum terdakwa memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan langkah hukum atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Sebelumnya, Pengadilan Militer II-08 Jakarta Timur telah menyelesaikan sidang putusan kasus penembakan hingga tewas bos rental mobil Ilyas Abdurahman, pada Selasa, (25/3/2025).

Hakim Ketua Arief Rachman memutuskan dua terdakwa  Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo, Sersan Satu Akbar Aidil terbukti melakukan pembunuhan berencana.

Karena hal tersebut, keduanya divonis hukuman seumur hidup. 

Tak hanya itu saja, kedua pelaku penembakan bos rental mobil tersebut juga diberhentikan dari TNI. 

"Memidana para terdakwa dengan pidana pokok penjara seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari dinas militer," kata hakim Arief Rachman di persidangan. 

Sementara itu, untuk terdakwa Sersan Satu Rafsin Hermawan dihukum 4 tahun penjara dalam perkara tersebut dan diberhentikan dari TNI juga. 

"Pidana pokok penjara selama 4 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer," putus hakim. 

Keluarga Bos Rental Mobil Belum Maafkan Para Terdakwa

Sementara itu, meski para terdakwa sudah mendapatkan hukuman yang berat, pihak keluarga bos rental mobil mengaku masih sakit hati.

Bahkan, sampai sekarang, pihak keluarga belum memaafkan perbuatan para terdakwa tersebut.

Pasalnya, kata putra bos rental mobil yakni Agam Syahputra, kematian ayahnya dalam perkara tersebut membuat keluarganya sangat sedih.

"Kami manusia biasa yang masih sakit hati sama perlakuan terdakwa. Sampai saat ini jujur kami belum bisa memaafkan," kata Agam kepada awak media di PN Militer Jakarta, Selasa.

"Karena meninggalnya ayah kami sangat menyakitkan buat keluarga kami," terangnya. 

Kendati demikian, Agam mengungkapkan bahwa pihak keluarga sudah puas dengan putusan hakim. 

"Kalau untuk hukuman dari Majelis Hakim sudah sesuai dan sudah pantas para terdakwa mendapatkan hukuman tersebut," ungkapnya. 

Terkait dengan keputusan banding, Agam mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hak dari terdakwa. 

"Kami menghormati persidangan para terdakwa diberikan hak. Kita menghormati keputusan dari terdakwa, kalau terdakwa menginginkan banding," kata Agam. 

"Dan juga dijelaskan oleh Majelis Hakim, bahwa banding nanti itu bisa lebih berat, ataupun lebih ringan atau sama saja," tandasnya. 

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Oknum TNI AL Pembunuh Bos Rental Masih Pikir-pikir Atas Vonis Seumur Hidup Penjara

(Tribunnews.com/Rifqah/Rahmat Fajar/Gita Irawan) (TribunJakarta.com/Bima Arya)