Sekjen Gerindra Bicara Peluang Reshuffle di 100 Hari Pemerintahan Prabowo: Itu Kewenangan Presiden

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons soal peluang reshuffle atau perombakan kabinet, jelang 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Ahmad Muzani, reshuffle tergantung kepada Prabowo Subianto sebagai presiden.

"Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada Presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu," kata Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). 

Meski ada berbagai masalah yang dilakukan sejumlah menteri, atau pejabat setingkat menteri di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, kata Muzani, bagi Prabowo itu merupakan penyempurnaan dari suatu proses.

"Pak Prabowo yang seperti itu selalu merasa bahwa itu bagian dari upaya untuk penyempurnaan terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan," ucapnya.

Muzani pun tak menjawab tegas, saat disinggung adanya berbagai masalah yang dilakukan para pembantu presiden, akan mengganggu kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo.

"Tergantung bagaimana melihatnya," ucap Ketua MPR RI itu.

Baca juga: Menteri Sosial Gus Ipul Bersyukur Publik Respons Positif atas 100 Hari Kinerja Presiden Prabowo

Untuk diketahui, dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran, ada sejumlah menteri atau pejabat setingkat menteri yang disorot publik karena melakukan kesalahan.

Di mulai dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang mengakui menggunakan kop dan stempel kementerian untuk undangan Haul ibundanya, sekaligus Hari Santri, dan Tasyakuran.

Hingga yang terbaru polemik Menteri Dikti Saintek Soemantri Brodjonegoro yang diduga melakukan kekerasan dan melakukan pemecatan sepihak terhadap ASN.

Tingkat Kepuasan Publik

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9 persen.

Sementara publik yang tidak puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran sebesar 19,1 persen.

Masih berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap bidang politik-keamanan pemerintah Prabowo mencapai 85,8 persen.

Baca juga: Respons Puan Maharani Tingkat Kepuasan Publik 100 Hari Prabowo: Tantangan untuk Lebih Kerja Keras

Sementara bidang kesejahteraan sosial berada di angka 83,7 persen; ekonomi 74,5 persen; dan hukum 72,1 persen.

Peneliti Litbang Kompas Vincentius Gitiyarko mengatakan ada harapan besar dari masyarakat untuk pemerintahan Prabowo-Gibran 5 tahun ke depan.

“Ini kita bisa baca sebagai harapan besar ya, harapan besar publik sekaligus juga ada rasa mungkin euforia karena setelah 10 tahun sebelumnya dua periode dipimpin oleh satu pemerintahan, masyarakat saat ini mendapat presiden dan wakil presiden yang baru. Jadi ada semacam harapan besar terhadap pemerintahan ini,” ucap Vincentius Gitiyarko dalam Breaking News Kompas TV soal “Survei Litbang Kompas: 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran” pada Senin (20/1/2025).

“Kita juga perlu ingat bahwa bagaimana transisi pemerintahan ya atau transisi politik yang terjadi setelah Pemilu itu juga berjalan relatif lancar, dalam tanda kutip ya. Bahkan kita juga tahu bahwa dalam proses ini ada narasi keberlanjutan yang dibawa oleh pemerintahan yang sekarang,” ucapnya.

Menyikapi hasil survei tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah Presiden Prabowo agar bisa bekerja lebih keras untuk rakyat.

"Apresiasi kepada pemerintahan Pak Prabowo yang walaupun masih belum 100 hari sudah Alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari masyarakat," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1/2025).

Ketua DPP PDIP itu menilai hasil baik untuk kinerja Prabowo dan jajarannya harus dijadikan sebagai pemacu semangat.

"Ini merupakan tantangan dari pemerintahan yang sekarang untuk bisa lebih bekerja keras dalam menjalankan pemerintahannya sehingga apapun hasilnya adalah untuk rakyat,” ujarnya.

Puan menilai kepuasan dan kepercayaan masyarakat itu harus diterjemahkan sebagai indikator agar pemerintah semakin bekerja lebih baik. 

Hal yang baik dipertahankan, dan bila ada yang kurang untuk dapat diperbaiki.

"Jadi bekerja baik, bekerja dengan lebih semangat dan apapun yang menjadi kekurangannya akan bisa ditindaklanjuti, evaluasi yang terbaik bagi rakyat," pungkasnya.