Kemnaker Siap Berkolaborasi Dengan Kemenhub Sukseskan Mudik Lebaran 2025

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dalam menyukseskan Mudik Lebaran Tahun 2025. 

Kesuksesan tersebut tercermin dari semakin banyaknya masyarakat yang mendapatkan manfaat mudik gratis serta tidak menimbulkan kemacetan di jalan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, saat menerima kunjungan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Menaker memaparkan bahwa selama ini pihaknya selalu berupaya menghadirkan mudik gratis bagi pekerja atau buruh menjelang Idulfitri.

Hal ini dilakukan dengan mengkoordinasikan sejumlah perusahaan dan pihak lain seperti BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan mudik gratis.

Pada 2024 misalnya, Kemnaker berhasil mengkoordinasikan sejumlah pihak sehingga dapat menggelar mudik gratis bagi 5.400 pekerja atau buruh dan keluarganya.

Baca juga: Kemenaker: Indonesia Dapat Kuota Magang dari Jepang Hingga 90 Ribu Orang Per Tahun

“Mudik gratis juga menjadi kewajiban kami karena ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana mudik gratis ini merupakan bagian dari bentuk fasilitasi kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya,” kata Menaker.

Selain mudik gratis, pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Kemnaker juga mencoba menggelar servis kendaraan secara gratis bagi para pemudik yang diselenggarakan di BBPVP Bandung. 

Hal serupa ke depan diharapkan dapat kembali dilaksanakan di daerah-daerah yang terdapat Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker, sehingga dapat membantu memastikan kendaraan para pemudik dalam kondisi prima.

Baca juga: Pilkada 27 November Libur Tanggal Merah atau Tidak? Ini Jawaban Kemenaker dan KPU

“Kami biasanya program utamanya mudik gratis bagi pekerja atau buruh, tahun ini juga ada program lagi servis atau bengkel gratis di Balai-balai Pelatihan Vokasi,” jelasnya.

Selain pelaksanaan mudik gratis, dalam pertemuan ini juga dibahas sejumlah kebijakan yang melibatkan kedua kementerian.

Di antaranya Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja pada layanan berbasis aplikasi. 

“Terkait perlindungan bagi pekerja pada layanan berbasis aplikasi ini merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo, oleh karenanya ke depan kita akan duduk bersama dengan Komdigi dan Kemenhub untuk membahas ini,” jelasnya.

Menaker pun menyambut baik usulan Kemenhub terkait Work from Anywhere (WFA).

Namun, isu ini akan dibahas terlebih dahulu pada forum LKS Tripartit Nasional. 

“Terkait hal-hal yang berkaitan dengan pekerja swasta akan kami bahas dulu di LKS Tripartit Nasional. Karena ini bagian dari dinamika ketenagakerjaan. Namun pada intinya kami mendukung program mudik gratis yang terstruktur sebagaimana diusulkan pak Menhub, jadi ada koordinasi sehingga tidak menimbulkan kemacetan,” ujarnya.

Sementara Menhub Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa saat ini pihaknya Tengah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lintas kementerian maupun pihak-pihak lain terkait pelaksanaan mudik. Menurutnya, pelaksanaan mudik gratis yang terkoordinir dan terorganisir penting dilakukan sehingga pelaksanaan mudik gratis dapat berjalan lancar dan aman.

“Mudik gratis akan dilaksanakan terpadu, kalau dilakukan masing-masing seolah-olah tidak terkoordinir malah bisa menimbulkan kemacetan yang tidak perlu,” jelasnya.

Selain itu, koordinasi dan komunikasi tersebut dilakukan agar terbentuk kolaborasi yang baik dalam pelaksanaan mudik gratis, dengan pertimbangan bahwa jumlah penduduk yang akan mudik selama periode libur Idulfitri 2025 diprediksi akan mengalami kenaikan.

“Jadi kita lepas mudik dengan jadwal, karena pengaturan di jalan seperti apa itu sangat mempengaruhi pergerakan. Jadi insyaallah kami akan temui semua pihak-pihak yang selama ini menyelenggarakan mudik gratis,” ujarnya.

Turut hadir dalam rapat ini Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebener Gerungan, serta pejabat tinggi madya dan pratama Kemnaker dan Kemenhub.