Pernah Sebut Kades Penolak Koperasi Desa Sebagai Pengkhianat, Begini Pembelaan Tito Karnavian

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut kepala desa (kades) yang menolak Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai pengkhianat.

Ia awalnya menjelaskan, saat dirinya bersama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dipanggil Presiden Prabowo Subianto membahas ide Kopdes Merah Putih, dia melihat konsep tersebut sebagai terobosan bagus.

"Saya melihat ide beliau itu sangat, sangat, bagi saya, luar biasa. Ini lompatan bukan main," katanya dalam konferensi pers bersama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di kantor Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

Tito menambahkan, ide Kopdes Merah Putih begitu menarik karena koperasi ini akan mendapatkan modal awal sebesar Rp 5 miliar dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan bunga rendah.

Selain itu, koperasi ini akan didukung oleh berbagai kementerian, sehingga desa bisa memiliki ketahanan ekonomi dan pangan.

"Beliau (Prabowo) ingin [Kopdes Merah Putih] dikelola dengan modern melalui metode kooperasi yang berasal dari masyarakat sendiri," ujar Tito.

"Setelah itu beliau akan mendorong semua kementerian-kementerian lain [untuk memberi dukungan, red]. Saya lihat, wah ini belum pernah saya dengar. Belum pernah," ucapnya.

Selama menjabat sebagai mendagri, ia mengatakan desa telah naik kelas.

Salah satunya terlihat dari desa yang awalnya hanya sekadar komunitas biasa, kini disebut telah menjadi sedikit formal.

"Desa ini sudah naik kelas. Jujur saja, saya mengikut [perkembangan] desa. Naik kelas ketika sudah keluar Undang-Undang Desa. Naik kelas lagi artinya dikenal dari komunitas biasa menjadi suatu komunitas yang sedikit formal," kata Tito.

Baca juga: Koperasi Desa, Casing Lama dengan Merek Baru

Desa semakin naik kelas, kata dia, ketika Pemerintahan Jokowi mengusulkan dana desa sebesar Rp 70 triliun per tahun.

Saat ini, ketika Prabowo memberi ide Kopdes Merah Putih, Tito memandang itu sebagai sesuatu yang jauh lebih luar biasa.

Dengan modal Rp 5 miliar untuk setiap 70 ribu Kopdes Merah Putih, ia mengatakan itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Belum lagi dukungan dari kementerian lain yang akan mendukung dari berbagai aspek.

"Ini betul-betul akan memutus kemiskinan, memutus tengkulak, praktik-praktik yang merugikan rakyat selama ini," ujar Tito.

Baca juga: 70 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Bentukan Prabowo Bakal Kelola Rantai Pasok Sembako

Ia kemudian menyinggung bagaimana pemerintah bekerja untuk rakyat agar bisa naik kelas, terutama bagi yang kurang mampu.

Maka demikian, saat itu ia mengatakan kalau peluang pembentukan Kopdes Merah Putih tidak ditangkap secara baik, bisa seperti pengkhianatan. Ini dimaksud Tito bukan kepada kades yang menolak Kopdes Merah Putih.

"Makanya saya bilang waktu itu ya kalau ada yang tidak mendukung... Kami ini kan bekerja untuk rakyat, untuk naikkan kelasnya rakyat, terutama rakyat yang kurang mampu. Kalau kami tidak mau menangkap peluang ini, saya waktu itu mengatakan ya kami rasanya sepertinya berkhianat pada rakyat. Kami lho, bukan itu kepala desa. Kira-kira seperti itu," ucap Tito.

Ia mengatakan bahwa sejatinya penolakan kades terhadap Kopdes Merah Putih karena kurangnya komunikasi.

Para kades disebut hanya membaca soal Kopdes Merah Putih dari media. Maka dari itu, pada Selasa ini, ia dan Budi bertemu APDESI untuk melakukan komunikasi.

"Saya paham ini karena kurang komunikasi karena yang dibaca baru di media. Oleh karena itulah, Bapak Menteri Koperasi mengambil inisiatif untuk mengumpulkan teman-teman kepala desa. Ini komunikasi disampaikan dan teman-teman alhamdulillah bisa memahami itu," kata Tito.

Sebelumnya, kades se-Indonesia berencana turun ke jalan jika Presiden Prabowo Subianto nekat membentuk Koperasi Desa Merah Putih.

Merespons hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara.

Tito mempertanyakan adanya aksi penolakan tersebut saat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Mantan Kapolri itu menyebut, jika ada penolakan maka itu bisa dikatakan mengkhianati rakyat. Menurutnya, masalah ini hanya kurang komunikasi.

"Masa mau ditolak? Itu namanya mengkhianati rakyat. Ini hanya masalah komunikasi. Nah, oleh karena itulah, nanti rencana minggu depan, Bapak Menteri Koperasi, kami akan hadir. Kita akan undang asosiasi. Kita mau jelaskan, jangan sampai miskomunikasi," ujar Tito.