Efisiensi Anggaran Dinilai Jadi Perbaikan Keuangan Negara, Bisa Dialokasikan ke Program Substantif

TRIBUNNEWS.COM - Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, memantik sejumlah respons.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai efisiensi anggaran bagus untuk perbaikan tata kelola keuangan negara.

Apalagi, bila efisiensi tidak sekadar pemangkasan, namun refocusing ke sektor yang lebih berdampak luas bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

"Misalnya, anggaran yang dikurangi dari pos kementerian bisa dialokasikan ke program yang lebih prioritas, seperti belanja infrastruktur publik, bantuan sosial yang menyasar kelompok rentan, serta program penciptaan lapangan kerja," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (10/2/2025).

Masyarakat dinilai bisa langsung merasakan dampak dari efisiensi anggaran.

Dana penghematan anggaran, lanjutnya dapat dialokasikan untuk memperkuat program kesejahteraan rakyat, seperti bantuan sosial dan subsidi energi. 

"Kebijakan ini akan membantu menekan inflasi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang disebabkan oleh kebijakan fiskal yang terlalu ketat," terang Achmad.

Efisiensi anggaran juga membuka peluang untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

Dana hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk memperkuat dukungan terhadap sektor usaha kecil, baik melalui subsidi bunga pinjaman maupun skema kredit yang lebih fleksibel. 

Tanggapan DPR

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, turut mendukung instruksi efisiensi anggaran ini. 

Baca juga: Bahlil Enggan Komentari soal Efisiensi Anggaran: Bukan Domain Saya, Itu Ranah Kemenkeu

Politisi NasDem ini menilai efisiensi anggaran merupakan kewajiban pemerintah dalam memastikan ruang fiskal yang lebih optimal. 

Dikutip dari laman NasDem, Fauzi mengatakan efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan memangkas belanja yang tidak substansial, seperti perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor (ATK)

"Selama ini banyak pemborosan yang tidak perlu, padahal anggaran bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih substansial," kata Fauzi, Senin (3/2/2025).

Menurutnya, penghematan anggaran memungkinkan pemerintah mewujudkan berbagai program prioritas presiden, seperti program makan bergizi gratis, ketahanan pangan, serta ketahanan energi. 

“Penghematan ini menjadi penting agar visi-misi Pak Prabowo bisa terlaksana dengan baik pada 2025 hingga 2029,” tambahnya.

Ketua DPR RI, Puan Maharani juga melontarkan dukungan tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

"DPR dukung apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto," ujar Puan di Gedung Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2025), dilansir Kompas.com. 

Efisiensi anggaran, kata Puan, perlu dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan.

"Ya, efisiensi itu akan menjadi sangat baik dan efektif dan harus dilakukan bersama-sama," tuturnya.

Ia menegaskan DPR mendukung keputusan Prabowo. Ia berharap, APBN 2025 dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.

"Jadi memang itu satu hal yang tentu saja DPR dukung. Kami berharap di tahun 2025 ini APBN dipergunakan dengan sebaik-baiknya, seefisien-efisiennya untuk kesejahteraan rakyat," jelasnya.

Dukungan Lainnya

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira melihat efisiensi anggaran pemerintah terkait belanja seremonial, Alat Tulis Kantor (ATK), hingga sewa kendaraan merupakan langkah positif untuk tingkatkan ruang fiskal.

"Misalnya soal belanja rapat dan seminar memang bisa digantikan dengan rapat online, jauh lebih murah dan efektif," ujar Bhima saat dihubungi Tribunnews, Selasa (28/1/2025).

Dia mengatakan, ATK bisa digantikan dengan tanda tangan dokumen secara digital dan ramah lingkungan juga tidak boros kertas. Sebab, selama ini beban belanja birokrasi cukup disorot karena menyumbang pelebaran defisit APBN dan tambahan utang pemerintah.

Di sisi lain, ucap Bhima, efek negatif ke bisnis Meeting, Incentives, Convention and Exhibition (MICE) juga signifikan.

Sebagian besar pelaku usaha MICE mengandalkan pendapatan dari acara pemerintah.

"Bahkan paska pandemi kondisi pendapatan dari sektor MICE belum sepenuhnya pulih. Dikhawatirkan ada risiko PHK di sektor jasa akomodasi dan makan-minum imbas efisiensi belanja pemerintah," terang Bhima.

Dampak ekonomi dari berkurangnya pendapatan sektor MICE mencakup potensi kehilangan lapangan kerja 104.000 orang. Sementara dari sisi PDB setidaknya potensi MICE terancam hingga Rp103,9 triliun.

"Berharap dari wisman dan wisatawan saja kan tidak cukup ya, dengan gejolak geopolitik dan ekonomi global, maka belanja pemerintah memang diharapkan jadi motor pemulihan sektor MICE dan harapan itu pupus begitu ada efisiensi anggaran," tutur Bhima.

Kontra

Di sisi lain, anggota Komisi X DPR RI, Mercy Barends, menanggapi Anggaran Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) yang mengalami efisiensi sebesar 58 persen buntut Instruksi Presiden No 01 Tahun 2025. 

Menurut dia, kebijakan itu bisa meruntuhkan kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia.

"Hati gelisah selama mengikuti rapat. Secara tegas saya sampaikan anggaran yang tersisa mencerminkan sikap pemerintah terhadap kebudayaan dan peradaban bangsa."

"Kalau dipotong terus menerus Indonesia akan tiba pada keruntuhan kebudayaan dan peradaban bangsa," kata Mercy dalam keterangan yang diterima, Kamis (6/2/2025).

Esensi kebudayaan dijelaskan Mercy adalah ''Culture as a bridge for peace, development and welfare'' (kebudayaan adalah jembatan perdamaian, pembangunan dan kesejahteraan).

"Sementara banyak masyarakat adat terpinggirkan karena program-program pembangunan ekstraksi seperti tambang, minyak dan gas, industri lainnya," urai Mercy.

Ditambahkan Legislator dari Dapil Maluku tersebut, berbagai persoalan muncul dengan adanya permasalahan tersebut seperti lingkungan rusak, kemiskinan esktrem, konflik sosial dengan pendatang yang mencari kerja, dan sebagai berikut.

"Proses akulturasi dan revitalisasi budaya perlu mendapat perhatian serius," tambah Mercy.

Mercy menambahkan program-program yang berkaitan dengan urusan kebudayaan jangan direduksi hanya sekadar urusan selebrasi dan distribusi perlengkapan seni budaya semata.

"Masyarakat hukum adat kita harus diberdayakan dan dilindungi, mendapat akses yang setara dalam berbagai bidang kehidupan. Urusan kebudayaan substansinya adalah menempatkan masyarakat sebagai sentral pembangunan, dengan menjaga dan melestarikan keberagaman adat budaya sebagai kekuatan dan identitas bangsa," tandas Legislator PDIP itu.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Dennis Destryawan, Reza Deni) (Kompas.com)