Jelang Pelaksanaan Arus Mudik DPR Minta BUMN Tingkatkan Kesiapan dan Pengawasan Sarana Prasarana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Rivqy Abdul Halim mengatakan BUMN harus terlibat dalam menciptakan mudik aman dan nyaman jelang lebaran.

Dirinya mendorong BUMN meningkatkan kesiapan pengawasan sarana dan prasana untuk mewujudkan hal tersebut. 

“Kami minta PT Jasa Marga melakukan double cek terkait kondisi jalan aspal atau apapun untuk menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Harus ada tim siaga yang dapat melakukan upaya perbaikan segera jika ada masalah di jalan raya,” ujar Gus Rivqy sapaan karibnya pada RDP Komisi VI dengan dua BUMN, yaitu PT Jasa Marga dan PT Hutama Karya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Selain itu, Gus Rivqy juga menyerukan agar BUMN yang berwenang dapat memeriksa ulang secara rutin dan berkala kondisi jalan utama atau jalan alternatif saat mudik lebaran. 

Pengecekan berkala dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan seperti penanganan jalan berlubang yang dapat menyebabkan kerugian harta benda bahkan korban jiwa. 

Terkait kondisi jalan tol dan rekayasa lalu lintas, Gus Rivqy yang terpilih dari Dapil Jatim IV memberikan catatan penting kepada PT Jasa Marga agar dapat menginformasikan kondisi jalan tol hingga rekayasa lalu lintas secara berkala kepada pengguna jalan. 

Informasi itu dapat dilakukan di jalan tol atau melalui seluruh kanal informasi yang dimiliki PT Jasa Marga. 

“Informasi kapan buka tutup atau kapan one way ini penting agar masyarakat juga bisa menyesuaikan dengan jadwal mudik masyarakat. Saya pernah lewat jalan tol MBZ tapi ternyata ditutup. Saya putar arah ke jalan lain tapi setengah jam kemudian teman saya bisa lewat MBZ dan tiba di tempat tujuan lebih cepat. Kalau diinformasikan kapan jadwal buka dan tutup hal seperti ini kan tidak mungkin terjadi,” ujar Gus Rivqy. 

Oleh karena itu Komisi VI, kata Gus Rivqy juga mendorong PT Jasa Marga dan PT Hutama Karya untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan Korlantas, Perhubungan serta stakeholder dalam rangka rekayasa lalu lintas maupun penambahan infrastruktur teknologi dan mengintegrasikan infrastruktur lainnya untuk kemudahan rekayasa lalu lintas.

Komisi VI juga meminta PT Jasa Marga melakukan koordinasi dengan BMKG terkait adanya potensi curah hujan menengah hingga tinggi yang berdampak bencana hidrometeorologi. 

Terakhir Gus Rivqy menegaskan bahwa Komisi VI meminta BUMN memastikan fasilitas rest area berfungsi dengan baik melalui penerapan rest area management system serta menginformasikan ketersediaan parkir hingga fasilitas toilet. 

“Fasilitas parkir di rest area jalan tol harus diperhatikan. Terutama soal toilet dan air. Kadang ada toilet tapi airnya kurang. Ini kan menganggu kenyamanan pengguna jalan tol,” punngkas Gus Rivqy.