Tak Sehat, Pengamat Soroti Anggota TNI dan Polri Aktif Duduki Jabatan Sipil di Pemerintahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti anggota TNI dan Polri duduki jabatan sipil di pemerintahan. 

Diketahui Dirut Bulog telah diisi Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya. 

Sementara itu Sekjen Kemendagri diisi Komjen Polisi Tomsi Tohir dan Irjen Kemendagri dijabat Irjen Polisi Sang Made Mahendra Jaya. 

Menurutnya penunjukan anggota TNI dan Polri aktif duduki jabatan sipil di pemerintahan tidak terlalu mengejutkan tapi mengkhawatirkan. 

"Ini semakin menguat dan meluasnya peran militer dan polisi ke ranah sipil dan pejabat negara. Berbasiskan peluasan peran TNI melalui revisi UU TNI, maka kita melihat makin banyak jabatan-jabatan profesional sipil yang diemban oleh militer aktif," kata Ray, Kamis (13/2/2025). 

Selain itu dikatakan Ray anggota TNI dan Polri duduki jabatan sipil di pemerintahan semakin menjauhkan semangat pengelolaan pemerintahan yang professional dan sipil. 

"Padahal, dua prinsip ini, merupakan basis utama pengelola pemerintahan di negara demokratis. Makin jauhnya sipil dalam pengelolaan pemerintahan akan dapat mengubah budaya sipil dalam tata kelola negara," terangnya. 

Selain itu dinilainya, terlihat ada semacam perlombaan dua institusi negara yakni Polisi dan TNI untuk menduduki jabatan-jabatan eksekutif di lembaga atau instansi negara. 

"Dan hal ini, seperti difasilitasi oleh presiden. Seperti terjadi di Bulog dan Kemendagri. Tidak menutup kemungkinan, situasi ini akan membesar dengan intensitas yang makin tinggi. Kedua instansi negara ini menominasikan anggota atau mantan anggota mereka untuk masuk ke ranah eksekutif, lembaga atau instansi negara," ungkapnya. 

Baca juga: Profil Komjen Pol Tomsi Tohir, Alumni Akpol 1990, Kini Resmi Jabat Sekjen Kemendagri

Bila situasi ini terus terjadi atau bahkan makin berkembang, ia mengatakan tentu tidak akan sehat bagi pengelolaan pemerintahan demokratis. 

"Basis utama pengelola pemerintahan demokratis itu adalah sipil. Bukan militer atau sipil yang dipersenjatai (polisi). Sejurus itu, nuansa dan budaya pemerintahan sipil akan dapat tergerus berubah menjadi nuansa dan budaya militer," kata Ray. 

Maka dengan itulah, ia menghimbau pemerintah, khususnya Mendagri agar membatalkan rencana retreat kepala daerah terpilih 2024. 

"Selain untuk menghemat dana negara, juga agar budaya sipil yang dialogisnya tetap terjaga. Justru budaya dialogis, aspiratif , transparan dan anti korupsi inilah yang harus ditekankan," tandasnya.